Google Digugat Pidana di Finlandia: 400 Ribu Pohon Ditebang Sebelum Amdal
Baca dalam 60 detik
- Polisi Finlandia membuka penyelidikan pidana terhadap anak perusahaan Google, Tuike Finland, atas dugaan pelanggaran lingkungan di lokasi pusat data di Muhos dan Otanmäki.
- Perusahaan dituduh menebang dan mengeringkan 330 hektare hutan sebelum menyelesaikan kajian dampak lingkungan yang diwajibkan hukum Finlandia.
- Kasus ini memicu petisi 93.000 tanda tangan dan bisa memengaruhi pemilu parlemen April mendatang, sementara Google berdalih telah bertindak sesuai pemahaman terbaik atas regulasi saat itu.

Otoritas Finlandia resmi membuka penyelidikan pidana terhadap dugaan pelanggaran hukum lingkungan yang dilakukan Tuike Finland, anak perusahaan Google, di kawasan hutan Muhos, Finlandia utara. Polisi menduga perusahaan membersihkan dan mengeringkan lahan seluas 330 hektare sebelum kajian dampak lingkungan yang diwajibkan undang-undang setempat rampung. Langkah ini menandai eskalasi konflik antara ambisi ekspansi infrastruktur digital dan komitmen perlindungan alam di kawasan Nordik.
Menurut pernyataan kepolisian Finlandia, penyelidikan akan menyoroti “ambiguitas dan kekurangan dalam pengelolaan drainase serta tata air” di lokasi proyek. Sebelumnya, Badan Pengawas Lingkungan telah memerintahkan Google menghentikan segala “tindakan persiapan yang mengubah lingkungan” di dua lokasi—Muhos dan Otanmäki, yang berjarak sekitar 100 kilometer ke arah tenggara. Aktivis memperkirakan 250.000 pohon telah ditebang di Muhos dan 150.000 di Otanmäki, angka yang membentur klaim perusahaan tentang kepatuhan prosedural.
Google melalui manajer negara untuk Finlandia, Antti Järvinen, menyampaikan permintaan maaf atas penebangan hutan tersebut. Ia berdalih perusahaan telah bertindak berdasarkan “pemahaman terbaik atas legislasi yang ada saat itu.” Namun pernyataan itu tidak meredam kemarahan publik. Lebih dari 93.000 orang menandatangani petisi yang menuntut regulasi pusat data yang lebih ketat dan kompensasi atas kerusakan lingkungan. Tekanan ini berpotensi mengguncang peta politik menjelang pemilihan parlemen pada April mendatang.
Finlandia memang menjadi magnet bagi raksasa teknologi berkat stabilitas geopolitik, ketersediaan lahan, dan iklim dingin yang menekan biaya pendinginan pusat data. Pemerintah Finlandia pun menyambut baik investasi ini. Perdana Menteri Petteri Orpo pada September lalu menyebut penarikan investasi sebagai “prioritas utama” dan menjanjikan “manfaat berkelanjutan” dari kesepakatan tersebut. Namun skandal penebangan liar ini memunculkan pertanyaan mendasar: seberapa besar manfaat ekonomi pusat data bagi negara tuan rumah?
Jussi Kangasharju, guru besar ilmu komputer di Universitas Helsinki, menilai manfaat pusat data bagi Finlandia sangat minim. “Mereka adalah perusahaan internasional yang melayani pelanggan internasional. Pusat data pada akhirnya hanya memberi keuntungan kecil bagi pihak lain selain operatornya sendiri,” ujarnya. Pandangan ini memperkuat argumen bahwa insentif fiskal dan kemudahan regulasi yang diberikan pemerintah mungkin tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan dan beban energi yang ditimbulkan.
Kasus Google di Finlandia bukan sekadar persoalan kepatuhan korporasi. Ia menjadi cermin bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, yang sedang gencar menarik investasi pusat data. Indonesia memiliki target ambisius menjadi hub digital Asia Tenggara, dengan sejumlah proyek pusat data besar tengah dibangun di Batam, Jakarta, dan sekitarnya. Pelajaran dari Finlandia menunjukkan bahwa percepatan investasi tanpa pengawasan lingkungan yang ketat dapat memicu konflik sosial dan hukum. Regulasi kajian dampak lingkungan yang sering dianggap formalitas perlu ditegakkan secara konsisten, terutama ketika proyek berskala raksasa mengorbankan ruang hidup masyarakat adat dan hutan tropis.
“Berdasarkan informasi awal, terdapat ambiguitas dan kekurangan dalam drainase serta pengelolaan air di lokasi konstruksi proyek pusat data Tuike Finland Oy. Penyelidikan pidana akan memeriksa, antara lain, keadaan yang terkait dengan masalah tersebut.” — Kepolisian Finlandia
Google sendiri menghadapi dilema reputasi. Proyek senilai €13 miliar yang diklaim sebagai investasi terbesar di Eropa itu kini tercoreng oleh dugaan pelanggaran hukum. Perusahaan telah berjanji memperbaiki tata kelola lingkungan, tetapi kepercayaan publik telah terganggu. Pemerintah Finlandia pun berada di posisi sulit: di satu sisi ingin menjaga iklim investasi, di sisi lain harus menegakkan supremasi hukum lingkungan. Pemilu April akan menjadi ujian bagi partai berkuasa dalam menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut.
Ke depan, penyelidikan pidana ini bisa menjadi preseden bagi penegakan hukum lingkungan di sektor ekonomi digital. Jika Google terbukti bersalah, sanksi yang dijatuhkan tidak hanya berdampak finansial, tetapi juga memperkuat tuntutan global agar perusahaan teknologi bertanggung jawab atas jejak ekologis infrastruktur mereka. Pertanyaannya, akankah negara-negara lain mengikuti jejak Finlandia dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas pusat data, atau justru melonggarkan aturan demi mengejar investasi?



