Gelombang Protes Pelajar Prancis: 400 Sekolah Tutup, 24 Dibakar, 78 Staf Terluka

Pemerintah Prancis memutuskan menutup total atau sebagian 400 hingga 500 sekolah pada Senin (6/10) setelah gelombang unjuk rasa pelajar berujung kerusuhan yang melumpuhkan sejumlah kota. Menteri Pendidikan Édouard Geffray menyatakan penutupan itu diambil karena syarat keamanan "belum terpenuhi"—sebuah pengakuan bahwa negara sedang kehilangan kendali atas ketertiban di lingkungan pendidikan.

Kerusuhan yang dimulai dari sebuah sekolah di Paris pada 17 September lalu itu telah merembet ke ibu kota dan wilayah lain. Geffray melaporkan 24 sekolah dibakar atau dijarah, sementara 78 anggota staf pendidikan mengalami luka-luka. Ia menyebut para korban sengaja menjadi sasaran—"sesuatu yang belum pernah kami saksikan sebelumnya"—dan menuduh aktivis dari kiri ekstrem menyusup ke gerakan pelajar untuk memicu kekerasan.

Meski akhir pekan lalu situasi sempat mereda, penyelenggara protes menyerukan demonstrasi baru pada Selasa karena pemerintah dinilai belum mengeluarkan "langkah konkret". Pemerintah sendiri memperkirakan jumlah sekolah yang tutup pada Senin setara dengan Jumat pekan lalu, namun berharap ada "kembali bertahap" ke kegiatan belajar mengajar.

Daftar keluhan pelajar mencerminkan persoalan struktural yang lama terabaikan: kelas berisi hingga 40 anak, gedung rusak, gaji guru rendah, staf sering absen, serta sistem yang dinilai tidak adil karena latar belakang sosial menentukan keberhasilan. Mereka juga menyoroti sistem pendaftaran universitas daring yang rumit, suhu kelas yang menyengat saat gelombang panas, hari sekolah yang terlalu panjang, dan kekurangan tenaga pengajar. Beberapa pengunjuk rasa menyebut kondisi bangunan seperti bocor, kecoa, langit-langit runtuh, dan gedung lapuk.

"Ada aktivis—terutama dari kiri ekstrem—yang menyusup ke gerakan pelajar SMA, membajaknya dari para pelajar sendiri, dan melakukan kekerasan ekstrem. Ini jelas menimbulkan risiko bagi staf dan siswa kami." — Édouard Geffray, Menteri Pendidikan Prancis

Pemerintah mengakui keluhan pelajar sah, tetapi mengecam apa yang disebutnya "kekerasan urban". Pada Minggu, polisi menahan seorang remaja 16 tahun terkait penyerangan terhadap seorang guru berusia 59 tahun di La Ciotat, kota di pantai selatan antara Marseille dan Toulon. Guru itu disiram bensin dan dipukul saat aksi protes Jumat lalu.

Krisis ini menjadi pukulan terberat bagi Presiden Emmanuel Macron dalam beberapa bulan terakhir. Citra barikade terbakar dan aparat yang menembakkan gas air mata serta menggunakan pentungan mendominasi pemberitaan televisi, memperkuat kesan bahwa pemerintah pusat kewalahan. Tekanan juga datang dari serikat buruh. Konfederasi Buruh Umum (CGT) menyerukan pemogokan sehari pekan lalu untuk mendesak Perdana Menteri Sébastien Lecornu meninjau ulang pemangkasan anggaran dan mempertimbangkan pajak kekayaan bagi kelompok super kaya. CGT mengajak pekerja mempertahankan tekanan melalui demonstrasi sepanjang pekan ini.

Bagi Indonesia, gejolak ini menjadi cermin bagaimana ketimpangan akses dan kualitas pendidikan dapat memicu ledakan sosial ketika kanal aspirasi formal dianggap buntu. Kedua negara menghadapi persoalan serupa: rasio guru-siswa yang timpang, infrastruktur sekolah yang rapuh, dan ketergantungan pada platform digital yang belum inklusif. Namun Prancis menunjukkan bahwa akumulasi kekecewaan generasi muda bisa berubah menjadi krisis pemerintahan dalam hitungan pekan—bukan sekadar isu sektoral.

Yang perlu dicermati adalah apakah pemerintah Prancis mampu memisahkan tuntutan substantif pelajar dari aksi kekerasan yang menyertainya. Jika respons yang muncul hanya pengetatan keamanan tanpa perbaikan anggaran pendidikan, gelombang protes berpotensi berulang dengan skala lebih besar. Sebaliknya, jika Lecornu membuka ruang dialog dan merevisi kebijakan fiskal, krisis ini bisa menjadi titik balik reformasi pendidikan. Pertanyaannya: akankah Macron memilih jalur konsesi atau penegakan hukum?