28 Ribu Warga Riau Terdampak ISPA, Dinkes Akui Data Belum Terverifikasi
Baca dalam 60 detik
- Dinas Kesehatan Riau mencatat akumulasi 28 ribu kasus ISPA sejak 19 Agustus hingga awal Oktober 2026, dengan tambahan ratusan pasien baru dalam dua hari terakhir.
- Kepala Dinkes Riau Zulkifli mengakui angka tersebut masih memerlukan penyaringan ulang karena bisa jadi kunjungan berulang, bukan murni dampak kabut asap karhutla.
- Pemerintah daerah mengandalkan lima pos lantas di Pekanbaru sebagai pos kesehatan, sementara Siak dan Kampar berstatus ISPU berbahaya dan mulai membagikan masker massal.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, mengungkapkan bahwa sebanyak 28 ribu jiwa tercatat sebagai pasien Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) selama periode kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung sejak Agustus hingga Oktober 2026. Angka itu dihimpun dari laporan 12 kabupaten dan kota di Riau, dengan penambahan signifikan dalam dua hari terakhir: 331 kasus pada Selasa dan 263 kasus pada Rabu.
Namun, Zulkifli menegaskan bahwa data tersebut belum melalui proses penyaringan (screening). Menurutnya, lonjakan angka bisa saja berasal dari kunjungan berulang pasien yang sama, sehingga tidak serta-merta mencerminkan jumlah individu yang benar-benar terdampak asap karhutla. "Yang diinput kabupaten/kota itu belum di screening. Apakah kunjungan berulang atau tidak, jadi tidak berarti 28 ribu dampak asap," ujarnya, Kamis (8/10).
Meski angka masih fluktuatif, langkah penanganan terus digulirkan. Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menginstruksikan seluruh jajaran daerah untuk bersinergi. Di Pekanbaru, lima pos lalu lintas dialihfungsikan menjadi pos kesehatan yang dilengkapi petugas medis dan ambulans. Warga yang mengalami gejala ISPA dapat langsung mendatangi pos-pos tersebut tanpa harus ke rumah sakit.
Untuk daerah dengan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) kategori berbahaya, seperti Siak dan Kampar, pemerintah daerah bersama dinas terkait dan pemangku kepentingan turun langsung membagikan masker. Dinas Kesehatan Riau juga mengaktifkan posko kesehatan dan rumah oksigen yang berlokasi di belakang Perpustakaan Wilayah, Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru.
"Rumah oksigen sudah lama, cuma ISPU itu kategori tidak sehat, bukan bahaya. Kasus ISPA itu sudah ditangani masing-masing kabupaten/kota dan tidak ada dirujuk, jadi semua dilakukan di layanan puskesmas," kata Zulkifli.
Pernyataan itu menyiratkan bahwa fasilitas rumah oksigen bukanlah respons baru, melainkan bagian dari kesiapan yang sudah ada. Fokus utama saat ini adalah memastikan layanan primer di puskesmas mampu menangani lonjakan pasien tanpa harus merujuk ke fasilitas yang lebih tinggi. Strategi ini dinilai efisien untuk mencegah penumpukan di rumah sakit, tetapi juga menyisakan pertanyaan tentang kapasitas puskesmas di daerah dengan kasus tinggi.
Dari sisi kesehatan publik, karhutla di Riau tahun ini mengulang pola musiman yang kerap terjadi pada periode kemarau. Dampak ISPA tidak hanya bersifat akut, tetapi juga berpotensi menimbulkan beban jangka panjang, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan kronis. Kualitas udara yang memburuk dalam waktu lama dapat memperparah kondisi mereka, meski pemerintah menyatakan tidak ada pasien yang dirujuk.
Pengamat lingkungan dan kesehatan masyarakat menilai verifikasi data ISPA menjadi krusial agar intervensi tepat sasaran. Tanpa penyaringan yang ketat, alokasi sumber daya—mulai dari masker, obat-obatan, hingga tenaga medis—berisiko tidak optimal. Selain itu, transparansi angka membantu publik memahami skala krisis sekaligus menuntut akuntabilitas penanganan karhutla, yang akarnya sering kali terkait pembukaan lahan.
Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya memadamkan titik api, melainkan memastikan sistem kesehatan daerah mampu merespons lonjakan kasus secara berkelanjutan. Apakah pos kesehatan darurat dan pembagian masker cukup untuk melindungi 28 ribu jiwa yang sudah terpapar? Ataukah diperlukan strategi jangka panjang yang menyasar akar masalah kabut asap tahunan?



