DPRD DKI Dukung Transjakarta Laut, PAN Sebut Jawaban Ketimpangan Kepulauan Seribu

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPRD DKI Jakarta resmi menyatakan dukungan terhadap rencana perluasan layanan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) ke sektor perairan, khususnya untuk menjangkau Kabupaten Kepulauan Seribu. Dukungan ini disampaikan menyusul langkah Gubernur Pramono Anung yang mengusulkan diversifikasi bisnis BUMD tersebut melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah PT Transportasi Jakarta.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PAN, Husen, menilai ekspansi lintas matra ini bukan sekadar penambahan rute, melainkan koreksi terhadap ketimpangan mobilitas yang selama ini dirasakan warga pulau. Menurutnya, kehadiran angkutan perairan terintegrasi akan memperpendek jarak antara pulau dan pusat layanan publik, sekaligus membuka keran ekonomi baru berbasis pariwisata bahari.

Dalam keterangan tertulis, Jumat (8/10), Husen menegaskan bahwa layanan angkutan laut dan kepelabuhanan merupakan langkah strategis untuk memastikan warga Kepulauan Seribu mendapatkan akses mobilitas yang setara, efisien, dan terjangkau. Ia menyoroti bahwa selama ini keterisolasian geografis telah menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi lokal dan pemerataan pembangunan.

"Ekspansi ke layanan angkutan laut dan kepelabuhanan merupakan langkah strategis untuk mengikis ketimpangan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Seribu, sehingga warga pulau mendapatkan kepastian mobilitas yang setara, efisien, dan terjangkau, sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata bahari," ujar Husen.

Selain sektor perairan, Fraksi PAN juga menyoroti pentingnya penguatan moda darat dan peluang pada moda udara. Untuk moda darat, fokus diarahkan pada integrasi antarmoda serta penyediaan layanan first-mile dan last-mile guna mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum. Langkah ini diyakini mampu mengurangi kemacetan kronis di kawasan aglomerasi dan menekan emisi karbon.

Sementara pada moda udara, rencana integrasi menuju simpul-simpul bandara dan konektivitas antarwilayah dinilai membuka peluang diversifikasi bisnis baru yang potensial bagi Transjakarta. Namun, Fraksi PAN mengingatkan bahwa seluruh rencana ini masih memerlukan kajian teknis mendalam, termasuk kelaikan kapal, integrasi tarif, dan kesiapan infrastruktur dermaga penunjang.

Rencana ini mencuat di tengah tekanan untuk mempercepat transformasi transportasi publik di Jakarta. Jika terealisasi, Transjakarta tidak lagi sekadar operator bus, melainkan pionir layanan multimoda yang menghubungkan darat, laut, dan udara. Hal ini sejalan dengan tren global di mana operator transportasi kota mulai mengadopsi model integrated mobility untuk menjawab kebutuhan warga yang semakin kompleks.

Namun, sejumlah tantangan tetap membayangi. Selain aspek teknis, pembiayaan perluasan armada dan infrastruktur menjadi pertanyaan besar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Transjakarta perlu memastikan bahwa investasi ini tidak mengorbankan layanan eksisting. Selain itu, regulasi tarif yang berkeadilan menjadi krusial agar layanan tetap terjangkau bagi warga pulau tanpa membebani keuangan daerah.

Dari sisi tata kelola, perubahan bentuk BUMD juga menuntut pengawasan ketat agar tidak menimbulkan konflik kepentingan. Fraksi PAN menekankan bahwa langkah ini harus menjadi jawaban konkret atas ketimpangan, bukan sekadar proyek mercusuar. Publik akan menanti detail kajian yang transparan dan partisipatif.

Ke depan, pertanyaannya adalah seberapa cepat kajian teknis rampung dan apakah Ranperda dapat disahkan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas. Jika berhasil, Transjakarta Laut bisa menjadi model bagi daerah lain yang memiliki wilayah kepulauan. Namun, tanpa perencanaan matang, ekspansi ini berisiko menjadi beban fiskal baru. Redaksi LyndHub akan terus memantau perkembangan kebijakan ini.