Lemhannas: Kesadaran Geopolitik Kini Butuh Semua Warga, Bukan Hanya Diplomat

Kesadaran geopolitik tidak lagi bisa diklaim sebagai wilayah eksklusif para diplomat atau pejabat tinggi negara. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Ace Hasan Syadzily, menegaskan bahwa kemampuan membaca dinamika kekuatan global kini menjadi kebutuhan mendesak seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda. Pesan itu ia sampaikan dalam kuliah umum bertajuk "Membangun Kesadaran Geopolitik Generasi Muda: Memahami Dunia, Menentukan Posisi, Memberi Kontribusi" di Institut Teknologi Bandung, Rabu (7/10).

Menurut Ace, kesadaran geopolitik adalah kapasitas untuk mencerna, menginterpretasi, dan merespons pergerakan kekuatan dunia secara kritis dan terencana. Ia menilai persoalan global kini meresap ke ruang domestik dengan kecepatan yang tidak lagi bisa diabaikan. Karena itu, ia menolak anggapan bahwa isu geopolitik hanya relevan bagi segelintir elite.

Sebagai ilustrasi, Ace menyoroti dua peristiwa yang menunjukkan keterkaitan langsung antara gejolak internasional dan ekonomi Indonesia. Pertama, gangguan di Selat Hormuz akibat konflik Iran-Israel yang mendorong lonjakan biaya logistik hingga 150-200 persen. Kedua, longsor di tambang Grasberg, Papua, pada 2025 yang memangkas pasokan tembaga dunia. Menurutnya, dua kejadian itu membuktikan Indonesia bukan sekadar penerima dampak, melainkan juga aktor yang bisa memengaruhi pasar global.

Bagi Ace, manifestasi paling sederhana dari kesadaran geopolitik adalah sikap kritis terhadap arus informasi. Ia mengajak mahasiswa untuk tidak berhenti pada membaca, tetapi juga menelusuri siapa yang memproduksi informasi dan apa kepentingannya. Ia merumuskan lima pertanyaan pemandu: apa yang terjadi, mengapa terjadi, siapa yang berkepentingan, apa dampaknya bagi bangsa, dan apa yang bisa dilakukan. Dengan pola pikir itu, generasi muda diharapkan tampil sebagai aktor, bukan sekadar sasaran informasi dan propaganda.

"Sekali lagi, teknologi adalah kekuatan. Indonesia perlu mencipta, mengembangkan, menguasai, dan mengamankan teknologi," pesan Ace.

Lebih jauh, Ace membeberkan lima kemampuan yang perlu dimiliki generasi muda menuju 2045: kesadaran strategis, berpikir kritis, kesadaran akan kepentingan nasional, kompetensi global, dan literasi digital. Ia menegaskan bahwa kesadaran geopolitik tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi harus menjadi modal ketahanan nasional. Upaya ini, katanya, bukan hanya tugas mahasiswa, melainkan agenda bersama pemerintah, perguruan tinggi, ekosistem teknologi, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

Ia juga menyoroti besarnya populasi muda Indonesia yang mencapai 66 juta jiwa pada usia 15-29 tahun berdasarkan data BPS 2025. Jika tidak dipersiapkan dengan baik, kelompok ini berpotensi melahirkan kesenjangan keterampilan, polarisasi, serta kerentanan terhadap informasi dan ketergantungan pada teknologi. "Ke depan dan hari ini teknologi adalah kekuatan," ujarnya menegaskan.

Dalam konteks Indonesia, peringatan Ace menyentuh titik krusial: negara dengan ekonomi terbuka dan posisi strategis di jalur perdagangan global seperti Indonesia tidak bisa berlindung dari guncangan geopolitik. Ketergantungan pada impor teknologi dan bahan baku membuat literasi geopolitik bukan lagi pelengkap, melainkan prasyarat untuk menjaga kedaulatan ekonomi. Perguruan tinggi seperti ITB diharapkan menjadi kawah candradimuka yang mencetak talenta produktif, inovatif, serta pemimpin adaptif dan kompetitif.

Menutup paparannya, Ace menegaskan bahwa geopolitik bukan sekadar tentang apa yang terjadi di dunia, melainkan bagaimana perubahan dunia berdampak pada Indonesia. Ia berharap generasi muda tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor, sehingga kesadaran geopolitik berkembang menjadi kemampuan beradaptasi dan berujung pada kontribusi nyata bagi ketahanan nasional. "Indonesia Emas 2045 bukan hanya tentang Indonesia yang akan kita tinggali, tetapi juga tentang Indonesia yang kita bentuk hari ini," tutupnya.

Pertanyaannya, apakah ekosistem pendidikan dan kebijakan nasional akan mampu mengubah peringatan ini menjadi kurikulum dan gerakan nyata sebelum gelombang disrupsi global berikutnya menerjang? Tanpa langkah konkret, kesadaran geopolitik hanya akan menjadi wacana elit yang bergema di ruang kuliah, bukan kekuatan kolektif yang menjaga Indonesia di panggung dunia.