MK Wajibkan Label Gula-Garam-Lemak, tapi Tanpa Edukasi Hanya Jadi Hiasan Kemasan
Baca dalam 60 detik
- Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah mewajibkan produsen makanan dan minuman mencantumkan label warna serta simbol kandungan gula, garam, dan lemak pada kemasan.
- Anggota Komisi IX DPR menilai kewajiban itu tidak akan efektif tanpa sosialisasi masif karena konsumen Indonesia masih bertumpu pada harga dan rasa saat membeli.
- Pakar ekonomi kesehatan mengingatkan tingkat pendidikan yang belum merata membuat sebagian besar masyarakat berisiko tidak memahami arti label, sehingga edukasi harus menjadi prioritas anggaran.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa negara tidak boleh lagi sekadar mengandalkan kesadaran produsen dalam mencantumkan informasi gizi. Lewat Putusan Nomor 110/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada 29 September 2026, hakim konstitusi memerintahkan pemerintah mewajibkan pelaku usaha makanan dan minuman menempelkan label warna serta simbol kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) pada setiap kemasan. Keputusan ini menjawab permohonan dua warga negara, Imamudin dan Andru Steven, yang menilai konsumen selama ini dibiarkan menebak-nebak isi produk yang mereka konsumsi.
Dalam pertimbangannya, Hakim MK Guntur Hamzah menegaskan bahwa akses atas informasi kandungan GGL merupakan bagian tak terpisahkan dari perlindungan kesehatan publik. Ia merujuk pada risiko penyakit tidak menular yang membayangi konsumsi berlebih, mulai dari obesitas, hipertensi, gangguan kardiovaskular, stroke, hingga diabetes tipe 2. Menurut Guntur, informasi yang jelas dan edukasi yang memadai dibutuhkan agar konsumen dapat menakar pilihan konsumsinya secara sadar, bukan sekadar mengikuti selera.
Namun, kewajiban yang baru saja dimenangkan di ranah hukum itu langsung berhadapan dengan kenyataan di lapangan. Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mengingatkan bahwa label di kemasan tidak otomatis mengubah perilaku belanja masyarakat. Ia menilai konsumen Indonesia masih sangat dipengaruhi harga dan rasa ketimbang komposisi gizi. "Pelebelan ini masih perlu disosialisasikan agar masyarakat awam mengerti kerugian dan manfaat barang yang dibeli," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (1/10/2026).
Irma tidak menampik bahwa label gizi lebih mudah dipahami oleh pembeli dari kelas menengah atas yang terbiasa membaca informasi produk. Sementara bagi kelompok menengah bawah, fungsi label masih memerlukan pendampingan. "Untuk menengah bawah masih butuh sosialisasi fungsi label tersebut," tambahnya. Pernyataan ini menyiratkan bahwa tanpa strategi komunikasi yang menyentuh akar rumput, aturan baru itu berpotensi hanya menjadi formalitas administratif yang tidak mengubah pola konsumsi.
Pandangan senada datang dari pakar ekonomi kesehatan, Hasbullah Thabrany. Ia menyoroti ketimpangan tingkat pendidikan di Indonesia sebagai penghambat utama literasi gizi. Menurutnya, sebagian masyarakat belum mampu menerjemahkan angka dan simbol pada kemasan menjadi keputusan konsumsi yang rasional. Kondisi ini membuat edukasi bukan sekadar pelengkap, melainkan prasyarat agar kebijakan label GGL benar-benar berfungsi.
Persoalan literasi gizi ini bersinggungan langsung dengan beban penyakit tidak menular yang terus membayangi anggaran kesehatan nasional. Setiap tahun, negara mengeluarkan biaya besar untuk perawatan penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui pola makan yang lebih terkendali. Karena itu, investasi pada sosialisasi label GGL berpotensi menjadi salah satu intervensi kesehatan publik paling murah, asalkan dijalankan konsisten dan menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
Pemerintah kini berada di persimpangan: mengeksekusi putusan MK dengan cepat atau memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk regulasi dan kampanye benar-benar sampai ke meja makan masyarakat. Tanpa pendekatan edukatif yang membumi, label berwarna di kemasan hanya akan menjadi ornamen yang dilewati pembeli. Pertanyaannya, apakah negara siap membiayai literasi gizi secara serius, atau membiarkan konsumen kembali menebak isi produk mereka sendiri?



