Duka Putri MP David Amess: Lima Tahun Berlalu, Ancaman terhadap Politisi Inggris Tak Surut

Katie Amess, putri almarhum Sir David Amess, anggota parlemen Inggris yang tewas ditikam saat menggelar pertemuan konstituen pada Oktober 2021, menyatakan bahwa keselamatan politisi di Inggris masih belum membaik secara signifikan. Dalam wawancara dengan BBC, ia mempertanyakan apakah lima tahun sejak kematian ayahnya telah menghasilkan perubahan nyata. “Apa yang menimpa ayah saya bukanlah peristiwa terisolasi. Kami menyaksikan eskalasi ancaman terhadap anggota parlemen,” ujarnya.

Pernyataan itu muncul di tengah rentetan insiden yang menggarisbawahi kerentanan pejabat publik. Pada Juli tahun ini, mantan MP Konservatif Ann Widdecombe meninggal dalam insiden yang diduga terkait teror. Pria yang dituduh membunuhnya juga menghadapi tuduhan merencanakan aksi teror, termasuk terhadap pemimpin Reform UK, Nigel Farage. Sebelumnya, pemimpin Konservatif Kemi Badenoch mengonfirmasi bahwa ancaman yang dikirim kepadanya juga dialamatkan kepada keluarganya. Kieran Kyle (43) mengaku bersalah atas dua tuduhan mengirim pesan bernada ofensif dan akan dijatuhi hukuman pada 29 Oktober.

Pemerintah Inggris merespons dengan menugaskan mantan Menteri Kehakiman Konservatif, Sir Robert Buckland, untuk memimpin tinjauan independen atas keamanan politisi. Tinjauan yang diumumkan pada Agustus lalu itu bertujuan mengidentifikasi pelajaran dari pembunuhan Sir David dan merekomendasikan langkah-langkah pencegahan. Buckland diharapkan menyerahkan laporan dalam waktu enam bulan. Namun, bagi keluarga korban, proses ini terasa terlambat. Katie Amess telah lama menyerukan penyelidikan publik agar publik mendapatkan “fakta lengkap, keterbukaan, kejujuran, dan transparansi.”

Katie Amess menyoroti bahwa ayahnya sangat mencintai interaksi langsung dengan warga. “Ayah saya tidak akan pernah ingin pertemuan konstituen dihentikan,” katanya. Ia menambahkan bahwa sang ayah pasti menginginkan peringatan dini jika ada individu yang dilaporkan berpotensi mengancam. Namun, ia menyayangkan mengapa setelah lima tahun, masih ada saja anggota parlemen—baik yang masih menjabat maupun mantan—yang menjadi sasaran. “Sungguh tragis dan memilukan bahwa sekarang Bibi Ann juga tiada,” ujarnya merujuk pada Widdecombe yang ia anggap keluarga sendiri.

“Kami harus menemukan jalan tengah: tetap mudah diakses tetapi terlindungi. Jika itu membutuhkan tambahan dana pembayar pajak, saya harap pemilih setuju.” — Richard Tice, Wakil Pemimpin Reform UK

Wakil Pemimpin Reform UK, Richard Tice, yang mengaku pernah menerima ancaman, menegaskan bahwa situasi saat ini jauh dari ideal. Ia menilai perlu ada keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan, bahkan jika harus mengorbankan anggaran ekstra. Sementara itu, Kemi Badenoch menggambarkan tekanan yang ia hadapi sebagai “sangat berat, tetapi harus dijalani.”

Dalam konteks yang lebih luas, kekerasan politik di Inggris bukanlah hal baru. Pembunuhan Jo Cox pada 2016 dan Sir David Amess pada 2021 menjadi tonggak kelam yang memaksa negara itu mengevaluasi ulang model keamanan pejabat publik. Namun, meningkatnya frekuensi ancaman—baik daring maupun fisik—menunjukkan bahwa pendekatan represif semata tidak cukup. Diperlukan reformasi sistemik, termasuk penajaman program deradikalisasi seperti Prevent yang selama ini dikritik karena penilaiannya dianggap bermasalah.

Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi cermin. Meskipun konteks politik dan sosial berbeda, tekanan terhadap pejabat publik—baik dari kelompok ekstrem maupun individu yang tidak puas—juga kerap terjadi. Diskursus tentang keamanan pejabat di Indonesia masih berkutat pada pengawalan fisik, belum menyentuh aspek pencegahan berbasis intelijen dan kesehatan mental. Padahal, serangan terhadap politisi sering kali merupakan puncak gunung es dari radikalisasi yang terabaikan.

Ke depan, laporan Buckland akan menjadi ujian bagi komitmen pemerintah Inggris dalam melindungi demokrasi. Jika rekomendasinya hanya menambah personel keamanan tanpa membenahi akar masalah, maka kekhawatiran Katie Amess bahwa “tidak ada yang berubah” akan terus bergema. Pertanyaannya, akankah lima tahun lagi kita masih membaca berita serupa?