Skandal Penyadapan Presiden: Tiga Jenderal Ditahan, Yusril Sebut Prabowo Tahu dari Laporan Kapolri
Baca dalam 60 detik
- Tiga perwira tinggi Polri resmi ditahan Bareskrim atas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden, menteri, dan sejumlah tokoh.
- Menko Yusril menegaskan laporan Kapolri sudah sampai ke Prabowo, menandakan kasus ini menyentuh kepentingan negara.
- Modus penyadapan tanpa surat resmi dan penghapusan log menimbulkan pertanyaan besar soal pengawasan internal Polri.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui dugaan penyadapan terhadap dirinya dan sejumlah menteri. Informasi itu, menurut Yusril, diterima kepala negara melalui laporan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Pernyataan tersebut disampaikan Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa malam, menandakan bahwa kasus ini telah masuk ke lingkaran kekuasaan tertinggi.
Bagi Yusril, penyadapan terhadap presiden bukan persoalan biasa. Ia menekankan bahwa hingga kini belum ada kejelasan mengenai motif di balik tindakan tersebut. "Bayangkan seorang Presiden diintersep, disadap, bayangkan para menteri disadap, dan kita sebenarnya tidak tahu untuk apa penyadapan itu dilakukan," ujarnya, menggambarkan situasi yang menurutnya jauh dari kategori masalah sederhana. Pernyataan itu menyiratkan bahwa pemerintah memandang kasus ini sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bukan sekadar pelanggaran teknis.
Langkah tegas diambil Bareskrim Polri dengan menetapkan tiga jenderal sebagai tersangka. Selain Listyo Sigit Prabowo yang pernah menjabat Kapolri dan Kepala Kantor Staf Presiden, dua nama lain adalah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution selaku Kepala Divisi Hukum Polri dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso yang berposisi sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri. Ketiganya kini mendekam di Rutan Bareskrim Mabes Polri. Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan bahwa penyadapan dilakukan tanpa prosedur, bahkan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
Yang memberatkan, penyadapan itu tidak berkaitan dengan penegakan hukum. Para tersangka juga diduga menghapus jejak log pada Oktober 2026 untuk menghilangkan riwayat penyadapan. Tindakan tersebut memperlihatkan upaya sistematis untuk menutupi operasi intelijen gelap yang menyasar sejumlah kalangan strategis: pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha. Dalam konteks demokrasi Indonesia, penyadapan tanpa kendali hukum menjadi preseden buruk karena berpotensi digunakan sebagai alat tekanan politik.
"Sudah barang tentu Presiden tahu karena dilaporkan oleh Kapolri kepada beliau," kata Yusril, menegaskan jalur informasi ke kepala negara.
Kasus ini bukan hanya ujian bagi institusi Polri, tetapi juga bagi pemerintahan Prabowo. Sebab, salah satu tersangka adalah Listyo Sigit Prabowo yang pernah menjadi orang nomor satu di korps Bhayangkara dan kemudian dipercaya memimpin Kantor Staf Presiden. Keterlibatan tokoh sekaliber itu menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana praktik penyadapan ilegal telah mengakar, serta bagaimana mekanisme pengawasan internal berjalan. Publik tentu menuntut transparansi: siapa yang memberi perintah, apa motif di balik penyadapan, dan mengapa log justru dihapus pada Oktober 2026.
Yusril menegaskan bahwa laporan Kapolri ke Presiden merupakan bentuk tanggung jawab institusional. Namun, pernyataannya juga membuka ruang tanya: apakah laporan itu cukup untuk meredakan kekhawatiran publik, atau justru menandakan bahwa Presiden sendiri menjadi korban dari sistem yang seharusnya melindunginya? Hingga kini, satu orang berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi. Penyidikan berlanjut, dan mata publik tertuju pada langkah hukum berikutnya.
Ke depan, kasus ini akan menjadi lakmus uji komitmen pemerintah dalam membersihkan praktik penyadapan ilegal. Jika para tersangka terbukti bersalah, vonis pengadilan bisa menjadi preseden penting bagi pembatasan kekuasaan intelijen. Sebaliknya, jika proses hukum berjalan lambat atau diwarnai intervensi, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan semakin tergerus. Pertanyaannya kini: mampukah negara membongkar tuntas jaringan penyadapan ini, ataukah ia hanya akan berhenti pada tiga jenderal yang sudah ditahan?



