Partai Hijau Inggris Tawarkan Jaminan Kerja Dua Tahun untuk Pengangguran Muda

Partai Hijau Inggris meluncurkan proposal ambisius untuk menekan angka pengangguran muda: jaminan pekerjaan dua tahun bagi setiap warga di bawah 24 tahun yang menganggur, empat bulan setelah meninggalkan pendidikan atau pelatihan. Kebijakan ini diumumkan dalam konferensi partai di Brighton, menandai langkah berani partai kecil menjelang pemilu mendatang.

Wakil pemimpin bersama Partai Hijau, Mothin Ali, menggambarkan sekitar satu juta anak muda Inggris saat ini berada dalam kondisi "bosan, putus asa, dan tersesat"—tidak bekerja, tidak mengikuti pelatihan, dan tidak menempuh pendidikan. Skema ini akan menempatkan mereka di sektor swasta, dengan pemerintah menanggung setengah dari gaji mereka. Pemberi kerja dibebaskan dari iuran asuransi nasional, tetapi wajib memberikan pelatihan kerja.

Partai Hijau belum merinci anggaran yang dibutuhkan, namun berargumen program ini akan menekan pengeluaran kesejahteraan dan meningkatkan penerimaan pajak dari pekerjaan. Fokus awal akan diarahkan ke daerah dengan lowongan kerja paling sedikit bagi kaum muda, seperti Rotherham, Ceredigion, Newcastle-under-Lyme, Broxtowe, dan South Staffordshire, dengan target perluasan ke seluruh negeri.

Ali juga mengkritik menteri yang sebelumnya menyarankan agar anak muda yang menolak pekerjaan dalam skema pemerintah kehilangan akses ke tunjangan. "Mengancam anak muda dengan pemotongan Universal Credit jika mereka tidak menerima penempatan kerja jangka pendek—itu bukan strategi pemuda," tegasnya di hadapan aktivis. Ia menambahkan bahwa anak-anak dari kelas pekerja berhak bermimpi, tetapi lebih dari itu, mereka harus punya peluang nyata mewujudkannya.

Skema ini diposisikan lebih ambisius daripada program pemerintah yang hanya mensubsidi penempatan kerja enam bulan bagi penerima tunjangan yang telah mencari kerja selama 18 bulan. Partai Hijau ingin menawarkan jaminan yang lebih panjang dan menyeluruh, menyasar akar masalah pengangguran struktural yang meningkat sejak pandemi. Laporan yang ditunggu-tunggu dari mantan menteri Buruh, Alan Milburn, tentang masalah ini diperkirakan terbit musim gugur ini.

Dalam pidato terpisah, rekan wakil pemimpin Partai Hijau, Rachel Millward, menyerukan nasionalisasi segera dua perusahaan air, Thames Water dan South East Water, tanpa membayar kompensasi kepada pemegang saham. Ia menunjuk pada masalah pasokan air dan kurangnya waduk baru. Millward menilai Perdana Menteri sedang "membuat kesalahan" dengan rencana 10 tahun yang hanya berisi ancaman halus dan gagasan kontrol yang samar. "Kami butuh kepemilikan publik sekarang, dan kami punya semua alat untuk mewujudkannya," ujarnya.

South East Water merespons dengan menyatakan fokus pada komitmen investasi £1,9 miliar untuk infrastruktur dan ketahanan lokal selama lima tahun ke depan, serta mendukung kerja sama erat dengan komunitas. Thames Water belum memberikan tanggapan. Sementara itu, Wali Kota Manchester Andy Burnham berjanji membawa air di bawah kontrol publik yang lebih besar, tetapi belum mengumumkan rencana nasionalisasi perusahaan air.

Langkah Partai Hijau ini memunculkan pertanyaan tentang kelayakan fiskal dan dampak jangka panjang bagi pasar kerja Inggris. Jika terealisasi, skema ini bisa menjadi preseden bagi negara lain yang menghadapi masalah serupa, termasuk Indonesia yang memiliki bonus demografi besar. Apakah pendekatan berbasis jaminan kerja dan nasionalisasi utilitas akan menjadi tren baru dalam politik ekonomi global, atau justru menuai resistensi dari pelaku pasar? Waktu yang akan menguji, tetapi debat publik sudah dimulai.