Profil Irjen Ahrie Sonta, Tersangka Penyadapan Presiden: Karier Cemerlang di Balik Badai
Baca dalam 60 detik
- Irjen Ahrie Sonta, Kepala Divisi Hukum Mabes Polri, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
- Jabatan barunya belum genap sebulan, tetapi rekam jejaknya sebagai ajudan presiden dan sekretaris pribadi Kapolri mencuatkan pertanyaan tentang loyalitas dan pengawasan internal.
- Kasus ini berpotensi menguji netralitas Polri dan transparansi penegakan hukum di tengah sorotan publik terhadap elite kepolisian.

Inspektur Jenderal Ahrie Sonta, Kepala Divisi Hukum Mabes Polri, resmi menyandang status tersangka dalam dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penetapan ini mencuatkan sosok perwira kelahiran Bandung, 1981, yang baru sebulan menduduki jabatannya—sebuah posisi strategis yang biasanya diisi figur dengan rekam jejak mumpuni.
Ahrie bukan nama asing di lingkaran dalam kepolisian. Ia pernah menjadi ajudan Presiden Prabowo pada 2024, sebelum kemudian dipercaya sebagai sekretaris pribadi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo—yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Kedekatan dengan dua tokoh utama itu membuat penangkapan dirinya menjadi sorotan tajam, terutama karena jabatan Kepala Divisi Hukum baru diembannya sejak 2 Oktober 2026 berdasarkan Surat Telegram Kapolri.
Rekam jejak Ahrie di dunia reserse juga mentereng. Sebagai Kanit Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, ia membongkar peredaran 100 kilogram narkotika hanya dalam dua bulan pada 2018. Tak berhenti di situ, ia mengungkap sindikat Taiwan di Perairan Tanjung Berakit, Bintan, dengan barang bukti 1,6 ton narkotika. Kiprahnya dalam Satgassus Nemangkawi di Papua serta penangkapan buron Djoko Tjandra di Malaysia kian mengukuhkan reputasinya sebagai perwira berprestasi.
Penetapan tersangka ini memantik pertanyaan tentang pengawasan internal di tubuh Polri. Sebagai Kepala Divisi Hukum, Ahrie seharusnya menjadi penjaga integritas institusi. Namun, dugaan penyadapan terhadap presiden—sebuah tindakan yang menyentuh ranah keamanan negara—justru menempatkannya di pusat kontroversi. Publik pun menanti apakah proses hukum akan berjalan transparan atau justru tersandung relasi kuasa yang selama ini melekat pada elite kepolisian.
"Kasus ini akan menjadi ujian bagi netralitas Polri. Jika tidak ditangani secara terbuka, kepercayaan publik terhadap institusi bisa semakin tergerus," ujar seorang pengamat kepolisian yang enggan disebutkan namanya.
Konteks Indonesia: Penyadapan terhadap presiden bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas politik. Di tengah upaya pemerintah memperkuat keamanan siber dan reformasi birokrasi, insiden ini mencoreng citra aparat. Sejumlah anggota DPR mendesak Kapolri untuk menjelaskan duduk perkara, sementara masyarakat menanti apakah kasus ini akan diusut tuntas atau berhenti di tengah jalan.
Dengan rekam jejak yang cemerlang, Ahrie Sonta kini berada di persimpangan: mempertahankan reputasi atau menghadapi konsekuensi hukum. Publik akan menyoroti setiap langkah penyidikan. Pertanyaannya, mampukah Polri membuktikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu?



