Data Center AI di AS Kian Ditentang, Komunitas Mulai Menuntut Kompensasi

Gelombang penolakan terhadap pusat data kecerdasan buatan (AI) di Amerika Serikat semakin kuat. Survei terbaru menunjukkan dua dari tiga warga AS tidak menginginkan fasilitas tersebut beroperasi di komunitas mereka, memicu moratorium di sejumlah wilayah dari New York hingga Texas. Tekanan publik ini memaksa perusahaan teknologi mencari cara agar kehadiran mereka diterima, salah satunya melalui kesepakatan manfaat komunitas atau community benefit agreement (CBA).

CBA adalah perjanjian negosiasi yang mengalokasikan sebagian keuntungan ekonomi proyek kembali ke masyarakat tuan rumah. Mekanisme ini sudah lama digunakan dalam pengembangan energi terbarukan, dan sejak era pemerintahan Biden menjadi syarat bagi pendanaan besar dari Departemen Energi AS. Namun, pusat data umumnya dibangun tanpa perjanjian semacam itu hingga gelombang oposisi publik melanda industri yang tumbuh pesat.

"Ini semacam krisis identitas," ujar Lauren Keeler, profesor di Arizona State University yang meneliti kebijakan inovasi. Ia menuturkan, perusahaan pusat data yang dulu dipandang sebagai kontributor bagi perekonomian AS kini sering dianggap sebagai pihak yang merugikan. Alih-alih disambut atau dibiarkan, mereka harus menawarkan imbalan agar diizinkan membangun.

Beberapa kesepakatan telah terwujud. Di New Albany, Ohio, keringanan pajak untuk fasilitas besar disertai dana untuk arboretum lokal, program pendidikan STEM, dan $200.000 untuk pusat komunitas baru. Di Henrico County, Virginia, pejabat setempat mengalokasikan $60 juta dari pendapatan pusat data untuk dana perumahan terjangkau yang diharapkan mendukung 750 rumah baru dalam lima tahun. Angka-angka ini signifikan bagi kota kecil, tetapi terlihat kecil dibandingkan dengan apa yang menurut Ari Matusiak, CEO organisasi nirlaba Rewiring America, seharusnya dibayarkan industri.

Matusiak mengusulkan pendekatan berbeda: alih-alih membangun infrastruktur energi baru untuk pusat data, perusahaan dapat membiayai pemasangan panel surya, baterai, dan pompa panas di rumah-rumah sekitar. Investasi ini mengurangi beban jaringan listrik sekaligus memberi peralatan baru dan berpotensi menurunkan tagihan energi rumah tangga. Namun, administrasinya jauh lebih rumit daripada sekadar menulis cek ke dana komunitas.

Menurut perhitungan Matusiak, pusat data berkapasitas 200 megawatt—ukuran yang kian umum—mewakili biaya pengadaan energi sekitar setengah miliar dolar. Jika dana itu disebar ke rumah-rumah yang dapat menghasilkan listrik setara melalui panel surya atap, baterai, dan pompa panas, sekitar 50.000 rumah tangga bisa ditingkatkan. Ia membandingkannya dengan CBA yang mungkin hanya mencapai $50 juta, bahkan sering mendekati $10 juta. "Intinya, lakukan yang $510 juta, bukan yang $10 juta," tegasnya.

Langkah legislatif mulai mengikuti logika ini. Gubernur New Jersey Mikie Sherrill menandatangani undang-undang musim panas ini yang mewajibkan pusat data besar menanggung bagian biaya jaringan listrik yang mereka timbulkan, sekaligus menciptakan program yang memungkinkan mereka membayar pengurangan permintaan energi di tempat lain, termasuk melalui sumber energi terdistribusi. New York menyusul dengan perintah eksekutif Gubernur Kathy Hochul yang menghentikan pengembangan pusat data hingga satu tahun sambil mempertimbangkan persyaratan investasi serupa.

Teknologi yang mendasari gagasan ini bukan eksperimen. Pembangkit listrik virtual yang dibangun dari baterai rumah, termostat pintar, dan panel surya atap sudah beroperasi dalam skala besar di berbagai proyek di AS, dengan data kinerja bertahun-tahun. Meski demikian, belum ada kesepakatan yang benar-benar sesuai dengan visi Matusiak. Lauren Shwisberg, peneliti utama di lembaga think tank RMI, mengatakan kesepakatan awal yang ia lacak masih mengalir melalui utilitas, bukan langsung ke pelanggan. Perusahaan pusat data membayar utilitas untuk memperluas program mereka, bukan mendatangi pemilik rumah sendiri. "Belum ada kasus di mana perusahaan pusat data berkeliling dari pintu ke pintu untuk memberikan pompa panas," ujarnya.

Keberhasilan pendekatan ini masih belum jelas. Oposisi publik terhadap pusat data terus meningkat seiring semakin umumnya kesepakatan semacam itu, menandakan uang saja belum menyelesaikan masalah kepercayaan. "Data jajak pendapat terus menunjukkan peningkatan penolakan terhadap pusat data," kata Shwisberg. "Gelombang belum berbalik untuk membuat orang benar-benar bersemangat menerima infrastruktur ini di komunitas mereka."

Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi cermin penting. Seiring masuknya investasi pusat data global ke kawasan seperti Batam, Bekasi, dan Jakarta, tuntutan serupa dari masyarakat lokal berpotensi muncul. Pemerintah dan pengembang perlu mempertimbangkan skema bagi hasil yang tidak hanya berupa kompensasi finansial, tetapi juga peningkatan infrastruktur energi dan kesejahteraan warga. Tanpa itu, resistensi publik bisa menghambat pertumbuhan ekonomi digital nasional. Akankah Indonesia belajar dari pengalaman AS sebelum gelombang penolakan meluas?