Kapolri Ungkap Peran Listyo Sigit sebagai Penerima Akhir Penyadapan Prabowo
Baca dalam 60 detik
- Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan Listyo Sigit Prabowo berperan sebagai end user dalam penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan tokoh nasional.
- Penyidik menjerat empat tersangka dengan pasal berlapis, termasuk penyadapan, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal, dengan ancaman hingga 10 tahun penjara.
- DPR memanggil Kapolri untuk meminta pertanggungjawaban, sementara penahanan para tersangka dilakukan secara bertahap hingga akhir November 2026.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap bahwa mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berperan sebagai penerima akhir atau end user dari hasil penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah figur nasional. Pengungkapan ini disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11), yang langsung menyeret nama petinggi Polri ke pusat sorotan.
Menurut Suyudi, peran Listyo tidak sekadar pasif. Penyidik menduga Listyo memberikan perintah dan menetapkan target penyadapan secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) AS. Perintah itu kemudian dieksekusi tanpa prosedur permohonan penyidik yang semestinya. Dalam materi penyidikan, peran Listyo dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Selain Listyo, penyidik menetapkan tiga tersangka lain: Irjen Ahrie Sonta Nasution (Kadivkum Polri), Irjen Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri), dan Irjen Slamet Uliandi (mantan Kadiv TIK Polri). Slamet, yang menjabat Kadiv TIK pada 2021–Oktober 2026, diduga menjadi dewan penasihat Monitoring Center Polri yang menyetujui pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan harian serta analisis kepada Listyo. Sementara Eko Hadi, selaku Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024–7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan dari Slamet dan memberikan persetujuan via WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik. Adapun Ahrie Sonta, Plt Kabagmon sejak 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga meneruskan perintah Listyo kepada operator, melaporkan hasilnya, memerintahkan pengawasan, hingga menghapus data suara dan log serta membubarkan grup WhatsApp.
Kasus ini mencuat ke publik setelah Bareskrim Mabes Polri menetapkan total empat tersangka. Yang membuatnya sensitif: penyadapan menyasar Presiden Prabowo Subianto, bukan hanya kalangan internal kepolisian. Jika tuduhan penyidik terbukti, ini menjadi preseden langka—seorang mantan Kapolri diduga menyalahgunakan kewenangan intelijen untuk mengawasi orang nomor satu di republik.
"Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," ujar Suyudi di hadapan anggota dewan.
Dari kacamata tata kelola, pengungkapan ini menggarisbawahi lemahnya kontrol internal atas prosedur penyadapan di lingkungan Polri. Penyadapan seharusnya melalui permohonan penyidik dan otorisasi berlapis, bukan instruksi lisan atau pesan singkat. Penyidik juga menyoroti dugaan penghapusan barang bukti elektronik dan pembubaran grup komunikasi—indikasi upaya menutup jejak yang bisa memperberat posisi para tersangka.
Bagi publik, pertanyaannya bukan sekadar siapa menerima hasil penyadapan, tetapi sejauh mana praktik ini terjadi selama ini. DPR sebagai pemegang fungsi pengawasan perlu mendesak transparansi proses hukum tanpa mengintervensi penyidikan. Sementara itu, Mabes Polri dituntut menjaga independensi penyidikan agar kasus ini tidak berhenti sebagai drama internal korps.
Ke depan, agenda penahanan yang bergulir hingga akhir November 2026 akan menjadi ujian pertama: apakah penyidik mampu merampungkan berkas perkara tepat waktu, atau justru menghadapi hambatan politik. Yang lebih penting, publik menanti apakah kasus ini menghasilkan pembenahan sistemik dalam pengawasan alat negara, atau hanya menjadi catatan kelam yang dilupakan setelah putusan pengadilan.



