Pramono Ungkap Alasan "Ngegas" Pamer Transportasi Jakarta di Depan Wali Kota New York
Baca dalam 60 detik
- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membeberkan momen ketika Wali Kota New York Zohran Mamdani justru memuji sistem transportasi publik Jakarta.
- Pramono menyebut peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum serta integrasi Transjabodetabek sebagai kunci penataan mobilitas ibu kota.
- Keberhasilan Jakarta menangani 3,5โ4 juta pergerakan harian dinilai dapat menjadi model bagi kota-kota besar dunia yang menghadapi tantangan serupa.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pengalaman tak terduga saat bertemu Wali Kota New York Zohran Mamdani sekitar tiga pekan lalu. Alih-alih dirinya yang mengajukan banyak pertanyaan, Mamdani justru lebih dulu menyinggung keunggulan transportasi publik Jakarta dibandingkan New York. Momen itu disampaikan Pramono dalam sambutannya pada pembukaan Special Kids Expo (SPEKIX) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Sabtu (10/10).
Menurut Pramono, pertemuan tersebut awalnya ia perkirakan akan didominasi oleh rasa penasarannya terhadap tata kelola Kota New York. Namun, situasi berbalik ketika Mamdani melontarkan pertanyaan retoris: mengapa Jakarta yang berpenduduk sekitar 11 juta jiwa mampu menawarkan layanan transportasi yang dinilai lebih baik daripada New York yang populasinya sekitar 8,4 juta orang. "Saya pikir saya yang akan bertanya. Begitu duduk, dia langsung bertanya," ujar Pramono menirukan ucapan Mamdani.
Mendengar pertanyaan itu, Pramono mengaku tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memaparkan capaian Jakarta. Dengan nada bercanda, ia menyebut momen tersebut sebagai kesempatan untuk "sombong" di hadapan Mamdani. Pernyataan itu disambut tawa para tamu undangan, namun di balik kelakar tersebut tersirat pesan serius tentang keberhasilan kebijakan transportasi ibu kota.
Pramono menjelaskan bahwa kunci utama penataan mobilitas Jakarta terletak pada dorongan masif agar warga beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Kebijakan ini menjadi krusial karena Jakarta menanggung beban migrasi harian yang tinggi dari wilayah penyangga. Setiap pagi, sekitar 3,5 juta hingga 4 juta orang masuk ke Jakarta untuk bekerja, lalu kembali ke rumah masing-masing pada sore hari. Arus pulang-pergi inilah yang menjadi salah satu pemicu utama kemacetan.
Untuk mengurai kepadatan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperluas jangkauan layanan angkutan umum lintas batas wilayah. Salah satu langkah konkret adalah optimalisasi armada Transjabodetabek yang melayani rute dari Jakarta ke Blok M, Bekasi ke Blok M, serta Tangerang Selatan ke Blok M. "Sekarang ini kan ada Transjabodetabek dari Jakarta ke Blok M, dari Bekasi ke Blok M, dari Tangerang Selatan ke Blok M," jelas Pramono.
Menurut Pramono, perluasan integrasi rute transportasi massal ini diyakini dapat secara bertahap mengubah kultur masyarakat agar semakin nyaman menggunakan angkutan umum. Ia memandang langkah tersebut sebagai solusi jangka panjang dalam menekan angka kemacetan di Jakarta. Keberhasilan ini pun mendapat pengakuan dari Wali Kota New York, yang secara implisit mengakui bahwa Jakarta telah membuat kemajuan signifikan dalam pengelolaan transportasi publik.
"Di situ saya langsung, 'Waduh, ini kesempatan gua untuk sombong sama Mamdani,'" kelakar Pramono yang disambut gelak tawa para tamu undangan.
Pengakuan dari Mamdani menjadi sinyal bahwa pendekatan Jakarta dalam mengintegrasikan transportasi publik layak diperhitungkan di panggung global. New York, dengan sistem subway yang sudah berusia lebih dari satu abad, justru menghadapi tantangan modernisasi dan peningkatan jumlah penumpang pasca-pandemi. Sementara Jakarta, meski masih bergulat dengan kemacetan, dinilai lebih gesit dalam mengadopsi solusi berbasis kebutuhan warga, seperti perluasan rute feeder dan integrasi antarmoda.
Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya menambah armada atau memperluas rute, tetapi juga memastikan bahwa layanan tersebut dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memastikan bahwa integrasi tarif, kenyamanan halte, dan konektivitas antarmoda terus ditingkatkan. Jika berhasil, Jakarta tidak hanya menjadi contoh bagi kota-kota di Indonesia, tetapi juga bagi megapolitan lain di Asia dan dunia. Akankah pengakuan dari New York menjadi pemicu percepatan reformasi transportasi di Jakarta, atau justru berhenti sebagai momen sesaat?



