Menlu Singapura: Gangguan Selat Hormuz Bukan Sekadar Masalah Asia, Ini Prinsip Navigasi Global

Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menilai pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut gangguan arus energi di Selat Hormuz sebagai persoalan Asia tidak sepenuhnya salah. Namun, ia menegaskan isu tersebut tidak bisa direduksi hanya pada siapa yang membeli minyak, karena menyangkut prinsip kebebasan navigasi yang bersifat eksistensial bagi negara kota itu.

Dalam wawancara dengan CNBC di sela Milken Institute Asia Summit di Singapura, Rabu (7/10/2026), Balakrishnan menggarisbawahi bahwa akses pelayaran melalui jalur air internasional adalah hak yang dilindungi hukum laut. "Ini bukan sekadar soal siapa yang memakai, tetapi soal prinsip dan hukum internasional," ujarnya, merujuk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang mengatur hak lintas dan kebebasan navigasi.

Pernyataan itu merespons komentar Trump awal tahun ini yang menyatakan bahwa ekonomi Asia, termasuk Korea, Jepang, dan China, seharusnya memikul beban lebih besar untuk menjaga Selat Hormuz tetap terbuka, alih-alih mengandalkan perlindungan AS. Menurut Balakrishnan, pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru karena ekonomi Asia memang merupakan pelanggan terbesar energi yang dikirim melalui jalur sempit penghubung Teluk Persia dan Laut Arab itu. Namun, ia memperingatkan bahwa melihat isu ini semata dari lensa pembeli minyak akan mengabaikan dimensi hukum dan keamanan yang lebih luas.

Balakrishnan juga menyoroti upaya Iran untuk memperluas kendali atas lalu lintas di Hormuz. Menurutnya, kemampuan Teheran untuk membebankan biaya pada kapal yang melintas bukan sekadar soal pendapatan, melainkan dapat menjadi instrumen untuk menentukan kapal mana yang boleh lewat. Hal ini, katanya, berpotensi memberi Iran hak veto de facto atas jalur tersebut. "Dari sudut pandang Iran, kekuatan itu bahkan lebih berharga daripada senjata nuklir," ujar Balakrishnan.

"Saya tidak melihat adanya jalan keluar diplomatik yang cepat dari konflik ini. Akan ada banyak dorong-mendorong dalam beberapa bulan ke depan."

— Vivian Balakrishnan, Menteri Luar Negeri Singapura

Ia memperkirakan AS dan negara-negara Teluk tidak akan mentoleransi situasi di mana Iran memiliki hak veto atas jalur pelayaran sepenting itu. Karena itu, ketegangan diperkirakan tetap tinggi meskipun aliran minyak terus berjalan. Balakrishnan memprediksi akan terjadi tarik-menarik kepentingan yang intens dalam beberapa bulan mendatang, tanpa adanya penyelesaian diplomatik yang cepat.

Pernyataan ini memperkuat posisi Singapura yang secara konsisten menolak memihak dalam rivalitas AS-China. Balakrishnan menegaskan negaranya akan bertindak berdasarkan kepentingan nasional jangka panjang dan tidak akan terlibat dalam upaya menutup, menghalangi, atau memberlakukan tarif pada jalur pelayaran seperti Selat Malaka. Pada April lalu, ia bahkan memperingatkan bahwa konflik AS-China di Pasifik dapat membuat gangguan di Hormuz tampak seperti "latihan" semata, menyoroti kerentanan perdagangan global terhadap titik-titik choke point maritim.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi langsung. Sebagai negara kepulauan yang bergantung pada jalur laut untuk ekspor-impor, termasuk melalui Selat Malaka dan Selat Sunda, stabilitas navigasi di kawasan menjadi prasyarat utama kelancaran logistik dan keamanan energi. Ketegangan berkepanjangan di Hormuz berpotensi mengerek harga minyak dunia, yang pada gilirannya membebani anggaran subsidi dan daya beli masyarakat. Pemerintah Indonesia perlu mencermati perkembangan ini, terutama dalam konteks diversifikasi sumber energi dan penguatan kerja sama maritim di ASEAN.

Ke depan, pertanyaannya adalah sejauh mana negara-negara Asia, termasuk Indonesia, akan mengambil peran lebih aktif dalam menjaga kebebasan navigasi di jalur-jalur strategis. Tanpa komitmen kolektif, prinsip yang digaungkan Balakrishnan bisa tetap menjadi wacana tanpa penegakan nyata.