MK Diuji: Masyarakat Adat Desak Batas Tegas Pengecualian Bakar Lahan
Baca dalam 60 detik
- Dua masyarakat adat memohon Mahkamah Konstitusi memperjelas siapa yang berhak atas pengecualian larangan membakar lahan dalam UU Cipta Kerja.
- Pemohon menilai rumusan 'masyarakat' yang kabur membuka celah bagi korporasi untuk berlindung di balik dalih kearifan lokal.
- Jika dikabulkan, praktik tebas-bakar tradisional hanya boleh dilakukan oleh komunitas adat dengan batas luas 2 hektar dan sekat bakar.

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima permohonan uji materiil terhadap Pasal 22 angka 24 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang mengubah Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Permohonan diajukan dua masyarakat adat pada Rabu (11/11/2026): Putes Lekas, Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Barito Utara/Masyarakat Adat Dayak Taboyan, dan Era Purnama Dewi, warga Kabupaten Kampar, Riau. Keduanya meminta MK memberi pemaknaan konstitusional bahwa pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar hanya berlaku bagi anggota masyarakat hukum adat yang secara turun-temurun menjalankan praktik tersebut berdasarkan kearifan lokal.
Persoalan berakar pada frasa "masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal" dalam pasal a quo. Tidak ada batasan tegas mengenai siapa yang dimaksud "masyarakat" sehingga pengecualian itu multitafsir. Kuasa hukum pemohon dari VST and Partners, A. Fahrur Rozi, menilai ketidakjelasan subjek norma menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan pihak di luar masyarakat adat, termasuk penyiap lahan skala besar, untuk membakar lahan dengan dalih kearifan lokal.
Menurut Rozi, masyarakat adat memiliki sistem pengetahuan tradisional yang tidak bisa disamakan dengan praktik pembakaran oleh non-masyarakat adat. "Kelompok non-masyarakat adat ini tidak memiliki sistem pengetahuan tradisional, tidak membuat sekat bakar, dan tidak tunduk pada kalender adat. Pembakaran liar inilah yang kemudian meluas menjadi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla)," ujarnya dalam sidang.
Rozi menjelaskan bahwa masyarakat Dayak Taboyan masih menjalankan perladangan gilir balik dengan metode tebas-bakar sebagai bagian dari sistem pertanian tradisional warisan leluhur. Praktik itu tidak dilakukan sembarangan: pembukaan lahan mengikuti kalender musim, dilakukan secara kolektif, didahului pemberitahuan kepada pemilik ladang sekitar, dan dilengkapi pembuatan sekat bakar untuk mengendalikan penyebaran api. "Perladangan gilir balik dengan tebas-bakar yang dijalankan komunitas kami secara turun-temurun tidak pernah menjadi sumber karhutla karena terikat aturan adat yang ketat dan ritual lokal," kata Putes Lekas, seperti disampaikan Rozi.
Namun, setiap kali karhutla melanda, peladang adat selalu dituding sebagai penyebab dan dihadapkan pada ancaman pidana. Situasi itu diperparah oleh terbitnya Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar yang menginstruksikan penyeragaman pelarangan. Kebijakan itu dinilai semakin menyudutkan posisi peladang adat karena tidak membedakan praktik tradisional dari pembakaran komersial.
Pemohon kedua, Era Purnama Dewi, warga Kampar, Riau, menjadi korban gangguan pernapasan akibat paparan kabut asap karhutla sepanjang September hingga Oktober 2026. Menurutnya, kerugian atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terjadi karena negara tidak memiliki ukuran normatif yang tegas untuk membedakan antara pembakaran untuk perladangan adat dan pembakaran komersial. Ia berharap MK memberikan batasan yang jelas agar hak atas lingkungan sehat tidak terus terlanggar.
Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 22 angka 24 Lampiran UU No. 6/2023 yang mengubah Pasal 69 ayat (2) UU 32/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Mereka memohon agar MK memaknai pengecualian larangan membakar lahan hanya berlaku bagi: (1) anggota masyarakat hukum adat yang telah hidup dan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar secara turun-temurun; (2) pembukaan ladang untuk kebutuhan subsisten; (3) luas lahan paling banyak 2 hektar per kepala keluarga; (4) digunakan untuk tanaman varietas lokal; (5) wajib dikelilingi sekat bakar; serta (6) bukan untuk kepentingan usaha dan bukan dilakukan oleh atau untuk pemegang perizinan berusaha.
Permohonan ini menjadi ujian bagi MK dalam menyeimbangkan perlindungan lingkungan hidup, hak masyarakat adat, dan penegakan hukum karhutla. Jika dikabulkan, putusan dapat menjadi preseden penting yang membedakan secara tegas antara praktik tradisional yang berkelanjutan dan pembakaran komersial yang merusak. Namun, jika MK menolak, celah hukum dalam UU Cipta Kerja berpotensi terus dimanfaatkan untuk menghindari tanggung jawab atas bencana asap tahunan. Publik kini menanti arah putusan yang tidak hanya memutus sengketa norma, tetapi juga memberi keadilan ekologis bagi korban dan peladang adat.



