Jaksa Agung Brasil Kecam Upaya AS Danai Kampanye Anti-Mahkamah Agung Jelang Pilpres

Jaksa Agung Brasil Jorge Messias menyatakan bahwa campur tangan asing dalam urusan dalam negeri tidak dapat ditoleransi, menyusul laporan yang mengungkap rencana pemerintahan Trump untuk mengalirkan dana ke kelompok yang menentang Mahkamah Agung Brasil. Pernyataan itu disampaikan hanya tiga hari sebelum pemilihan presiden Brasil digelar, di mana petahana dari kubu kiri, Luiz Inácio Lula da Silva, bersaing ketat dengan rivalnya dari kanan jauh, Flávio Bolsonaro, yang dikenal sebagai sekutu Trump.

Menurut laporan tersebut, pemerintahan Trump berupaya mengarahkan lebih dari $175 juta dari dana hak asasi manusia unggulan Departemen Luar Negeri AS ke sejumlah hibah, termasuk $40 juta untuk dana anti-komunisme, dukungan bagi kelompok yang memperjuangkan hak orang kulit putih Afrikaner di Afrika Selatan, dan kampanye melawan Mahkamah Agung Brasil. Salah satu hibah senilai $1 juta berjudul "Countering lawfare and censorship in Brazil" ditujukan untuk mendanai organisasi masyarakat sipil yang menentang apa yang mereka sebut sebagai campur tangan yudisial dan sensor oleh Mahkamah Agung Brasil.

Messias, melalui akun X, menyebut laporan itu sebagai "peringatan penting bagi kedaulatan Brasil". Ia menegaskan bahwa perbedaan pendapat antarnegara adalah hal wajar, tetapi yang tidak bisa diterima adalah ketika kepentingan politik asing berusaha mencampuri institusi Brasil atau memengaruhi pilihan yang sepenuhnya milik rakyat Brasil. "Adalah hak setiap generasi Brasil untuk menentukan nasibnya sendiri, melindungi institusinya, dan mewariskan negara yang tidak menerima keputusan tentang Brasil dibuat di luar Brasil," ujarnya.

Laporan Guardian juga menyoroti bahwa pada tahun lalu, pemerintahan Trump menggunakan sanksi dan tarif untuk menekan pemerintah Lula dan Mahkamah Agung terkait persidangan kudeta terhadap mantan presiden Jair Bolsonaro. Trump menyebut persidangan itu sebagai "perburuan penyihir", namun Bolsonaro tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 27 tahun penjara karena berupaya merebut kekuasaan setelah kalah dari Lula pada pemilu 2022. Dalam beberapa bulan terakhir, tuduhan campur tangan kembali muncul, termasuk penggunaan tarif dan penetapan dua kelompok kriminal Brasil sebagai organisasi teroris asing untuk memperkuat kampanye Flávio Bolsonaro dan melemahkan Lula.

"Perbedaan pendapat antarnegara adalah hal yang wajar dalam hubungan internasional. Yang tidak dapat ditoleransi adalah ketika kepentingan politik asing berusaha mencampuri jalannya institusi Brasil atau memengaruhi, secara langsung maupun tidak langsung, pilihan yang sepenuhnya milik rakyat Brasil." — Jorge Messias, Jaksa Agung Brasil

Mahkamah Agung Brasil, khususnya hakim Alexandre de Moraes yang memimpin persidangan Jair Bolsonaro, menjadi sasaran utama gerakan kanan jauh. Moraes dianggap berperan besar dalam menggagalkan rencana otoriter Bolsonaro yang memuncak pada kerusuhan 8 Januari 2023 di Brasília, meskipun ada kekhawatiran ia melampaui kewenangan konstitusionalnya. Kerusuhan itu mengakibatkan kerusakan parah pada istana presiden, kongres, dan gedung Mahkamah Agung.

Pendukung Bolsonaro terus mengklaim bahwa pemimpin mereka dipenjara secara tidak adil dan menjadi korban persekusi politik. Kritik mereka terhadap Moraes dan Mahkamah Agung diperkuat oleh skandal yang menghubungkan sejumlah hakim, termasuk Moraes, dengan Daniel Vorcaro, bankir yang menjadi pusat skandal perbankan terbesar Brasil. Vorcaro juga dikaitkan dengan keluarga Bolsonaro; ia dilaporkan memberikan lebih dari £9 juta kepada keluarga itu, konon untuk memproduksi film biopik tentang Jair Bolsonaro yang dibintangi Jim Caviezel. Menjelang penangkapan Vorcaro November lalu, Flávio Bolsonaro mengirim pesan kepadanya: "Brother, I'll always be with you." Vorcaro kini ditahan polisi federal di Brasília, dan tim pengacaranya membantah semua tuduhan.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi cermin bagaimana tekanan eksternal dapat menguji kedaulatan dan stabilitas politik domestik. Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara yang kerap menghadapi tekanan geopolitik, Indonesia memiliki kepentingan langsung untuk memastikan bahwa prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap proses hukum tetap dijunjung. Apa yang terjadi di Brasil bisa menjadi preseden buruk jika kekuatan asing merasa berhak mengarahkan kebijakan dalam negeri negara lain melalui pendanaan terselubung atau sanksi ekonomi.

Dengan pemilu yang tinggal menghitung hari, pertanyaannya kini: akankah Brasil mampu menutup celah intervensi asing, atau justru sebaliknya, tekanan eksternal akan semakin membelah lanskap politiknya? Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya menentukan arah Brasil lima tahun ke depan, tetapi juga menjadi ujian bagi ketahanan demokrasi di negara-negara berkembang yang menghadapi tekanan serupa.