Target EV Inggris Melunak, Alarm bagi Ambisi Kendaraan Listrik Indonesia
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Inggris dikabarkan akan menurunkan target penjualan mobil nol emisi dari 80% pada 2030 menjadi sekitar 60%, memicu kritik keras dari kalangan pemerhati lingkungan.
- Kelonggaran aturan dan penundaan tenggat dinilai sebagai kemenangan lobi industri otomotif yang enggan berinvestasi dalam transisi kendaraan listrik.
- Bagi Indonesia, sikap mundur negara maju ini bisa memperlemah tekanan global terhadap produsen otomotif untuk mempercepat elektrifikasi, sekaligus mengancam daya saing ekspor.

Pemerintah Inggris menghadapi tekanan besar setelah muncul indikasi bahwa target penjualan mobil nol emisi akan direvisi turun dari 80% pada 2030 menjadi sekitar 60%. Kebijakan ini, jika benar direalisasikan, menjadi pukulan telak bagi upaya dekarbonisasi sektor transportasi dan memicu pertanyaan tentang konsistensi komitmen iklim negara tersebut di tengah gelaran KTT iklim COP31.
Sejak tenggat 2030 diumumkan pada masa pemerintahan Konservatif, sejumlah kelonggaran telah diberikan kepada produsen mobil. Mereka diizinkan menjual kendaraan hibrida sebagai pengganti kendaraan listrik murni, serta diberikan keleluasaan untuk memenuhi target secara bertahap dengan janji akan mempercepat penjualan setelah 2030. Kini, fleksibilitas itu kabarnya akan diperpanjang hingga 2034, yang oleh para kritikus disebut sebagai upaya sistematis untuk menghindari tanggung jawab iklim.
Pakar kebijakan energi dan lingkungan menilai bahwa manuver ini adalah buah dari lobi industri yang kuat. Perusahaan otomotif disebut gencar menekan pemerintah dengan dalih ancaman terhadap lapangan kerja dan kepentingan nasional, padahal kekhawatiran sesungguhnya adalah biaya investasi untuk merombak lini produksi dan mengembangkan teknologi baru. “Ini adalah bentuk pemerasan yang dilegalkan,” ujar seorang pengamat yang enggan disebut namanya, menggambarkan tekanan yang dialami pembuat kebijakan.
Perbandingan dengan produsen China semakin menyoroti ketertinggalan Eropa. BYD, raksasa otomotif asal Tiongkok, baru-baru ini meluncurkan Seagull, mobil listrik mungil dengan harga terjangkau dan teknologi pengisian daya super cepat. Sementara itu, produsen Eropa seperti Volkswagen baru saja menghadirkan model listrik murah namun menghadapi kendala kapasitas produksi karena kurangnya investasi pabrik. “Produsen Eropa menghabiskan 2024 dan 2025 meyakinkan Brussels bahwa target CO2 tidak realistis, namun kini mereka kewalahan memenuhi permintaan,” tulis situs otomotif Autonext, seperti dikutip.
Alih-alih mempercepat transisi, pemerintah Inggris dikabarkan tengah mempertimbangkan pengenaan tarif terhadap mobil listrik China, mengikuti skema Uni Eropa. Langkah ini dinilai hanya akan menaikkan harga kendaraan ramah lingkungan dan memperparah krisis biaya hidup, tanpa menyelesaikan akar masalah ketertinggalan industri domestik.
“Perusahaan mobil bisa saja melihat perubahan ini sejak 130 tahun lalu. Selama 30 tahun terakhir, teknologi elektromotif telah berkembang pesat dan jelas mewakili masa depan. Kini mereka mengeluh tidak siap, dan jawaban yang masuk akal hanyalah: tanggung risiko sendiri,” tulis kolumnis The Guardian, George Monbiot, dalam opininya.
Kebijakan hibrida sebagai jalan tengah juga dinilai kontraproduktif. Mobil hibrida tetap menghasilkan emisi yang hampir setara dengan kendaraan bensin atau diesel murni, lebih mahal dioperasikan dibandingkan EV, dan umumnya tidak kompatibel dengan pengisi daya cepat. Namun, karena kebijakan pemerintah, pangsa pasar hibrida justru meningkat menjadi 14% dari penjualan mobil baru tahun lalu. “Hibrida adalah simbol keraguan pemerintah: dihadapkan pada dua teknologi, dua dunia, dua masa depan, mereka memilih keduanya,” kritik Monbiot.
Kegagalan Inggris mengartikulasikan transisi energi yang jelas juga tercermin dari absennya kampanye informasi publik yang masif. Anggaran pemasaran perusahaan otomotif masih digunakan untuk mempromosikan kendaraan besar yang boros bahan bakar, alih-alih mengedukasi masyarakat tentang manfaat kendaraan listrik. Padahal, transisi ke EV tidak hanya soal lingkungan, tetapi juga ketahanan energi dan penghematan biaya jangka panjang bagi konsumen.
Konteks Indonesia
Bagi Indonesia, sikap mundur Inggris dan beberapa negara Eropa lainnya menjadi sinyal yang mengkhawatirkan. Indonesia tengah gencar membangun ekosistem kendaraan listrik, dari hilirisasi nikel hingga insentif fiskal untuk pembelian mobil listrik. Namun, jika negara-negara maju yang seharusnya menjadi pionir justru melunakkan target, tekanan global terhadap produsen otomotif untuk berinvestasi di teknologi bersih bisa mengendur. Dampaknya, harga kendaraan listrik di pasar domestik berpotensi tetap tinggi karena skala produksi global tidak tumbuh secepat yang diharapkan.
Selain itu, Indonesia sebagai eksportir nikel dan komponen baterai perlu mewaspadai perubahan lanskap kebijakan di Eropa. Jika Inggris dan Uni Eropa memperlambat transisi, permintaan terhadap bahan baku baterai bisa melemah dalam jangka menengah, yang pada akhirnya memengaruhi neraca perdagangan dan target investasi di sektor hilirisasi. Di sisi lain, pasar dalam negeri Indonesia yang besar bisa menjadi penopang jika pemerintah konsisten memberikan sinyal kebijakan yang stabil dan tidak terjebak pada tarik-menarik kepentingan jangka pendek.
Ke depan, pertanyaannya adalah apakah pemerintah Inggris akan membiarkan industri otomotif terus menunda transisi, atau justru mengambil langkah tegas untuk memimpin perubahan. Bagi Indonesia, momen ini seharusnya menjadi pengingat bahwa ketergantungan pada komitmen negara lain dalam transisi energi adalah risiko. Sudah saatnya kebijakan kendaraan listrik nasional dirancang dengan asumsi bahwa mitra dagang utama mungkin tidak selalu bergerak secepat yang dijanjikan.



