Reformasi Kesejahteraan Inggris: Anggaran Naik £79 Miliar, tetapi Pemotongan Relatif Jadi Taruhan
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Inggris menghadapi tekanan untuk menekan belanja kesejahteraan yang diproyeksikan naik £79 miliar secara nominal hingga 2032, meski porsinya terhadap PDB hanya naik tipis.
- Lonjakan terbesar berasal dari tunjangan disabilitas dan kesehatan, terutama PIP, yang tumbuh cepat sejak pandemi dan kini menyerap porsi signifikan bagi usia muda.
- Laporan Milburn dan Timms yang segera terbit berpotensi merekomendasikan pembatasan akses PIP bagi usia di bawah 25 tahun, tetapi efektivitasnya bergantung pada belanja program kerja yang jauh lebih besar.

Pemerintah Inggris berada di persimpangan kebijakan fiskal: belanja kesejahteraan diproyeksikan membengkak £79 miliar dalam nilai nominal selama beberapa tahun ke depan, namun hingga kini belum ada jadwal pasti kapan pemotongan akan dimulai. Perdana Menteri Andy Burnham dan Menteri Keuangan John Healey sama-sama menyuarakan keinginan menurunkan tagihan tunjangan, tetapi oposisi menuduh mereka menunda keputusan sulit dalam Anggaran Rabu lalu.
Angka resmi dari Office for Budget Responsibility (OBR) menunjukkan total belanja kesejahteraan akan meningkat dari £353 miliar tahun ini menjadi £431 miliar pada 2032. Namun jika diukur relatif terhadap ukuran ekonomi, kenaikannya tidak sedramatis nominal: dari 11,1% PDB menjadi 11,3% PDB. Bahkan proyeksi itu masih di bawah puncak sekitar 12% PDB pada 2013 pasca-krisis keuangan global, sehingga sejumlah ekonom mempertanyakan narasi bahwa belanja kesejahteraan “tidak terkendali”.
Yang benar-benar melonjak adalah pos kesehatan dan disabilitas, khususnya Personal Independence Payment (PIP). Setelah disesuaikan inflasi, belanja tunjangan disabilitas usia kerja naik dari £14 miliar pada 2020 menjadi £25 miliar pada 2026. Kenaikan ini terjadi di tengah pemangkasan tunjangan lain seperti Universal Credit dan bantuan perumahan oleh pemerintahan Konservatif sejak 2010. Sejumlah peneliti menduga pemangkasan tersebut menciptakan insentif bagi penerima untuk beralih ke tunjangan sakit dan disabilitas demi menjaga standar hidup, sehingga biaya berpindah pos, bukan benar-benar menghemat.
Perhatian kini tertuju pada kelompok usia muda. Jumlah anak muda 16–24 tahun yang tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak mengikuti pelatihan (Neet) naik sekitar 230.000 sejak 2019 menjadi hampir satu juta. Alan Milburn, mantan menteri kesehatan Partai Buruh, memimpin tinjauan resmi yang diperkirakan merekomendasikan reformasi besar untuk mengembalikan mereka ke pasar kerja. Laporan sementaranya pada Mei memperkirakan belanja PIP untuk kelompok ini melonjak dari £1,3 miliar (2020) menjadi sekitar £3,2 miliar (2025), dan bisa mencapai £6,5 miliar bagi 700.000 orang dalam lima tahun. Hanya sekitar satu dari lima penerima PIP yang saat ini bekerja.
“Untuk setiap £1 yang dibelanjakan pemerintah pada dukungan kerja bagi anak muda, sekitar £25 dibelanjakan untuk tunjangan,” demikian temuan laporan sementara Milburn, yang mengisyaratkan perlunya kenaikan belanja program kerja.
Pemerintahan sebelumnya di bawah Keir Starmer pada Maret 2025 pernah mengumumkan rencana penghematan £5 miliar per tahun dari belanja kesejahteraan terkait kesehatan hingga 2030 dengan memperketat akses PIP dan mengurangi nilai pembayaran Universal Credit kesehatan. Namun OBR menegaskan belanja nominal tetap naik, hanya lebih lambat. Yang berubah adalah lintasan relatifnya: belanja kesejahteraan sebagai porsi ekonomi sedikit menurun, bukan turun dalam nilai absolut. Pola inilah yang mungkin akan diadopsi pemerintah saat ini.
Dalam beberapa pekan ke depan, laporan final Milburn dan laporan Menteri Disabilitas Stephen Timms tentang opsi reformasi PIP akan terbit. Spekulasi mengarah pada sistem baru bagi usia di bawah 25 tahun—tidak lagi memenuhi syarat PIP dan menerima pembayaran lebih rendah—serta uji kelayakan PIP yang lebih ketat. Reformasi semacam itu bisa menghemat relatif terhadap lintasan belanja yang ada, tetapi analis memperingatkan bahwa penghematan berkelanjutan hanya akan terwujud jika pemerintah juga menggelontorkan dana besar untuk membantu anak muda masuk dan bertahan di dunia kerja. Dalam jangka pendek, penghematan kesejahteraan bisa tergerus oleh belanja departemen lain.
Bagi Indonesia, dinamika ini relevan sebagai cermin: negara dengan ruang fiskal terbatas menghadapi dilema serupa ketika belanja sosial menua dan tekanan disabilitas meningkat. Pertanyaannya, akankah pemerintah Inggris memilih pemotongan relatif yang kosmetik atau berani menata ulang insentif kerja—dan berapa harga politik yang harus dibayar?



