Hotel 200 Kamar di Tobago Ancam Sarang Penyu: Ketika Investasi Besar Berhadapan dengan Ekologi
Baca dalam 60 detik
- Proyek hotel mewah senilai US$500 juta di Rocky Point, Tobago, memicu perlawanan warga dan pegiat lingkungan karena berpotensi merusak habitat penyu dan terumbu karang.
- Pemerintah Tobago mendorong investasi swasta untuk meningkatkan sektor pariwisata, tetapi komunitas lokal menuntut model pembangunan yang lebih kecil dan berbasis masyarakat.
- Izin lingkungan telah dikantongi pengembang, namun persetujuan tata ruang masih menggantung, menyisakan pertanyaan tentang masa depan kawasan pesisir yang belum terjamah.

Rencana pembangunan resor 200 kamar di Rocky Point, Tobago barat daya, telah memicu pertentangan sengit antara pengembang dan pegiat konservasi yang menginginkan skema pariwisata berskala kecil. Proyek senilai US$500 juta (sekitar Rp7,8 triliun) itu digadang-gadang menjadi motor pertumbuhan ekonomi, tetapi dikhawatirkan mengancam salah satu situs peneluran penyu terpenting di kawasan Karibia.
Rocky Point, bagian dari Back Bay, adalah hamparan pantai sepanjang 500 meter yang masih asri. Di sana tumbuh pohon-pohon khas pesisir Karibia seperti almond, anggur laut, kelapa, dan manchineel yang beracun. Kawasan seluas 12 hektare ini menjadi rebutan setelah Badan Pengelola Kawasan Ekonomi (Eteck) membuka permintaan minat pada 2021. Superior Hotels, perusahaan lokal, memenangi lelang dan memperoleh sewa 99 tahun untuk membangun properti mewah plus sejumlah vila pribadi.
Sejak itu, gelombang penolakan muncul dari kalangan environmentalis, warga Tobago, dan organisasi masyarakat sipil. Mereka menilai pembangunan berskala besar akan merusak ekosistem Rocky Point. Duane Kenny, pendiri Rocky Point Foundation, menegaskan pihaknya tidak anti-pembangunan, tetapi menuntut agar proyek dilakukan secara ramah lingkungan. "Fokus kami adalah memastikan apa pun yang dibangun di sana tidak merusak alam dan tetap terjaga untuk generasi mendatang," ujarnya.
Michelle Cazabon-Mannette, biolog lingkungan dan direktur NGO SpeSeas, mengungkapkan bahwa lebih dari 100 orang menyampaikan keberatan tertulis dalam proses analisis dampak lingkungan. Meski demikian, pengembang hanya melakukan penyesuaian desain minor. EMA akhirnya menerbitkan sertifikat kelayakan lingkungan (CEC) dengan sekitar 20 halaman tindakan mitigasi yang wajib dipatuhi. Cazabon-Mannette menilai langkah tersebut belum cukup mengatasi risiko ekologis.
Kekhawatiran utama terletak pada rencana penebangan pohon di kawasan tersebut. Menurut Cazabon-Mannette, vegetasi pesisir berfungsi sebagai naungan yang menjaga suhu pasir tetap sejuk, kondisi ideal bagi penyu sisik dan penyu belimbing untuk bertelur. Hilangnya pohon-pohon itu juga berpotensi mempercepat erosi pantai. Selain itu, limpasan sedimen dari konstruksi dikhawatirkan merusak terumbu karang unik yang menjadi daya tarik peselancar. Pengembang berjanji memasang pagar lumpur, namun Kenny meragukan efektivitasnya. "Pagar lumpur sering gagal," katanya.
"Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di lokasi ini dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan, yang melestarikan Tobago untuk generasi mendatang." — Duane Kenny, pendiri Rocky Point Foundation.
Kirkland Brathwaite, principal di Katalyst Solutions, berpendapat bahwa CEC sudah memadai karena mencakup persyaratan pemantauan yang ketat. Ia menilai resistensi pengembang untuk mengubah desain pasca-analisis dampak lingkungan adalah hal wajar karena biaya yang sudah dikeluarkan. "CEC mengkodifikasi kondisi yang harus dipenuhi, dan persyaratan pemantauan meningkat seiring tingkat risiko," ujarnya. Namun, banyak warga tetap percaya bahwa proyek dengan begitu banyak tindakan mitigasi justru menandakan risiko besar yang tidak sebanding dengan manfaatnya.
Di sisi lain, Caribbean Natural Resources Institute (Canari) mendorong pendekatan pariwisata berbasis masyarakat. Dylis McDonald, pejabat senior Canari, menjelaskan bahwa proyek seperti di Speyside—sekitar satu jam berkendara ke utara Rocky Point—biasanya berskala kecil dan berakar pada visi warga setempat. "Dalam pariwisata berbasis komunitas, konservasi, restorasi, dan perlindungan menjadi inti kegiatan usaha. Ada rasa kepemilikan dan koneksi khusus dengan wilayah tersebut," tuturnya. Meski demikian, model ini diakui tidak selalu memberikan pendapatan tetap, karena pekerjaan seperti patroli peneluran penyu hanya musiman dan bergantung pada ketersediaan dana.
Hingga kini, Marriott International membantah terlibat dalam proyek tersebut. Sementara itu, Superior Hotels enggan berkomentar lebih jauh dan hanya mengirimkan salinan CEC. Persetujuan akhir dari Divisi Tata Kota dan Negara serta majelis legislatif Tobago masih dalam peninjauan. Jika disetujui, proyek ini akan menjadi ujian besar bagi Tobago dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Pertanyaannya, apakah Tobago akan memilih jalan pembangunan besar-besaran yang berisiko merusak warisan alam, atau mengembangkan pariwisata alternatif yang lebih lestari? Keputusan yang diambil dalam beberapa bulan ke depan akan menentukan wajah pesisir Karibia ini untuk puluhan tahun mendatang.



