Target EV Inggris Bakal Dilonggarkan, Insentif Industri atau Mundur dari Iklim?
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Inggris diperkirakan segera merevisi aturan kewajiban 80% mobil listrik pada 2030, meski Downing Street menyatakan belum ada keputusan final.
- Langkah ini menuai dukungan produsen otomotif yang menuntut kelonggaran, namun memicu kekhawatiran kelompok lingkungan akan melemahkan target iklim.
- Keputusan akhir akan menjadi indikator arah kebijakan Perdana Menteri Andy Burnham dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan komitmen net zero.

Pemerintah Inggris dikabarkan akan menurunkan ambisi target kendaraan listrik (EV) dalam waktu dekat, sebuah langkah yang dinantikan produsen mobil namun ditentang keras pegiat lingkungan. Aturan saat ini mewajibkan 80% dari seluruh mobil baru yang dijual di Inggris merupakan kendaraan listrik pada 2030, dengan larangan penjualan mobil bensin dan diesel baru mulai berlaku pada tahun yang sama.
Sejak diperkenalkan, kebijakan ini telah beberapa kali mengalami revisi. Perdana Menteri Boris Johnson pertama kali mengumumkan larangan tersebut pada 2020, kemudian penerusnya Rishi Sunak memundurkan tenggat menjadi 2035. Kini, pemerintahan Andy Burnham disebut tengah mengkaji ulang target penjualan EV melalui konsultasi yang dimulai Agustus lalu. Downing Street menegaskan belum ada keputusan, namun sumber pemerintah menyatakan pendekatan yang diambil akan bersifat "pragmatis dan seimbang".
Isu ini menjadi sensitif karena bersinggungan langsung dengan kepentingan ekonomi dan iklim. Kelompok industri otomotif telah lama meminta "kelegaan mendesak" atas target yang dinilai terlalu ambisius di tengah lemahnya permintaan EV dan tingginya biaya produksi. Sebaliknya, organisasi keberlanjutan memperingatkan bahwa pelonggaran target 2030 akan mengancam tujuan elektrifikasi jangka panjang Inggris dan komitmen iklim yang mengikat secara hukum.
Jika aturan dilonggarkan secara signifikan, langkah ini akan dibaca sebagai sinyal bahwa Burnham lebih mengutamakan pertimbangan ekonomi ketimbang lingkunganโterlebih setelah persetujuan ladang gas Jackdaw di Laut Utara. Partai Konservatif juga telah berjanji akan membatalkan larangan mobil bensin jika memenangi pemilu berikutnya, dengan pemimpinnya Kemi Badenoch menyebut kebijakan itu sebagai "legislasi yang berniat baik tetapi pada akhirnya merusak".
"Kami berkomitmen untuk menghentikan penjualan semua mobil baru yang sepenuhnya mengandalkan mesin bensin dan diesel pada 2030, serta mencapai 100% penjualan mobil dan van baru yang nol emisi pada 2035, sesuai target net zero yang mengikat secara hukum," kata juru bicara pemerintah.
Di Indonesia, dinamika serupa juga mengemuka. Pemerintah menargetkan produksi 600 ribu unit EV pada 2030, namun realisasi penjualan masih jauh panggang dari api. Insentif fiskal dan pembangunan ekosistem baterai terus digenjot, tetapi tantangan infrastruktur pengisian daya dan harga kendaraan yang belum terjangkau membuat adopsi berjalan lambat. Kebijakan Inggris ini bisa menjadi cermin bagi Indonesia dalam mengkalibrasi target elektrifikasi agar tidak membebani industri namun tetap selaras dengan komitmen iklim.
Keputusan akhir Inggris pekan ini akan menjadi barometer bagi negara-negara lain yang tengah merancang transisi energi di sektor transportasi. Akankah pemerintah memilih jalan tengah dengan melonggarkan target namun tetap mempertahankan larangan 2030, atau justru mengikuti jejak Uni Eropa yang membatalkan ambisi serupa? Jawabannya tidak hanya menentukan masa depan industri otomotif Inggris, tetapi juga kredibilitas komitmen iklim di panggung global.



