Asap Karhutla Masih Ganggu Penerbangan Kalimantan: 180 Penerbangan Terdampak Sepekan

Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih membayangi langit Kalimantan. Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan mencatat 180 penerbangan terdampak selama periode 28 September hingga 4 Oktober 2026 di tiga provinsi: Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Angka ini menjadi alarm bahwa krisis lingkungan tahunan belum sepenuhnya surut, meski secara kuantitas menunjukkan perbaikan dibandingkan pekan sebelumnya.

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan, Ferdinan Nurdin, mengungkapkan bahwa total penerbangan terdampak turun dari 304 penerbangan pada 21–27 September 2026. "Jumlah tersebut menurun dibandingkan periode sebelumnya," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (8/10). Rinciannya, 63 penerbangan mengalami keterlambatan (delayed) dan 117 penerbangan dibatalkan atau ditunda (cancelled/postponed). Angka pembatalan dan penundaan turun sekitar 51,3% dari 240 menjadi 117, sementara penerbangan diverted nihil, dari sebelumnya satu.

Secara kewilayahan, Kalimantan Tengah masih menjadi episentrum gangguan penerbangan. Sebanyak 125 penerbangan terdampak di provinsi itu, terdiri atas 38 delayed dan 87 cancelled/postponed. Meski turun 44,4% dari 225 penerbangan pada periode sebelumnya, kontribusinya mencapai 69,4% dari total nasional. Sementara Kalimantan Timur justru mencatat kenaikan 14,6% menjadi 47 penerbangan terdampak (19 delayed, 28 cancelled/postponed). Adapun Kalimantan Utara turun tajam 78,9% menjadi 8 penerbangan (6 delayed, 2 cancelled/postponed).

Kondisi jarak pandang (visibility) tetap menjadi faktor krusial. Pada periode yang sama, visibility terendah tercatat 100 meter di Bandara H Asan dan Bandara Haji Muhammad Sidik. "Angka tersebut sama dengan jarak pandang minimum pada periode sebelumnya," kata Ferdinan. Meski demikian, ia memastikan bahwa keputusan operasional penerbangan selalu mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan, persyaratan operasional, serta ketentuan keselamatan yang berlaku. "Kami akan terus melakukan pemantauan secara berkelanjutan guna memastikan keselamatan, keamanan, dan kelancaran operasional penerbangan selama karhutla berlangsung," tegasnya.

"Cancelled/postponed menurun dari 240 menjadi 117 penerbangan atau sekitar 51,3 persen. Adapun penerbangan diverted juga mengalami penurunan dari 1 penerbangan menjadi nihil." — Ferdinan Nurdin, Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan

Penurunan angka secara umum tidak serta-merta menandakan karhutla mereda. Data ini bisa jadi cerminan fluktuasi harian yang dipengaruhi arah angin, intensitas hujan, dan upaya pemadaman. Namun, kenaikan di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa ancaman asap masih bisa berpindah dan memburuk di wilayah lain. Bagi maskapai, ketidakpastian ini memaksa mereka mengatur ulang jadwal, menambah biaya operasional, dan berhadapan dengan risiko kompensasi penumpang. Dampak ekonomi pun menjalar ke sektor pariwisata dan logistik, terutama di daerah yang bergantung pada konektivitas udara.

Pemerintah daerah dan otoritas bandara menghadapi dilema: di satu sisi harus menjaga keselamatan penerbangan, di sisi lain aktivitas ekonomi tidak boleh lumpuh total. Koordinasi lintas sektor—BMKG, BNPB, dan maskapai—menjadi kunci untuk menentukan status operasional secara real-time. Tanpa penanganan karhutla yang tuntas, siklus gangguan penerbangan ini berpotensi terulang setiap tahun, menggerus kepercayaan pelaku usaha dan wisatawan.

Ke depan, pertanyaannya bukan sekadar berapa lama asap akan bertahan, tetapi seberapa siap Kalimantan beradaptasi dengan krisis lingkungan yang kian rutin. Apakah otoritas akan mengembangkan protokol penerbangan berbasis data visibilitas yang lebih presisi, atau justru membiarkan maskapai dan penumpang menanggung ketidakpastian setiap musim kemarau?