Kapolri Baru Suyudi Diminta Jaga Warisan Hubungan Polri-Buruh

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea berharap Komjen Suyudi Ario Seto, yang akan dilantik sebagai Kapolri, tidak memutus tradisi kedekatan antara institusi kepolisian dan gerakan buruh. Harapan itu disampaikan menjelang pelantikan Suyudi oleh Presiden Prabowo Subianto, Kamis (1/10/2026), menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Andi Gani, hubungan harmonis antara Polri dan serikat pekerja terbangun selama kepemimpinan Sigit. Ia menilai momentum tersebut terlalu berharga untuk dibiarkan surut. "Kami berharap Kapolri yang baru dapat melanjutkan dan memperkuat hubungan yang sudah terbangun antara gerakan buruh dengan Polri," ujar Andi Gani dalam keterangan tertulis kepada wartawan.

Sebagai Penasihat Kapolri, Andi Gani menyoroti sejumlah terobosan Sigit yang dianggap berpihak pada kesejahteraan pekerja. Salah satunya adalah pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri, sebuah unit khusus yang menangani berbagai persoalan hubungan industrial. Desk ini menjadi kanal resmi bagi buruh dan pengusaha untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus selalu berujung pada tindakan represif.

Selain Desk Ketenagakerjaan, Polri di bawah Sigit dinilai kerap memfasilitasi ribuan buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) agar bisa kembali bekerja. Langkah itu memperlihatkan pergeseran peran kepolisian dari sekadar penjaga keamanan menjadi mitra penyelesaian masalah sosial-ekonomi.

"Jenderal Sigit telah membuat legacy yang luar biasa untuk Kepolisian dan juga kesejahteraan buruh Indonesia," kata Andi Gani.

Pergantian pucuk pimpinan di Korps Bhayangkara memang selalu membawa konsekuensi pada arah kebijakan. Bagi kalangan buruh, sosok Suyudi menjadi pertaruhan apakah pendekatan dialogis yang dibangun Sigit akan diteruskan atau justru dikoreksi. Sebab, isu perburuhan di Indonesia tidak pernah sederhana: mulai dari upah minimum, status pekerja alih daya, hingga gelombang PHK di sektor padat karya.

DPR sendiri telah menyetujui pengangkatan Suyudi melalui rapat paripurna setelah Ketua Komisi III Habiburokhman membacakan laporan hasil pembahasan pemberhentian Sigit dan hasil fit and proper test terhadap Suyudi. Proses itu menandai transisi kepemimpinan yang relatif mulus, meski tetap menyisakan ekspektasi publik terhadap gaya kepemimpinan baru.

Jika Suyudi mampu merawat warisan tersebut, hubungan Polri-buruh berpotensi menjadi model penyelesaian konflik industrial yang lebih manusiawi. Sebaliknya, bila terjadi pendinginan, kepercayaan yang sudah terbangun selama bertahun-tahun bisa terkikis. Dalam konteks Indonesia yang tengah menghadapi tekanan ekonomi global, stabilitas hubungan industrial adalah aset yang tidak bisa diabaikan.

Pertanyaannya kini, akankah Suyudi menjadikan isu perburuhan sebagai prioritas, atau memilih fokus pada agenda keamanan yang lebih konvensional? Publik buruh akan menunggu sinyal awal dari seratus hari pertama kepemimpinannya.