Menteri Budaya Inggris Peringatkan Industri Media: Saatnya Serius Tangani Pelecehan
Baca dalam 60 detik
- Lisa Nandy menegaskan industri media Inggris belum cukup melindungi perempuan dari pelecehan, menyusul vonis Russell Brand.
- Ia mengungkap banyak pekerja media menghubunginya untuk melaporkan dugaan kekerasan yang mereka alami.
- Nandy mendorong semua organisasi media mengikuti BBC yang telah bergabung dengan lembaga pengawas independen.

Menteri Kebudayaan Inggris Lisa Nandy menyatakan bahwa praktik pelecehan di lingkungan industri media kemungkinan besar masih berlangsung hingga kini. Pernyataan itu disampaikannya setelah komedian Russell Brand dinyatakan bersalah atas kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual. Nandy menilai lembaga-lembaga media belum melakukan langkah memadai untuk melindungi perempuan.
Dalam wawancara dengan program Sunday with Laura Kuenssberg di BBC, Nandy menegaskan bahwa sudah waktunya industri media menaruh perhatian serius pada persoalan ini. Ia mengaku telah dihubungi oleh sejumlah orang dari dalam industri sejak ia menjabat, yang mengaku menjadi korban tindakan serupa. โBanyak yang datang kepada saya untuk mengadukan apa yang mereka alami,โ ujarnya seperti dikutip BBC.
Brand dijadwalkan menjalani sidang vonis pada Senin (21/10) setelah pekan lalu dinyatakan bersalah atas satu tuduhan pemerkosaan dan tiga tuduhan kekerasan seksual. Kasus ini melibatkan enam perempuan dengan rentang peristiwa antara 1999 dan 2009. Perilaku Brand selama berkarier di dunia hiburan menjadi sorotan setelah para korban mengungkap bagaimana ia memanfaatkan ketenarannya untuk memaksa mereka melakukan aktivitas seksual.
Pernyataan Nandy muncul di tengah meningkatnya tekanan publik terhadap industri media. Selain kasus Brand, perhatian juga tertuju pada pembatalan acara realitas Married at First Sight di Channel 4 setelah BBC mengungkap tuduhan pemerkosaan yang melibatkan salah satu peserta. Nandy menyoroti bahwa institusi media dan politik belum banyak berubah dalam menangani perempuan yang berani melaporkan pelecehan. Ia menilai perempuan sering kali tidak mendapat perlindungan dan harus menanggung biaya besar, termasuk risiko karier, ketika bersuara.
โDengan jujur, saya tidak bisa mengatakan bahwa ini tidak terjadi hari ini. Bahkan jika harus bertaruh, saya katakan itu masih terjadi,โ tegas Nandy. Ia menyoroti ketimpangan kuasa dan sistem kontrak jangka pendek yang membuat pekerja media rentan terhadap intimidasi dan pembalasan.
Meski mengkritik industri secara umum, Nandy memberi apresiasi kepada BBC yang dinilainya sebagai pelopor dalam bergabung dengan lembaga pengawas independen, Creative Industries Independent Standards Authority (CIISA), yang bertujuan melindungi pelapor pelanggaran. Ia mendesak organisasi media lain untuk mengikuti langkah tersebut. Menanggapi hal itu, juru bicara BBC menyatakan bahwa pihaknya telah berkomitmen memperbaiki budaya kerja, proses, dan standar sejak tahun lalu. โKami telah menetapkan ekspektasi perilaku bagi semua yang bekerja untuk BBC dan akan menindak tegas pelanggaran,โ ujarnya.
BBC juga menyampaikan permohonan maaf kepada staf yang merasa tidak dapat melaporkan kekhawatiran mereka terhadap perilaku Brand saat bekerja di BBC antara 2006 dan 2008. Saat itu, Brand dianggap terlalu berpengaruh sehingga laporan mereka terabaikan. Sementara itu, Channel 4 yang pernah menayangkan program Big Brother dan turunannya ketika Brand menjadi presenter menyatakan turut merasakan dampak mendalam dari kejahatan tersebut.
โTidak ada tempat bagi penyalahgunaan kekuasaan. Seluruh industri harus bekerja sama agar siapa pun yang menjadi korban merasa berani melapor dan didengar,โ kata juru bicara BBC.
Kasus ini bukan hanya soal satu individu, tetapi mencerminkan persoalan struktural di balik gemerlap industri hiburan. Relasi kuasa yang timpang, budaya diam, dan lemahnya mekanisme pengaduan menjadi lahan subur bagi kekerasan berbasis gender. Di Indonesia, industri media dan hiburan juga menghadapi tantangan serupa. Meski telah ada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur perlindungan korban, implementasinya di tempat kerja masih jauh dari ideal. Serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil mencatat masih minimnya saluran pelaporan yang aman dan independen di banyak perusahaan media.
Ke depan, pertanyaannya adalah apakah peringatan Nandy akan diikuti dengan langkah konkret, seperti penguatan regulasi dan pengawasan independen, atau hanya menjadi retorika belaka. Tanpa keberanian institusi untuk membongkar budaya kekuasaan, kasus seperti Brand berpotensi terus terulang.



