Chevron Peringatkan Larangan Ekspor Diesel AS Bisa Perburuk Krisis Energi Global

Jakarta – Rencana pemerintahan Presiden Donald Trump untuk melarang ekspor diesel Amerika Serikat mendapat tentangan keras dari salah satu pelaku industri energi terbesar. CEO Chevron, Mike Wirth, menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak bijak dan berpotensi memperburuk ketatnya pasokan bahan bakar global yang sudah tertekan konflik di Timur Tengah.

Dalam wawancara eksklusif dengan CNBC, Wirth menyatakan bahwa AS telah lama menjadi pemasok energi yang dapat diandalkan bagi banyak negara. Menurutnya, menutup keran ekspor diesel justru akan menimbulkan keraguan di antara para mitra dan sekutu mengenai komitmen Washington menjaga stabilitas pasokan, terutama saat situasi sulit. Ia menilai masih ada opsi lain yang lebih rasional ketimbang menerapkan larangan ekspor.

Pernyataan itu muncul di tengah memanasnya kembali pasar energi akibat perang antara AS dan Iran. Serangan balasan antara Arab Saudi dan milisi Houthi yang didukung Iran telah mengganggu pelayaran di Selat Hormuz, jalur sempit yang biasanya mengangkut sekitar 20% pasokan minyak mentah dan gas alam cair dunia. Gangguan ini sempat memicu lonjakan harga, meski kemudian mereda setelah Arab Saudi meningkatkan ekspor minyak mentah dan negara-negara G7 melepas cadangan darurat mereka.

Trump sebelumnya sempat melunak terhadap wacana larangan ekspor diesel setelah G7 sepakat melepaskan cadangan diesel dan minyak mentah. Sebagai gantinya, ia menandatangani perintah eksekutif yang mengizinkan penggunaan solar merah (red-dyed diesel) secara lebih luas bagi truk dan petani, serta menangguhkan pajak bahan bakar terkait hingga akhir tahun. Solar merah memang bebas dari pajak jalan raya karena biasanya digunakan untuk alat pertanian, mesin konstruksi, dan kendaraan off-road.

Meski demikian, CEO Saudi Aramco Amin Nasser memperingatkan bahwa pemulihan inventaris minyak global bisa memakan waktu hingga dua tahun. Ia menilai tekanan pasokan masih berpotensi memburuk seiring berlarutnya konflik AS-Iran. Peringatan ini memperkuat kekhawatiran bahwa pasar energi belum sepenuhnya pulih dari guncangan geopolitik.

"AS telah menjadi pemasok yang andal bagi dunia ketika mereka membutuhkannya. Akan sangat tidak bijak jika AS menciptakan keraguan di benak sekutu dan mitra tentang apakah kami akan hadir dengan pasokan yang dapat diandalkan saat masa sulit," ujar Wirth.

Bagi Indonesia, dinamika ini bukan sekadar berita internasional. Sebagai negara net importir minyak, termasuk diesel, Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga energi global. Larangan ekspor diesel AS dapat memicu kenaikan harga di pasar Asia, yang pada gilirannya membebani anggaran subsidi energi dan daya beli masyarakat. Pemerintah perlu mengantisipasi potensi gejolak harga dengan memperkuat cadangan penyangga dan diversifikasi sumber impor.

Selain itu, ketegangan di Selat Hormuz mengingatkan kembali pentingnya ketahanan energi domestik. Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan bahan bakar nabati dan energi terbarukan guna mengurangi ketergantungan pada impor. Namun, transisi ini membutuhkan investasi besar dan kebijakan yang konsisten.

Ke depan, keputusan akhir pemerintahan Trump mengenai larangan ekspor diesel akan menjadi sinyal penting bagi pasar energi global. Jika larangan tetap diberlakukan, harga diesel di Asia bisa melonjak dan memicu inflasi di negara-negara berkembang. Sebaliknya, jika dibatalkan, pasar mungkin sedikit lega, tetapi ketegangan geopolitik tetap menjadi bayangan. Akankah AS memilih menjaga kepercayaan mitra dagangnya, atau menutup keran ekspor demi kepentingan domestik?