Ketika Data Pajak Jadi Senjata: Kisah Blocker di Dalam IRS dan Operasi DOGE
Baca dalam 60 detik
- Seorang pejabat privasi IRS menolak menyerahkan data wajib pajak imigran tanpa dasar hukum, memicu konflik dengan tim DOGE yang dipimpin Elon Musk.
- Permintaan DHS untuk 700.000 alamat berkembang menjadi upaya mengakses data 7 juta orang, memanfaatkan celah birokrasi dan tekanan politik.
- Kasus ini mengungkap kerentanan data perpajakan dari penyalahgunaan kekuasaan, dengan implikasi global bagi perlindungan privasi dan tata kelola pemerintahan.
Di Washington, sebuah pertempuran senyap terjadi di dalam Internal Revenue Service (IRS) ketika tim Department of Government Efficiency (DOGE) yang dibentuk Elon Musk berusaha mengakses data wajib pajak untuk kepentingan imigrasi. Kathleen Walters, Chief Privacy Officer IRS, menjadi tembok penghalang yang menolak melanggar hukum, sebelum akhirnya memilih mundur dari jabatannya.
Konflik ini bermula pada Februari 2025, saat seorang pemuda bernama Gavin Kliger tiba-tiba muncul di lobi IRS tanpa pemberitahuan. Ia mengaku sebagai bagian dari DOGE dan menuntut akses ke sistem komputer yang berisi data sensitif 266 juta surat pajak. Kliger, yang oleh rekan-rekannya dijuluki "Chaos Agent", dikenal karena gaya kerjanya yang agresif dan mengabaikan prosedur. Traci DiMartini, kepala SDM IRS saat itu, menolak permintaan Kliger untuk menandatangani email pemecatan massal 6.700 pegawai probationer dengan alasan palsu. Penolakan itu berujung pada pemecatan dirinya.
Tekanan meningkat ketika Menteri Keuangan Scott Bessent menunjuk Melanie Krause sebagai pelaksana tugas komisioner IRS. Dalam waktu singkat, Krause menginstruksikan tim riset untuk menyiapkan data wajib pajak bagi Department of Homeland Security (DHS). Permintaan awal mencakup 700.000 alamat imigran tanpa dokumen, namun dalam rapat virtual dengan "ICE Innovation Lab", angka itu melonjak menjadi 7 juta orang. Kathleen Walters, yang tidak dilibatkan, mengetahui rencana tersebut dari email yang bocor dan segera menyadari bahwa langkah itu melanggar hukum perlindungan data pajak.
Menurut Kathleen, permintaan itu bukan hanya ilegal tetapi juga berbahaya. Ia membandingkan proses perubahan undang-undang privasi yang memakan waktu 18 bulan untuk kasus child support, sementara DOGE ingin melakukannya dalam hitungan hari. "DOGE tidak punya 18 bulan. Prinsip mereka, jika tidak bisa secara legal, cari cara ilegal," ujarnya. Kathleen menghadapi dilema: menandatangani persetujuan yang melanggar hukum atau kehilangan pekerjaan. Ia memilih mundur, beberapa minggu sebelum mencapai 20 tahun pengabdian yang memberinya hak pensiun.
"Saya tidak bisa memfasilitasi sesuatu yang melanggar hukum dan menyakiti orang. Itu batas saya," kata Kathleen Walters.
Kasus ini menyoroti bagaimana data perpajakan yang seharusnya dilindungi dapat menjadi alat kontrol politik. Di Indonesia, perlindungan data pribadi diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022, namun pengawasan masih lemah. Jika lembaga seperti DJP menghadapi tekanan serupa, akuntabilitas dan independensi menjadi taruhan. Pelajaran dari IRS menunjukkan bahwa tanpa pengawasan ketat, data warga bisa disalahgunakan untuk kepentingan lain.
Ke depan, pertanyaannya: akankah ada cukup "blocker" di dalam institusi untuk menahan laju penyalahgunaan kekuasaan? Ataukah data kita akan menjadi korban berikutnya?
