Jalan Raya Pos Daendels: 30 Ribu Ringgit untuk Tahap Awal, Ribuan Pekerja Justru Hidup Sengsara

Sejarawan Universitas Indonesia, Prof. Djoko Marihandono, mengungkap bahwa pembangunan Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan pada era Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808–1811) menelan biaya 30 ribu ringgit untuk tahap pertama. Angka itu setara dengan nilai yang sangat besar pada masanya, namun ironisnya, proyek ambisius tersebut justru melahirkan penderitaan bagi banyak pekerja di segmen berikutnya.

Djoko memaparkan bahwa pembangunan jalur sepanjang kurang lebih 1.000 kilometer itu dibagi dua fase. Fase pertama membentang dari Cisarua (Buitenzorg) hingga Cirebon. Berbeda dengan narasi kerja rodi yang melekat pada proyek ini, ia menegaskan bahwa pada tahap awal para pekerja menerima upah. “Orang-orangnya dibayar,” ujarnya dalam acara Kick Off Anyer-Panarukan 3R: Road, Route, Roots, Minggu (11/10).

Selain uang, pekerja di segmen pertama juga mendapat jatah beras dan garam. Menariknya, mereka bukan penduduk lokal Jawa Barat, melainkan didatangkan dari Jawa Tengah, Yogyakarta, dan wilayah lain. Diperkirakan sekitar 400 orang dikerahkan untuk ruas Cisarua–Cirebon, sementara ratusan lainnya menggarap bagian lain. Besaran upah disesuaikan dengan tingkat kesulitan medan: ruas Rajamandala–Bandung yang melewati Cipatat dihargai 6 ringgit per orang, sedangkan jalur datar Bandung–Parakan Muncang hanya 1 ringgit.

Masalah muncul ketika proyek berlanjut ke fase kedua, dari Cirebon hingga Surabaya dan Panarukan. Kas pemerintah saat itu kosong, sehingga Daendels memerintahkan 34 bupati dari Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk melanjutkan pembangunan dengan sistem gotong royong. Para bupati yang diangkat dan dibayar pemerintah—di bawah pengawasan residen—diminta menyediakan tenaga kerja. “Di situlah permasalahannya muncul karena justru orang-orang yang kemudian menderita dan sengsara itu karena di bawah para bupatinya sendiri,” jelas Djoko.

Meski tanpa dana, pembangunan tetap dilanjutkan dari Surabaya ke Panarukan karena alasan ekonomi: kawasan tersebut kaya akan kayu jati. Komoditas ini sangat dibutuhkan untuk membuat kapal perang pemerintah yang telah banyak dihancurkan armada Inggris, sekaligus untuk bahan bangunan rumah. Nilai strategis kayu jati inilah yang membuat Daendels ngotot menuntaskan jalur meski harus mengorbankan rakyat.

“Kayu jati itu sangat laku untuk apa? Untuk pembuatan kapal yang digunakan oleh pemerintah sendiri karena kapal-kapal pemerintah sudah habis disikat semuanya oleh kapal-kapal Inggris.” — Prof. Djoko Marihandono

Kisah kelam Jalan Raya Pos kini coba dibangkitkan kembali melalui program Anyer-Panarukan 3R yang digerakkan Pemerintah Kabupaten Serang dan Situbondo. Program ini mengusung tiga pendekatan: Road (konektivitas dan pembangunan), Route (pengembangan destinasi perjalanan), serta Roots (akar sejarah, budaya, dan identitas masyarakat). Tujuannya agar sejarah tidak berhenti sebagai memori, tetapi menjadi inspirasi bagi pembangunan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Bagi Indonesia saat ini, warisan Jalan Raya Pos menyimpan pelajaran berharga tentang bagaimana infrastruktur dapat menjadi alat kekuasaan sekaligus penggerak ekonomi. Pertanyaannya, akankah proyek-proyek infrastruktur modern mampu menghindari pola eksploitasi yang sama, atau justru mengulang sejarah dengan wajah baru?