Empat Proyek PLTB Inggris Dihantam Penolakan Militer: Radar vs Target Energi 2030
Baca dalam 60 detik
- Kementerian Pertahanan Inggris menolak sedikitnya empat proyek pembangkit listrik tenaga bayu dalam setahun terakhir karena khawatir turbin mengganggu radar militer.
- Penolakan ini berpotensi memicu benturan kebijakan dengan Departemen Keamanan Energi dan Net Zero yang menargetkan penggandaan kapasitas angin darat pada 2030.
- Pemerintah Inggris harus menyeimbangkan ambisi transisi energi dengan keamanan nasional, sementara industri menilai solusi teknis tetap tersedia.

Kementerian Pertahanan (MoD) Inggris menyampaikan keberatan terhadap setidaknya empat rencana pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) dalam kurun satu tahun terakhir. Alasan utamanya, bilah turbin yang berputar dinilai dapat menimbulkan gangguan tak termaafkan terhadap radar yang dipakai mendeteksi pesawat militer. Keberatan terbaru tertuang dalam surat kepada otoritas perencanaan negara itu, menyoroti proyek Hope Moor di County Durham yang berpotensi membuat pesawat tidak terdeteksi di dalam Zona Terbang Rendah RAF.
Proyek Hope Moor direncanakan memiliki 23 turbin setinggi 200 meter dan telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Nasibnya akan diputuskan oleh Menteri Energi. Keberatan MoD ini menjadi yang terbaru dari rangkaian penolakan serupa, termasuk terhadap PLTB Burton Agnes di East Yorkshire Wolds dengan enam turbin, serta proyek 13 turbin di dekat perbatasan Skotlandia yang dianggap berisiko tak terkendali. Selain itu, rencana ladang angin lepas pantai besar di Laut Irlandia dengan 87 turbin juga memicu kekhawatiran karena berpotensi mengganggu sistem radar penerbangan di Pangkalan Warton Aerodrome, Lancashire.
Penolakan ini berisiko menempatkan MoD berseberangan dengan Departemen Keamanan Energi dan Net Zero (DESNZ). Setelah Partai Buruh berkuasa pada 2024, DESNZ mencabut larangan pengembangan angin darat selama satu dekade yang diberlakukan Partai Konservatif. Pemerintah kini menargetkan penggandaan kapasitas angin darat pada 2030, dan Hope Moor menjadi salah satu proyek andalan. Namun, kekhawatiran militer dapat memperlambat atau bahkan menggagalkan rencana tersebut.
MoD memang memiliki sejarah panjang menolak proyek PLTB. Meski begitu, sumber industri menilai keberatan yang bersifat preventif biasanya tidak serta-merta membatalkan proyek. Jalur negosiasi yang sudah terbentuk umumnya mengarah pada penyesuaian kecil pada ukuran atau ketinggian turbin, sehingga proyek dapat berjalan. Namun, intervensi rutin kementerian sering dimanfaatkan kelompok penentang PLTB untuk memperkuat kampanye mereka.
"Peringatan keras MoD adalah paku terakhir bagi skema iniโฆ Proyek tanpa harapan ini harus ditinggalkan tanpa penundaan," ujar Angus Thompson, anggota dewan Konservatif dari North Yorkshire.
Sementara itu, Alexandre Davies, kepala penerbangan di asosiasi industri Renewable UK, menegaskan bahwa industri bekerja erat untuk mencari solusi atas masalah radar, dan telah melakukannya selama bertahun-tahun demi mempercepat penyelesaian proyek. Juru bicara DESNZ menyatakan pihaknya bekerja sama erat dengan MoD dan menekankan bahwa semua proyek angin darat melewati proses perencanaan ketat yang mempertimbangkan pertahanan, keamanan, pandangan masyarakat lokal, dan dampak lingkungan.
Proyek Hope Moor termasuk dalam empat ladang angin yang ditentang kampanye "Not One Moor" yang dipimpin mantan pemain kriket Inggris Lord Botham. Selain Hope Moor, ada Scout Moor di Lancashire, Walshaw Moor di West Yorkshire, dan Ray Fell di Northumberland. Kampanye ini menyoroti kekhawatiran lokal terhadap lanskap dan keamanan nasional.
Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi cermin tantangan transisi energi. Indonesia memiliki target bauran energi terbarukan 23% pada 2025 dan net zero 2060, dengan PLTB sebagai salah satu komponen. Namun, proyek energi terbarukan di dalam negeri kerap berbenturan dengan kepentingan pertahanan, tata ruang, dan penerimaan masyarakat. Kasus Inggris menunjukkan bahwa dialog lintas sektor antara kementerian energi, pertahanan, dan otoritas lokal menjadi kunci agar target iklim tidak tersandera oleh kekhawatiran teknis yang bisa dinegosiasikan.
Ke depan, pertanyaan besarnya: akankah pemerintah Inggris mampu merumuskan kompromi teknis yang memuaskan militer tanpa mengorbankan target energi 2030? Ataukah gelombang penolakan ini akan menjadi preseden yang memperlambat laju transisi energi di tengah krisis iklim? Jawabannya akan menentukan apakah ambisi hijau dapat berjalan seiring dengan kebutuhan pertahanan negara.



