Gelombang Protes Pelajar Prancis Lumpuhkan Ratusan Sekolah, Pemerintah Kewalahan

Prancis dilanda krisis politik terbaru setelah ribuan pelajar sekolah menengah menggelar demonstrasi besar-besaran di berbagai kota, memblokade ratusan sekolah dan memicu bentrokan dengan aparat keamanan. Aksi yang dimulai pekan ini menjadi ujian terberat bagi pemerintah dalam beberapa bulan terakhir, yang tampak kewalahan menghadapi gelombang kemarahan generasi muda.

Di Paris timur laut, ratusan siswa menduduki gerbang Lycée Voltaire, menumpuk tempat sampah sebagai barikade dan memaksa seluruh kegiatan belajar mengajar dihentikan. Seorang pelajar tingkat akhir yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa aksi ini adalah satu-satunya cara agar suara mereka didengar. "Kami ingin pemerintah mendengarkan kami. Lebih baik berdiri di sini daripada belajar dalam kondisi buruk," ujarnya, seperti dikutip dari laporan media internasional.

Keluhan utama para pelajar meliputi kurangnya investasi negara di bidang pendidikan, kelas yang kelebihan kapasitas hingga 40 siswa, gedung sekolah yang rusak, gaji guru rendah, serta sistem yang dinilai tidak adil karena latar belakang sosial menentukan keberhasilan. Mereka juga memprotes sistem pendaftaran universitas daring yang rumit dan suhu kelas yang tak tertahankan selama gelombang panas pada Mei dan Juni lalu.

Pemerintah Prancis mengakui bahwa tuntutan para pelajar sah, namun mengecam apa yang disebutnya sebagai "kekerasan perkotaan". Sejumlah siswa menuduh polisi menggunakan kekuatan berlebihan, termasuk penembakan gas air mata secara rutin yang menyebabkan cedera. Pada Jumat pagi, dua sekolah menengah di Paris—Léonard de Vinci dan Gaston-Bachelard—mengalami kerusakan pada pintu masuk akibat kebakaran.

"Kami benar-benar pasifis. Atmosfer di barikade ini umumnya sangat tenang, tetapi ada orang dari luar sekolah yang mencoba membakar barang-barang, jadi kami memindahkan tempat sampah untuk mencegahnya," kata Yves, pelajar 17 tahun yang mendapat dukungan penuh dari orang tuanya untuk ikut serta.

Di luar Lycée Voltaire, polisi antihuru-hara berjaga ketat. Meski demikian, aksi damai tetap berlangsung. Sejumlah guru turut berdiri di barikade sebagai bentuk solidaritas. Para pelajar juga menyoroti hasil buruk Prancis dalam peringkat pendidikan internasional. "Prancis memiliki hasil yang buruk, namun jam sekolah kami salah satu yang terpanjang. Pemerintah menolak melihat bahwa kualitas lebih penting daripada jumlah jam pelajaran," ujar Camille, 18 tahun, yang bercita-cita menjadi guru.

Di barikade Lycée Hélène Boucher, para siswa menyanyikan lagu dan membawa poster dukungan untuk Gaza serta spanduk menentang kandidat presiden dari sayap kanan, Marine Le Pen, yang sedang naik daun dalam survei. Sofiane, 19 tahun, mengungkapkan kekhawatiran bahwa pemerintah akan menghapus program makan siang murah €1 bagi siswa kurang mampu dan memangkas bantuan perumahan. "Kami juga memprotes kondisi gelombang panas. Menjalani ujian di suhu 35-40 derajat Celsius sungguh tak tertahankan," katanya.

Krisis ini menyoroti ketegangan yang lebih dalam antara pemerintah dan generasi muda Prancis. Pemotongan anggaran pendidikan yang dialihkan ke sektor militer menjadi pemicu utama kemarahan. Para pelajar menuntut investasi yang lebih besar dalam kualitas pendidikan, bukan sekadar jumlah jam belajar. Aksi ini juga menjadi barometer ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Emmanuel Macron yang tengah menghadapi tekanan politik dari berbagai arah.

Meskipun pemerintah berjanji akan menindaklanjuti keluhan, eskalasi protes tampaknya sulit dibendung. Serikat pelajar memperkirakan demonstrasi akan berlanjut pekan depan jika tidak ada respons konkret. Sementara itu, penyelidikan atas dugaan kekerasan polisi terhadap seorang remaja 14 tahun masih berlangsung, menambah tekanan bagi otoritas untuk bertindak transparan.

Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi cermin pentingnya dialog antara pembuat kebijakan dan generasi muda dalam merancang sistem pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap tantangan zaman. Ketika anggaran pendidikan diprioritaskan, kualitas sumber daya manusia akan meningkat, yang pada akhirnya memperkuat daya saing bangsa. Sebaliknya, pengabaian terhadap aspirasi pelajar berpotensi memicu ketidakstabilan sosial yang lebih luas.

Pertanyaannya kini: akankah pemerintah Prancis mampu meredam gelombang protes ini dengan solusi nyata, atau justru menghadapi eskalasi yang lebih besar menjelang pemilu? Dunia menyaksikan bagaimana demokrasi pendidikan diuji di jantung Eropa.