Andrew Mountbatten-Windsor Terima Kompensasi £302.000 Usai Serahkan Sewa Royal Lodge, Tagihan Perbaikan Capai £1,8 Juta

Andrew Mountbatten-Windsor, mantan Duke of York, menghadapi tagihan perbaikan dan restorasi sebesar £1,8 juta untuk bekas kediamannya, Royal Lodge, di Windsor, setelah secara resmi menyerahkan hak sewa properti tersebut. Namun, ia menerima kompensasi £302.000 karena mengakhiri sewa lebih awal, sehingga total biaya yang ditanggungnya menjadi £1,5 juta.

Kompensasi tersebut merupakan konsekuensi dari ketentuan dalam perjanjian sewa yang memungkinkan penyewa menerima pengembalian jika menyerahkan hak sewa dalam 25 tahun pertama. Menurut sumber yang dikutip The Guardian, biaya perbaikan mencakup seluruh kawasan seluas 98 acre, termasuk beberapa properti, taman, dan bangunan tambahan besar. Proses penggantian biaya kerusakan (dilapidations) adalah praktik standar dalam pengakhiran sewa properti komersial maupun residensial di Inggris.

The Times melaporkan bahwa King Charles turut berkontribusi dalam menutup biaya perbaikan tersebut. Langkah ini memicu pertanyaan publik tentang sejauh mana dana pribadi kerajaan digunakan untuk menopang kehidupan anggota keluarga yang telah kehilangan gelar kerajaan. Seorang juru bicara Crown Estate menyatakan, "Sewa Royal Lodge telah berakhir dan fokus kami sekarang tertuju pada pemanfaatan properti ini di masa depan serta peluang menghasilkan nilai finansial tambahan bagi negara dari pengembaliannya yang lebih awal."

Andrew pindah dari Royal Lodge tahun ini setelah Departemen Kehakiman Amerika Serikat merilis berkas terkait Jeffrey Epstein, pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Ia kemudian menempati Marsh Farm di kawasan Sandringham milik raja di Norfolk, menyusul kemarahan publik atas besaran sewa yang dibayarkannya untuk Royal Lodge. Pada Juni, investigasi National Audit Office mengungkap bahwa putra kedua mendiang Ratu Elizabeth itu menerima pendapatan pribadi dalam jumlah tidak diketahui dari menyewakan kembali tiga pondok di kawasan Royal Lodge, sementara ia hanya membayar peppercorn rent—pembayaran kecil simbolis—selama lebih dari 20 tahun.

Kepindahan ini juga tidak lepas dari rentetan masalah hukum. Pada Kamis, Mountbatten-Windsor memenangkan gugatan hukum terhadap Kepolisian Thames Valley atas surat perintah penggeledahan yang digunakan untuk menggerebek kediamannya. Hakim Mr Justice Hilliard di Pengadilan Tinggi London menyatakan bahwa polisi mengakui memperoleh kewenangan penggeledahan berdasarkan ketentuan hukum yang salah, sehingga surat perintah tersebut dinyatakan tidak sah. Insiden ini mencoreng reputasi Kepolisian Thames Valley, meskipun pihak kepolisian yakin hal itu tidak akan memengaruhi keberhasilan penyelidikan.

"Sewa Royal Lodge telah berakhir dan fokus kami sekarang tertuju pada pemanfaatan properti ini di masa depan serta peluang menghasilkan nilai finansial tambahan bagi negara." — Juru bicara Crown Estate

Penangkapan Andrew terkait penyelidikan berawal dari informasi dalam berkas Epstein. Ia dituduh membagikan informasi sensitif kepada Epstein saat menjabat sebagai utusan dagang Inggris. Polisi menggeledah kediamannya di Sandringham dan Royal Lodge pada hari yang sama dengan penangkapannya, menyita dokumen dan perangkat elektronik. Akhir tahun lalu, King Charles mencabut hak Andrew sebagai pangeran dan gelar dukedomnya karena hubungannya dengan Epstein. Meski demikian, Andrew masih menerima tunjangan tahunan dari dana pribadi King Charles, meskipun jumlahnya tidak diungkap. Sumber istana menegaskan bahwa tunjangan itu tidak boleh digunakan untuk membiayai gugatan hukumnya.

Kini, Crown Estate akan memasarkan Royal Lodge melalui dua agen properti nasional untuk mencari penyewa atau pembeli baru. Langkah ini menandai babak baru bagi properti bersejarah yang selama ini menjadi sumber kontroversi. Publik akan mencermati apakah pengembalian aset ini benar-benar menghasilkan nilai ekonomi bagi negara, atau justru menimbulkan beban baru. Di sisi lain, kasus Andrew menjadi preseden tentang akuntabilitas anggota keluarga kerajaan yang telah kehilangan status resmi namun masih menikmati fasilitas dan dana pribadi raja.

Bagi Indonesia, kisah ini bisa menjadi cermin tentang pentingnya transparansi pengelolaan aset negara dan keluarga penguasa. Praktik sewa simbolis dan subsewa yang tidak transparan kerap menjadi celah korupsi atau konflik kepentingan. Pengelolaan aset kerajaan Inggris di bawah Crown Estate—yang secara hukum milik negara—menunjukkan bagaimana audit publik dan tekanan media dapat memaksa perbaikan tata kelola. Pertanyaannya, akankah Royal Lodge benar-benar dikembalikan ke pasar dengan skema yang menguntungkan rakyat, atau justru menjadi simbol betapa sulitnya memutus rantai privilege di lingkaran kekuasaan?