Istana Buckingham Tolak Danai Gugatan Andrew, Sidang Tertutup Digelar Kamis

Andrew Mountbatten-Windsor, mantan Duke of York, akan menghadapi sidang tertutup di High Court London pada Kamis (2/10/2026) waktu setempat untuk menggugat keabsahan surat perintah penggeledahan yang mengarah pada penangkapannya awal tahun ini. Sidang dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 di hadapan Hakim Hilliard, dan tidak diketahui apakah Andrew akan hadir secara langsung.

Langkah hukum ini menjadi ujian pertama bagi Istana Buckingham dalam menegosiasikan garis pemisah antara dukungan keluarga dan tanggung jawab pribadi. Seorang sumber istana menyatakan bahwa tunjangan tahunan yang diterima Andrew dari dana pribadi Raja Charles — jumlahnya tidak diungkap ke publik — tidak boleh dialokasikan untuk membiayai gugatan tersebut. Pihak istana menegaskan bahwa strategi hukum sepenuhnya menjadi urusan Andrew dan tim pengacaranya, tanpa campur tangan institusi kerajaan.

Penangkapan Andrew pada 19 Februari lalu, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-66, menandai babak baru dalam penyelidikan dugaan pelanggaran jabatan publik. Ia dicurigai membagikan informasi sensitif kepada mendiang Jeffrey Epstein saat menjabat utusan dagang Inggris. Setelah diinterogasi dengan peringatan, ia dilepaskan sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut. Polisi Thames Valley melakukan penggeledahan di kediamannya di Sandringham, Norfolk, serta bekas rumahnya, Royal Lodge di Windsor, dan menyatakan operasi itu rampung pada 24 Februari.

Dalam pernyataan tertulisnya saat penangkapan, Raja Charles menegaskan bahwa "hukum harus berjalan sebagaimana mestinya." Sikap ini mempertegas posisi monarki yang berupaya menjaga jarak dari proses hukum, sekaligus melindungi institusi dari persepsi intervensi. Langkah Andrew untuk menantang legalitas penggeledahan dinilai sejumlah pengamat sebagai upaya menguji prosedur peradilan, bukan sekadar membela diri.

"Selama penyelidikan dugaan pelanggaran jabatan terus berjalan, kami terlibat dalam proses hukum terkait surat perintah yang diperoleh dari Central Criminal Court. Karena proses masih berlangsung, tidak pantas bagi kami untuk berkomentar lebih jauh," ujar juru bicara Kepolisian Thames Valley.

Sidang Kamis juga akan membahas permintaan polisi untuk membatasi akses terhadap dokumen pengadilan, yang akan dimulai secara tertutup. Langkah ini memicu pertanyaan tentang transparansi, terutama karena kasus ini menyangkut figur publik dan dugaan penyalahgunaan wewenang. Publik berhak mengetahui sejauh mana prosedur hukum dijalankan secara adil, namun di sisi lain, penyelidikan yang masih berjalan menuntut kerahasiaan agar tidak mengganggu proses.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi cermin tentang bagaimana institusi kekuasaan menghadapi tekanan akuntabilitas. Di banyak negara, termasuk Indonesia, isu serupa kerap muncul ketika pejabat atau tokoh berpengaruh tersandung dugaan pelanggaran etika. Prinsip bahwa hukum berlaku setara menjadi ujian bagi kredibilitas lembaga peradilan dan penegak hukum. Ketegasan Istana Buckingham untuk tidak mendanai gugatan Andrew bisa dibaca sebagai sinyal bahwa privilege tidak boleh menghalangi proses hukum.

Ke depan, putusan pengadilan atas permohonan Andrew akan menentukan apakah penyelidikan dapat berlanjut tanpa hambatan prosedural. Jika gugatannya dikabulkan, preseden baru tentang batas kewenangan polisi dalam menggeledah properti tokoh publik akan terbentuk. Sebaliknya, jika ditolak, tekanan publik terhadap transparansi kasus ini diprediksi meningkat. Pertanyaannya, sejauh mana institusi kerajaan mampu menjaga jarak dari pusaran hukum yang menjerat salah satu anggotanya?