SD Negeri Cioray Ambruk, Siswa Tasikmalaya Terpaksa Belajar di Tenda Darurat
Baca dalam 60 detik
- Kerusakan bangunan SD Negeri Cioray di Kabupaten Tasikmalaya memaksa kegiatan belajar mengajar dialihkan ke tenda darurat.
- Insiden ini menambah daftar panjang persoalan infrastruktur pendidikan di daerah, yang berpotensi mengganggu kualitas pembelajaran.
- Pemerintah daerah dituntut segera melakukan perbaikan permanen agar hak pendidikan siswa tidak terus terhambat.

Kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Cioray, Desa Kertanegla, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, terpaksa dilakukan di dalam tenda darurat setelah bangunan sekolah mengalami kerusakan. Foto-foto yang beredar memperlihatkan para siswa mengikuti pelajaran dengan duduk beralas terpal di bawah naungan tenda, sebuah pemandangan yang kontras dengan fasilitas pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan.
Peristiwa ini bukan sekadar insiden lokal. Kerusakan bangunan sekolah di sejumlah daerah di Indonesia kerap menjadi persoalan kronis yang berulang setiap tahun, terutama di wilayah dengan anggaran pemeliharaan terbatas. SD Negeri Cioray menjadi contoh terbaru bagaimana kondisi infrastruktur pendidikan yang memprihatinkan berdampak langsung pada proses belajar anak-anak.
Dalam jangka pendek, belajar di tenda darurat memang menjadi solusi agar pendidikan tidak terhenti total. Namun, para pengamat pendidikan menilai bahwa langkah tersebut hanya bersifat sementara dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Tenda darurat tidak mampu menggantikan fungsi ruang kelas yang aman, terutama saat musim hujan atau cuaca ekstrem. Selain itu, keterbatasan fasilitas seperti papan tulis, meja, dan kursi membuat interaksi belajar tidak optimal.
"Kami berharap pemerintah segera turun tangan. Anak-anak tidak bisa belajar dengan tenang di tenda seperti ini," ujar seorang warga setempat, seperti dikutip dari laporan ANTARA.
Persoalan ini menyoroti lemahnya sistem pemantauan dan pemeliharaan aset pendidikan di daerah. Idealnya, sekolah-sekolah dengan tingkat kerusakan tinggi masuk dalam prioritas anggaran perbaikan, baik melalui dana alokasi khusus (DAK) maupun bantuan pemerintah provinsi. Namun, birokrasi yang berbelit dan keterbatasan fiskal sering membuat penanganan menjadi lambat.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat bahwa ribuan sekolah di Indonesia masih berada dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Data tersebut menunjukkan bahwa masalah infrastruktur bukan kasus tunggal, melainkan bagian dari tantangan struktural yang membutuhkan solusi jangka panjang. Di sisi lain, pemerintah daerah dituntut lebih responsif dalam mengusulkan anggaran perbaikan sebelum kerusakan semakin parah.
Bagi masyarakat Tasikmalaya, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan kompetensi guru, tetapi juga oleh ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Ketika anak-anak harus belajar di bawah tenda, ada pesan kuat tentang ketimpangan yang masih terjadi dalam layanan publik dasar.
Ke depan, publik akan menantikan langkah konkret dari pemerintah daerah dan pusat. Apakah perbaikan permanen akan segera direalisasikan, ataukah tenda darurat akan menjadi pemandangan tetap hingga tahun ajaran berikutnya? Jawaban atas pertanyaan ini akan menjadi ujian bagi komitmen negara dalam menjamin hak pendidikan yang layak bagi setiap anak.



