Pajak Hijau Inggris di Ambang Kenaikan, Rumah Tangga Berburu Pemasang Sebelum April
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Inggris berencana mencabut pembebasan PPN 5% untuk pompa panas, panel surya, dan baterai rumah mulai 1 April, berpotensi menambah biaya hingga £1.530 per rumah.
- Permintaan jasa pemasangan melonjak menjelang tenggat, sementara industri memperingatkan gangguan rantai pasok dan ketidakpastian bagi konsumen.
- Kelompok oposisi dan pelaku industri mendesak pembalikan kebijakan karena dinilai bertentangan dengan target transisi energi dan program pinjaman ramah lingkungan yang baru diluncurkan.

Rumah tangga di Inggris yang berencana memasang teknologi energi bersih seperti pompa panas, panel surya, dan baterai penyimpanan menghadapi tekanan waktu: jika tidak segera menemukan pemasang sebelum 1 April, mereka berisiko menanggung biaya tambahan hingga £1.530 akibat rencana pemerintah mencabut pembebasan PPN 5% untuk peralatan tersebut.
Kebijakan yang tertuang dalam pernyataan anggaran kanselir itu menuai kritik dari berbagai pihak. Mereka menilai langkah tersebut tidak konsisten dengan upaya pemerintah menekan tagihan energi dan mendorong elektrifikasi rumah tangga. Apalagi, sejak konflik di Timur Tengah mengguncang pasar gas Eropa, harga gas melonjak dua kali lipat dan tagihan energi rumah tangga mencapai level tertinggi dalam hampir empat tahun. Permintaan terhadap alternatif energi fosil pun melonjak.
Asosiasi industri memperingatkan bahwa pencabutan pembebasan PPN secara mendadak dapat memicu gelombang pemasangan sebelum tenggat, menciptakan siklus permintaan yang tidak stabil—melonjak lalu anjlok—bagi jaringan pemasang energi rumah yang masih berkembang. Charlotte Lee, CEO Heat Pump Association UK, mengatakan perubahan ini berisiko menimbulkan lonjakan aplikasi menjelang April, mengganggu rantai pasok, dan membuat prosesnya kurang dapat diprediksi bagi konsumen. Ia menegaskan bahwa penghematan yang diperoleh pemerintah harus ditimbang dengan risiko gangguan terhadap konsumen, melemahnya kepercayaan industri, dan terhambatnya pasar yang sedang tumbuh.
Kritik juga datang dari Partai Liberal Demokrat. Juru bicara Energy Security and Net Zero, Pippa Heylings, menyebut kebijakan ini sebagai "kegilaan kebijakan total" karena pemerintah di satu sisi memangkas PPN tagihan listrik untuk mendorong peralihan ke listrik bersih, tetapi di sisi lain justru menaikkan pajak atas peralatan yang dibutuhkan untuk melakukannya. Ia mendesak menteri segera membalikkan kebijakan pajak pompa panas yang dinilai picik itu.
Kekhawatiran serupa disampaikan Chris Hewett, CEO Solar Energy UK. Menurutnya, kenaikan PPN akan menaikkan biaya program pinjaman bunga rendah yang baru saja diluncurkan pemerintah, sehingga bertentangan dengan tujuan agar lebih banyak rumah tangga menikmati manfaat sistem surya dan baterai. Ia juga menyoroti insentif yang terbalik: karena tagihan listrik rumah tangga saat ini dibebaskan dari PPN hingga Juli tahun depan, menghemat energi justru akan dikenai pajak lebih besar daripada mengonsumsinya. Solar Energy UK akan mendesak pemerintah mengubah arah kebijakan.
Di sisi lain, Kementerian Keamanan Energi dan Net Zero berdalih bahwa semakin banyak keluarga beralih ke teknologi energi bersih. Mereka mencatat rekor jumlah aplikasi pompa panas dan penerima hibah melalui Boiler Upgrade Scheme pada September. Pemerintah juga mengklaim terus mendorong elektrifikasi dan pasar teknologi bersih, melindungi dukungan bagi keluarga berpenghasilan rendah, serta meluncurkan skema pinjaman warm homes agar rumah tangga dapat memperoleh pompa panas, panel surya, dan baterai tanpa biaya awal.
Namun, dengan tenggat 1 April yang semakin dekat, pertanyaan besarnya adalah apakah pemerintah akan mempertahankan rencana pencabutan PPN atau membalikkannya demi menjaga momentum transisi energi. Jika tidak ada perubahan, gelombang pemasangan sebelum tenggat mungkin hanya solusi sementara sebelum pasar kembali lesu—dan konsumen yang telat bergerak harus merogoh kocek lebih dalam.



