Inggris Setop Eksplorasi Minyak Baru di Laut Utara, Pemerintah Klaim Transisi Energi
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Inggris mengajukan RUU yang mencabut kewenangan pemberian lisensi eksplorasi migas baru di Laut Utara.
- Langkah ini menuai kritik dari oposisi dan pelaku industri yang menilai kebijakan membahayakan ketahanan energi dan lapangan kerja.
- Pemerintah menyiapkan dana kekayaan energi £2 miliar untuk mendukung transisi, sementara keputusan atas proyek Rosebank masih menggantung.

Pemerintah Inggris secara resmi mengambil langkah untuk menghentikan pemberian lisensi eksplorasi minyak dan gas baru di Laut Utara melalui Energy Independence Bill yang diajukan ke parlemen. Rancangan undang-undang ini akan menghapus kewenangan North Sea Transition Authority (NSTA) dalam menerbitkan izin baru, sejalan dengan janji manifesto Partai Buruh pada 2024 dan komitmen pengurangan emisi karbon.
Kebijakan ini tidak serta-merta mencabut persetujuan proyek yang sudah ada, termasuk Rosebank—ladang minyak terbesar yang belum tergarap di lepas pantai Shetland—yang disetujui pada 2022 dan kini menghadapi tantangan hukum. Pemerintah menegaskan bahwa keputusan atas Rosebank akan diambil secara terpisah, dengan mempertimbangkan aspek hukum dan lingkungan.
Untuk meredam dampak ekonomi, RUU ini memperkenalkan skema Transitional Energy Certificates yang memungkinkan lapangan eksisting meningkatkan produksi dari area yang berbatasan atau masih termasuk dalam wilayah berlisensi. Pemerintah memperkirakan kebijakan ini dapat menghasilkan sekitar 60 juta barel minyak dan menopang ratusan lapangan kerja di kawasan Laut Utara.
Langkah ini memicu perdebatan sengit. Partai Konservatif menyebut kebijakan sebagai "berbahaya" dan menuduh menteri-menteri Buruh tidak peka terhadap ancaman ekonomi dan energi yang dihadapi negara. Sementara itu, kelompok lingkungan seperti Greenpeace UK menyambut positif RUU ini sebagai "langkah maju bagi transisi energi bersih", tetapi mendesak pemerintah untuk menolak proyek Rosebank karena dianggap akan meniadakan manfaat iklim dan biaya hidup dari undang-undang tersebut.
"Menghentikan produksi minyak dan gas Laut Utara tidak masuk akal. Inggris akan tetap membutuhkan minyak dan gas selama beberapa dekade ke depan. Pertanyaannya adalah apakah kita memproduksinya sendiri untuk mendukung lapangan kerja dan ketahanan energi, atau membayar negara lain untuk memproduksinya bagi kita," ujar Russell Borthwick, CEO Kamar Dagang Aberdeen and Grampian.
Dari sisi industri, David Whitehouse, CEO Offshore Energies UK, menilai pemerintah benar menyasar keterjangkauan energi, tetapi juga harus memprioritaskan ketahanan energi. Ia mengingatkan bahwa Inggris mengimpor lebih dari 40% kebutuhan energinya, sehingga rumah tangga dan bisnis rentan terhadap gejolak pasar global. "Kita seharusnya memaksimalkan energi yang diproduksi di dalam negeri daripada bergantung pada impor," tegasnya.
RUU ini juga mencakup penghapusan biaya tetap gas (standing charges) dan reformasi koneksi jaringan listrik untuk mempercepat integrasi energi terbarukan. Pemerintah additionally membentuk dana kekayaan energi dengan modal awal £2 miliar yang bersumber dari pajak ekstraksi migas, untuk diinvestasikan pada proyek energi terbarukan dan rendah karbon.
Perdana Menteri Andy Burnham menyatakan bahwa perubahan ini akan menurunkan tagihan energi secara permanen, memberikan keamanan bagi keluarga, dan mengembalikan kendali Inggris atas masa depan energinya. Senada, Menteri Energi Miatta Fahnbulleh menekankan bahwa RUU ini akan membangun masa depan energi bersih yang dampaknya dirasakan langsung oleh rumah tangga dan komunitas.
Keputusan ini datang hanya dua minggu setelah pemerintah menyetujui produksi dari lapangan gas Jackdaw di lepas pantai Aberdeen, yang diklaim akan membantu memanaskan jutaan rumah. Namun, para aktivis lingkungan menilai persetujuan tersebut tidak akan memberikan perbedaan berarti bagi ketahanan energi Inggris dan justru menghambat upaya mengatasi perubahan iklim.
Baik Jackdaw maupun Rosebank sebelumnya disetujui oleh pemerintahan Konservatif, tetapi setelah menghadapi gugatan hukum dari kelompok lingkungan, pemerintahan Buruh harus memutuskan apakah akan melanjutkan proyek-proyek tersebut. Rosebank, yang terletak 80 mil barat laut Shetland, diperkirakan mengandung 300-500 juta barel minyak. Pendukungnya melihatnya sebagai penyelamat industri energi Scotlandia timur laut, sementara penentangnya khawatir proyek ini akan memperparah krisis iklim dan memperlambat transisi energi hijau karena sebagian besar produksinya akan diekspor untuk diolah di luar negeri.
Menteri Pertama Scotlandia, John Swinney, menolak memberikan posisi pasti mengenai Rosebank. Ia menegaskan bahwa emisi karbon dari pengembangan situs individual harus dinilai kesesuaiannya dengan target net zero, dan itu adalah kewajiban hukum yang harus dilalui pemerintah Inggris.
Dengan langkah ini, Inggris berada di persimpangan antara ambisi iklim dan realitas ketahanan energi. Akankah kebijakan ini benar-benar mempercepat transisi energi bersih, atau justru memperlebar ketergantungan pada impor dan memicu gejolak ekonomi di kawasan penghasil migas? Publik akan menantikan bagaimana pemerintah menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut dalam implementasi RUU nanti.



