Prancis Setop Granat Kejut di Demo Pelajar Usai Remaja Kehilangan Tangan
Baca dalam 60 detik
- Menteri Dalam Negeri Prancis memerintahkan penghentian sementara penggunaan granat kejut dalam aksi demonstrasi pelajar setelah seorang remaja 15 tahun kehilangan tangan di Lens.
- Lebih dari 250 ribu orang turun ke jalan dalam gelombang protes terbesar, sementara 24 sekolah dibakar dan 6.500 orang ditahan, mayoritas di bawah umur.
- Pemerintah menghadapi dilema antara menekan defisit anggaran dan memenuhi tuntutan perbaikan sistem pendidikan menjelang pemilihan presiden.
Prancis menghentikan sementara penggunaan granat kejut oleh aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi pelajar. Keputusan ini diambil setelah seorang remaja berusia 15 tahun kehilangan tangan akibat insiden di Lens, Prancis utara, pada Senin lalu. Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez menyatakan penangguhan berlaku hingga penyelidikan tuntas.
Nuñez menegaskan kepada radio RTL bahwa penghentian penggunaan granat kejut dilakukan "dalam konteks gerakan pelajar sekolah menengah" dan akan dicabut setelah pihak berwenang mengetahui secara pasti apa yang terjadi. Ia menambahkan bahwa hingga kini belum ada konfirmasi apakah korban memungut granat atau terkena lemparan benda tersebut. Saat kejadian, sekitar 200 demonstran dilaporkan melempari polisi dengan proyektil sebelum pasukan antihuru-hara turun ke lapangan.
Ibu korban mengungkapkan kepada BFMTV bahwa tangan anaknya telah diamputasi. "Hidupnya telah dicuri. Dia anak 15 tahun, bagaimana anak-anak bisa diperlakukan seperti itu?" ujarnya. Ia membantah anaknya mencoba memungut granat tersebut. Insiden ini memicu kemarahan publik dan memperkuat tuduhan kekerasan berlebihan oleh aparat.
Gelombang protes yang berlangsung dua pekan terakhir dipicu oleh keluhan kronis: kekurangan guru, kelas padat, gedung sekolah rusak, dan jam belajar yang panjang. Aksi demonstrasi mencapai puncaknya pada Selasa ketika sedikitnya 250 ribu pelajar, orang tua, guru, dan serikat buruh turun ke jalan di berbagai kota. Presiden Emmanuel Macron sampai menggelar rapat kabinet darurat. Meski sebagian besar pawai berlangsung damai, beberapa aksi di Paris berakhir dengan vandalisme dan bentrokan dengan polisi yang menembakkan gas air mata serta melakukan serangan tongkat.
Perdana Menteri Sébastien Lecornu dijadwalkan menyampaikan pidato pada Rabu mengenai demonstrasi dan kondisi keuangan negara yang memburuk. Lecornu sebelumnya mengecam kekerasan dan menolak tuduhan bahwa pemerintah memerintahkan "represi polisi". Namun, kelompok hak asasi manusia dan serikat pekerja berulang kali menuduh aparat menggunakan kekuatan yang tidak perlu. Presiden Amnesty France, Anne Savinel-Barras, menilai gambar dan kesaksian dari protes "menimbulkan kekhawatiran serius tentang penggunaan gas air mata, tongkat, dan teknik kepolisian yang berbahaya".
"Dia anak 15 tahun, bagaimana anak-anak bisa diperlakukan seperti itu? Hidupnya telah dicuri." — Ibu korban kepada BFMTV
Di tengah gejolak ini, pemerintah menghadapi tekanan ganda: memenuhi tuntutan perbaikan pendidikan sambil menjaga stabilitas fiskal. Defisit anggaran yang membengkak dan utang negara yang tinggi membuat ruang gerak kabinet terbatas. Protes ini juga memanaskan suhu politik menjelang pemilihan presiden untuk menggantikan Macron. Pemerintah menuduh partai kiri radikal La France Insoumise (LFI) mendorong bahkan mengorkestrasi gerakan, setelah sejumlah anggota parlemen LFI terlihat di blokade sekolah. Pemimpin senior LFI dan calon presiden, Jean-Luc Mélenchon, mendukung protes namun menyerukan nirkekerasan.
Penghentian penggunaan granat kejut menjadi ujian bagi kredibilitas pemerintah dalam menangani aksi massa. Jika penyelidikan mengungkap pelanggaran prosedur, tekanan untuk reformasi kepolisian akan menguat. Sebaliknya, jika eskalasi kekerasan berlanjut, pemerintah berisiko kehilangan simpati publik yang lebih luas. Dalam beberapa bulan ke depan, apakah Prancis mampu meredam gelombang protes tanpa mengorbankan hak-hak sipil dan stabilitas ekonomi?
