Prabowo Ultimatum Jajarannya: Tak Mau di Jalan Benar, Minggir

Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran pemerintahan: siapa pun yang tidak mau mengikuti jalan yang benar dipersilakan mundur dari barisan. Ultimatum itu disampaikan dalam acara penyerahan uang senilai Rp13,2 triliun hasil penagihan denda administratif kehutanan di Kejaksaan Agung, Selasa (6/10).

Dalam sambutannya, Prabowo mengaku bukanlah orang yang paling cerdas, namun ia menegaskan memiliki cukup informasi untuk mengetahui bahwa personel Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) kerap menerima ancaman saat menjalankan tugas. "Saya punya mata dan telinga di mana-mana," ujarnya, seperti dikutip dari keterangan resmi.

Ia menyatakan pemahaman mendalam atas tekanan yang dihadapi para petugas, termasuk ancaman terhadap keluarga mereka. Prabowo mengapresiasi sikap pantang mundur yang ditunjukkan Satgas PKH. "Saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah," tambahnya.

Pernyataan tersebut bukan sekadar retorika. Prabowo secara eksplisit mempersilakan siapa pun yang tidak ingin berada di jalan yang benar untuk meninggalkan posisinya, bahkan menyarankan agar mereka bergabung dengan kelompok yang selama ini menjarah kekayaan bangsa dan negara. "Saya persilakan saudara minggir," tegasnya.

Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran yang masih setia berjuang bersama rakyat. Ia mengingatkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah dan harus berjuang keras untuk sekadar makan sehari-hari. Hal ini menjadi dasar moral bagi pemerintahannya untuk tidak gentar menghadapi tekanan.

"Percayalah kebenaran akan menang. Biar mereka punya uang ratusan triliun, mereka bayar buzzer, mereka bayar algoritma, mereka serang kita di media sosial, mereka mau membiayai demonstrasi, kita tidak gentar. Kita bersama rakyat, kita siap mati untuk rakyat."

— Presiden Prabowo Subianto

Pernyataan Prabowo ini menjadi sinyal kuat di tengah dinamika politik nasional. Ia secara tidak langsung mengakui adanya kekuatan besar yang berupaya menggoyang pemerintahannya melalui berbagai cara, termasuk operasi media sosial dan pendanaan demonstrasi. Ultimatum tersebut bisa dibaca sebagai konsolidasi internal sekaligus pesan kepada lawan politik bahwa pemerintah tidak akan mundur.

Dalam konteks pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di sektor kehutanan, penyerahan denda Rp13,2 triliun menunjukkan hasil konkret dari upaya penertiban. Namun, angka itu juga menyiratkan betapa besarnya potensi kerugian negara akibat praktik ilegal yang masih marak. Ke depan, publik akan menantikan apakah ultimatum Prabowo diikuti dengan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang selama ini melindungi perusak hutan.

Pertanyaannya, sejauh mana jajaran di bawah Presiden akan merespons peringatan ini? Apakah mereka yang selama ini bermain di zona abu-abu akan benar-benar menyingkir, atau justru memperkuat posisi? Yang jelas, Prabowo telah menempatkan taruhannya: kebenaran akan menang, dan siapa pun yang tidak sejalan dipersilakan keluar.