Arturo Béjar, Saksi Kunci yang Mengguncang Meta: "Anda Tidak Bisa Percaya Zuckerberg soal Anak"

Arturo Béjar, mantan eksekutif keamanan Facebook, menjadi figur sentral dalam rentetan gugatan yang mengguncang Meta Platforms Inc. Sepanjang tiga tahun terakhir, ia telah bersaksi di bawah sumpah lebih dari tujuh kali, termasuk dalam persidangan penting di California pada Agustus lalu yang melibatkan jaksa agung dari 29 negara bagian Amerika Serikat. Gugatan itu menuduh Meta sengaja merancang produk yang adiktif dan merugikan anak di bawah umur.

Puncak dari rangkaian persidangan tersebut terjadi dua hari setelah Béjar memberikan kesaksian. Meta memilih menghentikan perlawanan hukum dan menyelesaikan kasus di luar pengadilan, meski tanpa mengakui kesalahan. Konsekuensinya tidak ringan: perusahaan harus membayar hingga US$18 miliar (sekitar Rp285 triliun) dan, yang lebih signifikan, menyetujui serangkaian perubahan desain platform yang selama bertahun-tahun ditolak mereka.

Perubahan itu mencakup pembatasan waktu penggunaan dua jam per hari bagi pengguna di bawah 18 tahun di Instagram dan Facebook, pemblokiran notifikasi selama jam sekolah, penonaktifan aplikasi pada malam hari, serta pemberian kontrol lebih besar kepada orang tua. Meta juga berkomitmen menghentikan fitur putar otomatis yang lama menjadi salah satu pilar keterikatan pengguna.

Béjar bukan saksi biasa. Ia bekerja di Facebook selama delapan tahun, sempat meninggalkan perusahaan pada 2015, lalu kembali pada 2019 sebagai konsultan tim kesejahteraan Instagram. Pengalamannya membangun puluhan produk keamanan digital — termasuk tombol "Saya tidak ingin melihat ini" yang meningkatkan pelaporan remaja tiga kali lipat — memberinya kredibilitas teknis sekaligus moral di mata para penyelidik.

Yang membuat kesaksiannya begitu kuat adalah koneksi personalnya. Pada sekitar 2018, putrinya yang masih remaja mengungkapkan bahwa ia rutin menerima komentar seksis dan foto telanjang tak diminta melalui Instagram. Teman-teman perempuannya mengalami hal serupa. Laporan yang mereka ajukan, kata putrinya, tidak pernah berujung pada tindakan berarti.

"Instagram dibangun di atas tiga pilar: desain adiktif, menghubungkan Anda dengan orang asing, dan memberi imbalan atas perilaku eksibisionis, performatif, atau agresif," ujar Béjar, menggambarkan platform tersebut.

Pada 5 Oktober 2021 — hari yang sama ketika Frances Haugen bersaksi di Senat AS — Béjar mengirim surel panjang kepada Mark Zuckerberg dan jajaran eksekutif Facebook. Ia memaparkan data survei timnya: 24,4% remaja usia 13–15 tahun menerima rayuan tak diinginkan, 21,8% menjadi sasaran perundungan dalam sepekan terakhir. Zuckerberg tidak pernah membalas.

Béjar menilai Zuckerberg sebagai sosok yang hanya memahami bahasa metrik, bukan empati. "Anda tidak bisa berbicara kepadanya tentang mencegah bunuh diri karena itu hal yang benar," katanya. "Semuanya harus diterjemahkan ke angka." Ia mengenang satu momen ketika Zuckerberg, usai rapat yang menegangkan, menolak humor ringan Béjar dengan jawaban tajam: "Saya di sini bukan untuk bersenang-senang — saya di sini untuk memberi dampak."

Meta, melalui juru bicaranya, membantah narasi bahwa keterikatan pengguna bertentangan dengan komitmen keselamatan remaja. Perusahaan mengklaim telah mengembangkan berbagai alat dan sumber daya selama satu dekade terakhir, termasuk fitur Teen Accounts yang menempatkan remaja dalam pengaturan perlindungan secara default.

Namun, kemenangan hukum di AS bukan akhir dari persoalan. Puluhan gugatan lain masih berjalan, dan regulasi perlindungan anak digital tengah mengeras di berbagai yurisdiksi. Béjar sendiri mendesak adanya penilaian independen terhadap keamanan platform media sosial — serupa dengan uji emisi kendaraan — agar orang tua dan anak bisa mengetahui risiko nyata yang mereka hadapi.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi cermin penting. Dengan penetrasi Instagram dan Facebook yang masif di kalangan remaja, serta belum adanya kerangka regulasi yang secara spesifik membatasi desain adiktif platform digital, preseden AS dapat menjadi tekanan moral maupun hukum bagi pembuat kebijakan di Tanah Air. Pertanyaannya, akankah regulator Indonesia bergerak sebelum kasus serupa mencuat, atau menunggu gugatan datang lebih dulu?