Magufuli Pecat 9.900 PNS Tanzania karena Ijazah Palsu, Negara Rugi Rp4,6 Triliun per Tahun

Presiden Tanzania John Pombe Joseph Magufuli pernah mengguncang birokrasi negaranya dengan memerintahkan pemecatan terhadap lebih dari 9.900 pegawai negeri sipil (PNS) karena terbukti menggunakan ijazah palsu. Kebijakan yang diambil pada masa pemerintahannya (2015–2021) itu menjadi salah satu operasi pembersihan terbesar di sektor publik Afrika Timur, menyasar tidak hanya staf pelaksana tetapi juga sejumlah pejabat senior, termasuk kepala badan antikorupsi, kepala kantor pajak, hingga pejabat otoritas pelabuhan dan perkeretaapian.

Langkah ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, pada Maret 2015, pemerintah meluncurkan audit daftar gaji yang menemukan lebih dari 19.700 "pekerja fiktif" — nama-nama yang terdaftar sebagai penerima gaji namun tidak pernah ada atau tidak pernah bekerja. Akibatnya, kas negara bocor hingga 238 miliar shilling (sekitar £82 juta atau setara Rp1,6 triliun dengan kurs saat itu) setiap tahun. Temuan ini memperkuat keyakinan Magufuli bahwa korupsi dan inefisiensi telah menjadi penghambat utama investasi di Tanzania, seperti yang lama dikeluhkan para pelaku usaha.

Menurut laporan yang diterima presiden, audit kredensial akademik juga mengungkap bahwa catatan pendidikan lebih dari 1.500 PNS digunakan oleh banyak orang, sementara lebih dari 11.500 pegawai memiliki berkas akademik yang tidak lengkap. Magufuli pun memerintahkan para pejabat untuk "mengungkap dan mempermalukan" para pemegang gelar palsu dengan mempublikasikan daftar nama mereka. "Kami telah bekerja keras menciptakan lapangan kerja baru, sementara ada orang-orang di pemerintahan yang memiliki gelar palsu," ujarnya, dikutip dari The Guardian. Ia menambahkan, "Orang-orang ini menduduki posisi pemerintahan tetapi tidak memiliki kualifikasi. Mereka merampok kami seperti penjahat biasa lainnya."

Bagi Tanzania, beban gaji PNS memang sangat besar. Negara dengan lebih dari 550.000 pegawai di tingkat nasional dan lokal itu harus mengeluarkan lebih dari 200 juta poundsterling setiap bulan hanya untuk membayar gaji. Pemerintah menilai tagihan tersebut tidak proporsional dengan kualitas layanan yang diberikan. Karena itu, pembersihan terhadap pemegang ijazah palsu dan pekerja fiktif dipandang sebagai langkah awal untuk merestrukturisasi birokrasi yang selama ini dianggap gemuk dan tidak efisien.

Kasus Tanzania ini menarik untuk dicermati, terutama bagi Indonesia yang tengah mendorong reformasi birokrasi dan digitalisasi ASN. Meski skala dan konteksnya berbeda, persoalan ijazah palsu dan pekerja fiktif juga pernah menghantui berbagai instansi di dalam negeri. Beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia gencar melakukan verifikasi data ASN melalui sistem informasi kepegawaian, termasuk pemadanan data dengan basis pendidikan tinggi. Namun, penindakan tegas terhadap pelanggar masih sering terkendala oleh lemahnya koordinasi antarlembaga dan minimnya sanksi sosial.

Langkah Magufuli menunjukkan bahwa transparansi bisa menjadi senjata. Dengan mempublikasikan nama-nama pemegang gelar palsu, ia tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga membangun tekanan publik agar proses hukum berjalan. Di Indonesia, strategi serupa bisa diadopsi untuk mempercepat pemberantasan korupsi di sektor publik, tentu dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan mekanisme banding yang adil.

Ke depan, pertanyaannya bukan hanya soal berapa banyak PNS yang harus dipecat, tetapi bagaimana membangun sistem rekrutmen dan promosi yang berbasis meritokrasi sejati. Tanpa perbaikan sistem, pembersihan besar-besaran hanya akan menjadi siklus periodik yang melelahkan. Tanzania telah memberikan contoh pahit bahwa korupsi kredensial bisa menggerogoti anggaran negara hingga triliunan rupiah. Akankah Indonesia belajar dari pengalaman itu sebelum terlambat?