Rumah Dinas TNI di Cijantung Diduga Jadi Markas Judi Online, Letkol Arman Ditahan
Baca dalam 60 detik
- Polisi Militer menahan Letkol Inf Arman setelah rumah dinasnya di Kompleks Perumahan Angkatan Darat Cijantung diduga dipakai sebagai basis operasi judi online.
- Penggerebekan pada 4 Oktober mengamankan 11 warga sipil dan menyita puluhan komputer serta telepon seluler, mengungkap keterlibatan fasilitas militer dalam jaringan ilegal.
- TNI menyatakan komitmen memberantas judi online, namun status hukum Arman belum dijelaskan, memicu pertanyaan tentang akuntabilitas internal.
Polisi Militer menahan Letnan Kolonel Infanteri Arman setelah rumah dinasnya di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur, diduga difungsikan sebagai markas operasional judi online. Penahanan ini mencuat setelah penggerebekan pada 4 Oktober 2026 yang mengungkap aktivitas ilegal di lingkungan militer.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Muhammad Nas, membenarkan penahanan tersebut. "Terduga sudah ditahan dalam rangka pemeriksaan di Pomdam Jaya," ujarnya saat dihubungi, Jumat (9/10). Namun, Nas belum merinci status hukum Arman, hanya menegaskan bahwa TNI akan menindak tegas anggotanya yang terlibat judi online. "TNI komitmen mendukung pemberantasan judol, anggota TNI yang terlibat akan diberi sanksi dan tindakan tegas," tambahnya.
Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan warga yang mencurigai aktivitas tidak wajar di salah satu rumah di KPAD Cijantung. Personel Kodim 0505/Jakarta Timur bersama aparat kewilayahan mendatangi lokasi dan mengamankan 11 orang yang diduga operator. Seluruhnya warga sipil, terdiri dari enam pria dan lima wanita. Barang bukti yang disita antara lain 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan sembilan KTP. Para tersangka kemudian dibawa ke Denpom untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Kasus ini menyoroti celah pengawasan di lingkungan militer, terutama pemanfaatan fasilitas negara untuk kegiatan ilegal. Judi online telah menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia karena dampak sosial dan ekonominya. Keterlibatan oknum TNI, meski baru dugaan, berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap institusi. Pengamat militer menilai perlu ada transparansi dalam proses hukum agar tidak menimbulkan spekulasi.
"Kami akan mengusut tuntas dan tidak akan melindungi siapa pun yang terbukti melanggar," tegas seorang sumber di TNI Angkatan Darat, seperti dikutip dari keterangan tertulis Dinas Penerangan Angkatan Darat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai peran spesifik Arman atau apakah ada tersangka lain dari kalangan militer. Penyidik masih mendalami keterkaitan antara rumah dinas tersebut dengan jaringan judi online yang lebih luas. Masyarakat menanti kelanjutan kasus ini sebagai ujian integritas penegakan hukum di tubuh TNI.
