PM Inggris Akui Rusia Campuri Referendum Brexit, Sinyal Peringatan bagi Demokrasi Global

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham secara eksplisit menyatakan bahwa Rusia melakukan intervensi dalam referendum Brexit 2016. Pernyataan ini menjadi yang pertama dari seorang kepala pemerintahan Inggris yang mengonfirmasi campur tangan Moskow dalam pemungutan suara bersejarah tersebut. Burnham mengungkapkan hal itu dalam wawancara dengan podcast The Rest is Politics yang akan dirilis pada Senin mendatang.

Menurut Burnham, begitu ia masuk ke Downing Street, ia langsung meminta penjelasan mengenai kemungkinan campur tangan Rusia dalam referendum 2016. "Saya mendapat jawaban yang jelas bahwa ya, itu terjadi," ujarnya. Ia menambahkan bahwa Inggris terlalu lama bersikap defensif dan tidak cukup memberi tahu publik tentang upaya pihak asing mengacaukan proses politik domestik.

Meski demikian, Burnham tidak memerinci bentuk atau skala aktivitas Moskow dalam referendum tersebut. Pernyataan ini memicu reaksi dari kelompok pendukung Brexit, Britain Unbound, yang menilai komentar Burnham sebagai upaya kasar untuk merongrong legitimasi keputusan rakyat Inggris pada 2016. Kelompok itu menegaskan bahwa intervensi asing memang tidak dapat diterima, tetapi tidak ada alasan kuat untuk meyakini bahwa campur tangan Rusia memengaruhi hasil referendum. Mereka juga menyebut tuduhan bahwa pemilih begitu mudah ditipu sebagai hal yang menghina.

Dalam wawancara tersebut, Burnham juga mengungkapkan bahwa ia telah membahas masalah intervensi Rusia dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz saat kunjungannya ke Jerman pekan lalu. Ia menyatakan ada misinformasi dan disinformasi yang jelas berasal dari Rusia dan masuk ke politik Jerman. Menurutnya, hal ini penting untuk dicatat secara resmi agar pemilih di Jerman dan Prancis memahami bahwa sebagian politik tersebut dipicu oleh musuh, yakni Rusia.

"Saya pikir kita terlalu defensif soal ini dan kita belum cukup menginformasikan kepada publik sejauh mana pihak asing berupaya mengganggu proses politik," kata Burnham.

Pernyataan Burnham ini bukan tanpa dasar. Sejak lama telah ada peringatan mengenai upaya Kremlin memengaruhi politik Inggris. Pada 2020, Komite Intelijen dan Keamanan Parlemen menerbitkan laporan tentang intervensi Rusia dalam pemilu dan referendum Inggris. Laporan itu tidak memberikan kesimpulan pasti apakah Rusia berusaha memengaruhi hasil referendum EU, tetapi mengkritik pemerintah berturut-turut karena gagal menilai dan menangkal ancaman secara memadai. Menanggapi laporan tersebut, Menteri Luar Negeri Rusia langsung menolak dan menyebutnya sebagai "Russophobia". Juru bicara Kremlin juga membantah Rusia mencampuri pemilu negara lain.

Namun, pada tahun yang sama, pemerintah Konservatif yang berkuasa saat itu mengatakan "hampir pasti bahwa aktor Rusia berupaya melakukan intervensi" dalam pemilu umum 2019. BBC Verify juga telah melacak kampanye disinformasi yang terkait Rusia, termasuk penggunaan AI untuk membuat video palsu yang meniru jurnalis dan organisasi berita yang melaporkan tentang Ukraina. Salah satu situs berita palsu bahkan secara keliru mengklaim bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membeli rumah milik Raja Charles dengan harga diskon.

Awal tahun ini, Vijay Rangarajan, kepala Komisi Pemilihan Umum Inggris, mengatakan kepada anggota parlemen bahwa video deepfake Rusia telah "digunakan secara luas dalam pemilu di seluruh dunia". Ia menambahkan tidak ada alasan untuk menganggap Inggris sebagai pengecualian. Bulan lalu, dalam pidatonya di PBB, Burnham menuduh badan-badan Rusia menggunakan "segala cara yang mereka miliki untuk menyebarkan kebohongan dan disinformasi serta memangsa ketakutan publik". Ia mengumumkan bahwa Inggris akan mendirikan pusat baru untuk "membendung gelombang beracun" disinformasi.

Juru bicara Downing Street menyatakan bahwa pemerintah fokus memastikan warga dan institusi terlindungi dari kekuatan asing dan proksinya yang berupaya mengancam kehidupan serta merongrong nilai-nilai demokrasi. Upaya itu dilakukan dengan memperkuat kewenangan melalui Undang-Undang Keamanan Nasional, memperkuat ketahanan institusi dan infrastruktur nasional kritis, memperkuat perbatasan, serta memperkuat kepolisian dan badan intelijen.

Pernyataan Burnham ini menandai eskalasi baru dalam perang informasi antara Barat dan Rusia. Dengan pemilu di Jerman dan Prancis yang akan datang, peringatan ini menjadi sinyal bahwa ancaman disinformasi tidak lagi terbatas pada satu negara. Pertanyaannya kini, seberapa siap demokrasi Eropa menghadapi operasi pengaruh yang semakin canggih dan sulit dilacak?