Pemerintah Siapkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Baru, Karhutla Masih Meluas

Pemerintah menyiapkan badan restorasi gambut dan mangrove dengan mandat yang lebih fleksibel sebagai bagian dari strategi jangka panjang menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan hal itu di Jakarta, Senin (12/10), seraya menegaskan bahwa lembaga baru tersebut dirancang agar mampu bergerak lebih adaptif menghadapi pola karhutla yang kian sulit diprediksi.

Menurut Listyo, pemerintah tidak hanya mengandalkan pemadaman jangka pendek. Seluruh pemangku kepentingan—dari TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, hingga kelompok masyarakat—dikerahkan dalam satu komando untuk menangani titik api yang masih muncul di sejumlah wilayah. Ia menilai pendekatan terpadu menjadi kunci karena karhutla tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja.

"Bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan," ujar Listyo, mengutip keterangan resmi Istana.

Pemerintah juga mendorong perbaikan regulasi agar penegakan hukum dan pencegahan berjalan seiring. Operasi satuan tugas udara dan darat, sosialisasi, serta edukasi kepada warga disebut terus berjalan. Namun, sejumlah pengamat lingkungan menilai langkah tersebut belum menyentuh akar masalah: tata kelola lahan gambut yang rentan terbakar akibat drainase berlebihan dan alih fungsi lahan.

Dampak ekologis karhutla terlihat jelas di Kalimantan Barat. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat bersama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) mencatat puluhan orangutan harus diselamatkan dari habitat yang dilalap api. Kepala BKSDA Kalimantan Barat Murlan Dameria Pane menyatakan bahwa penyediaan habitat aman menjadi tantangan lanjutan yang tidak kalah berat dari evakuasi itu sendiri.

"Setidaknya sudah ada 46 orangutan yang diselamatkan dari habitat yang terbakar. Sementara penyediaan habitat aman menjadi tantangan lanjutan bagi upaya konservasi satwa dilindungi tersebut," kata Murlan di Pontianak, Minggu (11/10).

Translokasi delapan orangutan ke Hutan Lindung Batu Nyambu menjadi tahap awal pemulihan. Proses ini menuntut observasi kesehatan dan adaptasi lingkungan yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Jika karhutla berulang setiap tahun, populasi orangutan Kalimantan yang tersisa akan terus terdesak ke kantong-kantong habitat yang semakin sempit.

Di Sumatra Selatan, kabut asap menyelimuti Kabupaten Musi Rawas sejak lima hari terakhir. Petani yang menggantungkan hidup dari lahan terbuka menjadi kelompok paling terdampak karena aktivitas mereka di lapangan terganggu. Kondisi ini menggarisbawahi bahwa karhutla bukan sekadar bencana lingkungan, melainkan juga persoalan ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Pembentukan badan restorasi gambut dan mangrove yang lebih fleksibel dinilai sebagai langkah strategis, tetapi efektivitasnya bergantung pada kewenangan, anggaran, dan koordinasi lintas kementerian. Tanpa perbaikan tata kelola air di lahan gambut, upaya pemadaman akan terus berulang setiap musim kemarau. Pertanyaannya, apakah badan baru ini mampu memutus siklus tahunan karhutla, atau hanya menambah lapisan birokrasi yang memperlambat respons di lapangan?