Satgas PRR Klaim Jalan Nasional Sumatra Pulih, Jembatan Daerah Jadi PR Besar
Baca dalam 60 detik
- Seluruh ruas jalan dan jembatan nasional di Aceh, Sumut, dan Sumbar dinyatakan beroperasi penuh per 5 Oktober 2026.
- Pemulihan jembatan daerah masih timpang, dengan Sumbar dan Aceh baru sekitar 59 persen.
- Pemerintah menargetkan 57.027 unit hunian tetap, tetapi baru 2.085 unit yang rampung.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra memastikan seluruh jalan dan jembatan nasional di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah berfungsi normal per Senin (5/10/2026). Klaim ini menandai tahap awal pemulihan konektivitas antarprovinsi, meski pekerjaan rumah terbesar justru terletak pada infrastruktur daerah dan hunian warga.
Juru Bicara Satgas PRR, Amran, menyatakan bahwa capaian tersebut merupakan hasil koordinasi lintas kementerian dan lembaga. "Untuk infrastruktur jalan nasional dan jembatan nasional itu sudah 100 persen hingga hari ini," ujarnya di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Amran yang juga menjabat Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara di Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri menambahkan bahwa perhatian kini beralih ke jalan dan jembatan daerah.
Data Satgas menunjukkan pemulihan jalan daerah di Aceh mencapai 94,20 persen, Sumatra Utara 98,53 persen, dan Sumatra Barat 83,23 persen. Namun, jembatan daerah masih tertinggal jauh: Aceh 58,93 persen, Sumatra Utara 93,98 persen, dan Sumatra Barat 59,50 persen. Kesenjangan ini berpotensi menghambat mobilitas warga di kabupaten dan kota yang bergantung pada jembatan penghubung antarwilayah.
Amran menegaskan bahwa percepatan pembangunan jembatan daerah melibatkan dukungan TNI Angkatan Darat dan Polri, termasuk pemasangan jembatan Bailey di beberapa titik. "Jembatan daerah ini berprogres, dan akan terus diupayakan hingga tuntas secepatnya," katanya. Menurutnya, kolaborasi ini krusial untuk memastikan konektivitas masyarakat di wilayah terdampak kembali optimal.
Di sektor hunian, pemerintah menargetkan pembangunan 57.027 unit hunian tetap (huntap). Hingga awal Oktober 2026, baru 2.085 unit yang rampung. Sementara itu, hunian sementara (huntara) hampir tuntas dengan 20.770 unit dari target 20.803 unit. Amran menjelaskan bahwa pembangunan huntap memerlukan tahapan panjang, mulai dari penyiapan lahan hingga konstruksi fisik. "Capaian ini terus ditingkatkan karena masyarakat membutuhkan kepastian tempat tinggal," ujarnya.
Layanan dasar juga menunjukkan pemulihan signifikan. Fasilitas kesehatan dan pendidikan dilaporkan berfungsi 100 persen. Dari 1.593 rumah ibadah, 1.558 unit telah kembali beroperasi, sedangkan 490 lembaga pendidikan keagamaan masih dalam proses rehabilitasi. Pasokan listrik, SPBU, dan akses internet di ketiga provinsi juga telah normal. Normalisasi sungai dan muara terus dilakukan untuk mengurangi risiko bencana lanjutan.
"Kita berharap bahwa ini akan selesai tepat pada waktu yang ditentukan," tegas Amran.
Meski capaian infrastruktur nasional patut diapresiasi, tantangan terbesar terletak pada percepatan huntap dan jembatan daerah. Kedua sektor ini menjadi indikator utama keberhasilan rehabilitasi pascabencana karena menyangkut tempat tinggal dan akses ekonomi warga. Tanpa penyelesaian keduanya, pemulihan sosial-ekonomi di Aceh, Sumut, dan Sumbar berisiko berjalan tidak merata.
Ke depan, publik akan menyoroti apakah target huntap dapat dipenuhi sesuai jadwal, mengingat laju pembangunannya masih jauh dari proporsional. Pertanyaan kritisnya: mampukah Satgas PRR mengejar ketertinggalan sebelum musim hujan berikutnya tiba, yang bisa memperumit mobilisasi material dan memperlambat rekonstruksi?
