Megapoll Inggris: Hampir Separuh Warga Dukung Gabung Uni Eropa, Elektabilitas Partai Buruh Berpotensi Naik

Hampir setengah pemilih di Inggris menginginkan negaranya kembali menjadi anggota Uni Eropa, menurut jajak pendapat besar yang dirilis kelompok riset Messina Group (TMG). Temuan ini menjadi amunisi politik bagi kubu di dalam pemerintahan yang mendorong penjajakan ulang keanggotaan, sekaligus memicu peringatan dari sejumlah menteri kabinet yang khawatir isu Brexit kembali membelah publik.

Survei yang melibatkan 11.461 responden pada 12–24 September itu menguji tujuh opsi hubungan London–Brussels. Opsi bergabung kembali menempati urutan teratas dengan dukungan 49% dan penolakan 28,5%. Pilihan mempertahankan status quo sambil memangkas hambatan dagang sebanyak mungkin—pendekatan yang kini ditempuh pemerintah—mendapat 48,2% dukungan. Serikat pabean berada di posisi ketiga dengan 47,1%, disusul keanggotaan pasar tunggal dan asosiasi yang nyaris berimbang di kisaran 45%.

Yang paling mencolok, hanya 27,9% responden yang ingin Inggris menjauh dari Eropa, sementara 41,2% menolak arah tersebut. Ketika ditanya soal waktu, 25,9% menghendaki reunifikasi segera, 22,9% dalam tiga tahun ke depan, dan 8,4% dalam satu dekade. Sebanyak 23% tidak menginginkan hubungan lebih dekat sama sekali.

Dampak elektoralnya signifikan. TMG menguji berbagai pesan politik dan menemukan bahwa setiap skenario yang mengarah pada hubungan lebih dekat dengan Brussels meningkatkan perolehan suara Partai Buruh antara 4,3 dan 7,4 poin persentase. Suara tambahan itu sebagian besar berasal dari pemilih Partai Hijau dan Liberal Demokrat. Temuan ini memperkuat argumen bahwa Eropa adalah isu yang mampu menyatukan kembali koalisi kiri-tengah yang terpecah sejak referendum 2016.

"Eropa sebagai isu memiliki kemampuan unik untuk menyatukan kiri dan menumbuhkan suara Buruh di kalangan pemilih swing. Semakin berani sikap terhadap reunifikasi, semakin besar imbalannya," ujar Ben Judah, peneliti tamu di Chatham House yang pernah menjadi penasihat Menteri Luar Negeri David Lammy.

Namun, jalan menuju perubahan tidak mulus. Dua pertiga menteri kabinet—termasuk Burnham, Menteri Pertama Louise Haigh, Menteri Keuangan John Healey, dan Menteri Luar Negeri Ed Miliband—mewakili daerah pemilihan yang mendukung Brexit pada 2016. Sebelum pidato Burnham, sejumlah pejabat publik telah memperingatkan agar tidak melampaui rencana reset yang diwarisi dari Keir Starmer. Wakil Ketua Buruh Lucy Powell menyebut langkah itu "tidak mungkin dan tidak diinginkan", sementara Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood menilai biaya reunifikasi berpotensi tidak dapat diterima.

Kekhawatiran utama adalah bangkitnya kembali Reform UK. Nigel Farage, tokoh utama partai kanan itu, bahkan menyatakan bahwa Burnham telah memberinya "dorongan terbesar dalam kariernya" dengan menghidupkan lagi debat Brexit. Downing Street disebut sedang menjajaki kontak dengan lembaga pemikir dan pollster untuk mengukur dukungan publik, tetapi sebagian pejabat istana tetap waspada terhadap risiko polarisasi.

Di sisi lain, data menunjukkan pergeseran opini yang dalam. Sebanyak 52,4% responden menilai keputusan keluar dari Uni Eropa sebagai kesalahan, dan 54,9% menyebutnya gagal. Hanya 12,2% yang menganggap Brexit sukses. Lebih dari dua pertiga pemilih juga menilai perdagangan dengan Uni Eropa lebih penting daripada dengan Amerika Serikat atau Tiongkok, dan empat dari lima orang ingin mempertahankan poundsterling.

Bagi Indonesia, dinamika ini layak dicermati. Inggris adalah mitra dagang dan investasi strategis, terutama di sektor jasa keuangan, energi terbarukan, dan pendidikan. Jika London bergerak mendekati Brussels, regulasi perdagangan dan standar produk yang berlaku di Inggris berpotensi kembali selaras dengan Uni Eropa—sebuah perkembangan yang bisa menyederhanakan akses pasar bagi eksportir Indonesia ke kawasan Eropa, tetapi juga menuntut penyesuaian standar. Sebaliknya, ketidakpastian politik di London dapat menunda negosiasi perjanjian dagang bilateral yang selama ini menjadi prioritas diplomasi ekonomi Jakarta.

Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah Inggris akan kembali ke orbit Eropa, melainkan seberapa cepat dan dengan syarat apa. Jika Partai Buruh benar-benar mengusung mandat reunifikasi pada pemilu berikutnya, tekanan untuk menggelar referendum ulang akan menguat. Namun, tanpa konsolidasi internal yang solid, isu ini bisa menjadi bumerang yang menguntungkan kubu euroskeptik. Publik Inggris tampaknya sudah bergerak; kini elite politiknya yang harus mengejar.