Fenomena Bayi Miliarder: Ketika Punya Banyak Anak Jadi Simbol Status Baru
Baca dalam 60 detik
- Kim Kardashian mengungkapkan mempekerjakan lima pengasuh untuk empat anaknya, memicu perdebatan tentang pola asuh orang super kaya.
- Sejumlah miliarder teknologi seperti Pavel Durov dan Elon Musk memiliki puluhan anak, sementara biaya membesarkan anak semakin tak terjangkau bagi kelas menengah.
- Kepemilikan banyak anak dan tim pengasuh bergeser menjadi lambang status sosial, membalikkan asumsi lama bahwa keluarga besar identik dengan ekonomi lemah.

Pengakuan Kim Kardashian bahwa ia mempekerjakan lima pengasuh untuk merawat empat anaknya kembali menyeret perdebatan soal pola asuh kelompok super kaya ke ruang publik. Dalam wawancara dengan Sunday Times, bintang reality show itu menyebut sistem kerjanya: satu pengasuh bertugas aktif, empat lainnya bergiliran. Fakta bahwa jumlah pengasuh melebihi jumlah anak justru memantik pertanyaan lebih besar: mengapa orang-orang dengan kekayaan berlimpah memilih memiliki banyak anak jika waktu untuk mengasuh nyaris tidak ada?
Kardashian bukan satu-satunya. Ia mengasuh empat anak dari pernikahannya dengan Kanye West, dengan dua anak terakhir lahir melalui ibu pengganti akibat komplikasi kehamilan. Namun angka empat anak tergolong kecil di antara segelintir miliarder yang getol menambah keturunan. Pendiri Telegram, Pavel Durov, dikabarkan memiliki lebih dari 100 anak biologis di 12 negara melalui donasi sperma. Miliarder asal China, Xu Bo, dilaporkan memiliki lebih dari 100 anak melalui program ibu pengganti. Sementara Elon Musk tercatat memiliki 14 anak yang diketahui publik.
Di sisi lain, kelas menengah justru kian sulit memiliki anak sama sekali. Survei Pew Research Center pada 2024 menemukan bahwa 36% orang dewasa di bawah 50 tahun yang menyatakan kemungkinan kecil memiliki anak menjadikan beban biaya sebagai alasan utama. Temuan ini menggarisbawahi jurang yang melebar antara mereka yang bisa menambah keturunan tanpa memikirkan ongkos dan mereka yang harus menunda atau membatalkan rencana punya anak karena keterbatasan ekonomi.
Yang menarik, makna sosial dari keluarga besar perlahan berbalik arah. Dulu, memiliki banyak anak sering dikaitkan dengan tingkat pendidikan rendah dan status ekonomi lemah. Kini, sejumlah peneliti menilai tren itu berbalik: keluarga besar plus tim pengasuh profesional justru menjadi penanda status tersendiri. Anak-anak bukan lagi sekadar penerus garis keturunan, melainkan bagian dari kurasi gaya hidup yang mahal dan eksklusif.
"Jika saya mampu menyewa orang untuk mengerjakan bagian membosankan dari menjadi orang tua, saya akan melakukannya juga. Anda tidak menjadi ibu yang lebih baik hanya karena kelelahan mengerjakan semuanya sendiri."
Pandangan semacam ini memicu kritik dari dua arah. Sebagian menilai pengasuhan yang didelegasikan sepenuhnya kepada orang lain berisiko menghilangkan ikatan emosional antara orang tua dan anak. Sebagian lain justru menyoroti standar ganda: mengapa hanya ibu yang dihakimi ketika mempekerjakan pengasuh, sementara ayah yang jarang hadir sering luput dari sorotan? Perdebatan ini memperlihatkan bahwa isu pola asuh bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan cerminan ketimpangan gender dan kelas.
Di Indonesia, fenomena ini menemukan bentuknya sendiri. Keluarga konglomerat dan selebritas Tanah Air juga lazim mempekerjakan pengasuh, sopir, dan guru privat dalam jumlah yang tidak sedikit. Namun bagi mayoritas rumah tangga Indonesia, memiliki satu pengasuh saja sudah menjadi kemewahan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan biaya hidup layak anak terus meningkat, sementara upah minimum di banyak daerah tumbuh lebih lambat. Akibatnya, keputusan punya anak atau tidak kian menjadi kalkulasi ekonomi, bukan sekadar pilihan personal.
Jika tren ini berlanjut, wajah demografi global bisa berubah drastis: angka kelahiran di kelas menengah terus menurun, sementara kelompok ultra-kaya justru memperbanyak keturunan dengan dukungan infrastruktur pengasuhan berbayar. Pertanyaannya, apakah masyarakat akan menerima model keluarga semacam ini sebagai hal normal, atau justru mendorong lahirnya kebijakan publik yang membuat memiliki anak kembali terjangkau bagi semua kalangan?



