Gelombang Penolakan Pusat Data AI Meluas ke Eropa dan Asia, Investasi Rp1.100 Triliun Terancam

Gelombang penolakan publik terhadap pusat data yang boros energi tidak lagi menjadi fenomena khas Amerika Serikat. Sentimen negatif yang sama kini menyebar ke Eropa dan Asia, mengancam miliaran dolar investasi di sektor infrastruktur digital yang menjadi tulang punggung ledakan kecerdasan buatan.

Data dari STL Partners menunjukkan sekitar US$42 miliar nilai investasi pusat data di Eropa telah terdampak—berupa penundaan maupun pembatalan—akibat resistensi warga. Angka itu memang masih di bawah US$77 miliar yang tercatat di AS, tetapi laju pertumbuhannya jauh lebih cepat. European Data Center Monitor mencatat lebih dari 70 proyek di Benua Biru ditolak atau dibatasi hanya dalam kurun Januari–April, melampaui total sepanjang 2025.

Tekanan ini menyebar dari ruang rapat balai kota hingga ke meja hakim dan parlemen. Skotlandia menghentikan sementara persetujuan tata ruang untuk pusat data hyperscale setelah para aktivis merujuk pengalaman Irlandia, yang terpaksa menerapkan moratorium karena permintaan listrik jor-joran. Denmark bahkan menerbitkan undang-undang darurat yang menempatkan pusat data di urutan belakang antrean permohonan daya listrik. Spanyol mengusulkan aturan baru yang mewajibkan 80% pasokan listrik pusat data berasal dari energi terbarukan. Di Inggris, sejumlah proyek terkatung-katung akibat penolakan warga setempat.

Olivier Darmouni, akademisi dari HEC Paris yang mengkaji transisi energi, menilai penolakan ini bisa menjadi "titian yang mematahkan punggung unta" bagi industri. Menurutnya, manfaat AI tersebar sangat merata sehingga sulit dijelaskan secara konkret kepada warga terdampak. "Keuntungan AI sangat terdifusi," ujarnya, seraya menggambarkan pusat data sebagai gudang raksasa yang mengonsumsi sumber daya besar dan berpotensi merugikan komunitas sekitar.

Eropa menghadapi dilema lebih pelik karena populasi yang padat dan harga listrik yang tinggi, sementara sebagian besar operator pusat data adalah perusahaan Amerika Serikat. Kondisi ini membuat gesekan sosial lebih mudah tersulut dibandingkan di AS yang lingkungan bisnisnya lebih ramah.

Di Asia, Korea Selatan menjadi medan pertempuran baru. Negara itu memang menempatkan pusat data AI sebagai salah satu dari tiga proyek investasi utama bersama semikonduktor dan AI fisik. Namun di Distrik Geumcheon, Seoul barat daya, warga menuntut izin bangunan dicabut dan konstruksi dihentikan. Aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah daerah berlangsung selama 172 hari hingga pertengahan Agustus. Pemerintah setempat pun berencana mewajibkan persetujuan mayoritas warga yang tinggal dalam radius 200 meter dari lokasi proyek, plus sistem peninjauan tiga tahap untuk memediasi sengketa.

"Kami dulu bagian ekonomi yang sama sekali tidak dikenal. Kami hanya kotak hitam. Sekarang kami menjadi salah satu lapisan fundamental yang menggerakkan ekonomi," kata Dominic Ward, CEO operator pusat data Verne.

Asya Walters, managing director Alvarez & Marsal, mengingatkan bahwa kemampuan komunitas menggagalkan rencana pusat data senilai US$10 miliar adalah kekuatan yang signifikan. Bahkan jika operator mundur sebelum konstruksi dimulai, biaya perizinan yang telah dikeluarkan tetap hangus. Menurutnya, iklim investasi di Eropa dan Asia cenderung naik-turun, menciptakan ketidakpastian antara insentif dan regulasi restriktif.

Equinix, salah satu operator terbesar di Eropa, mengakui lingkungan kebijakan memang mengencang di sejumlah pasar. Eulalia Flo, VP growth and emerging markets EMEA Equinix, menyatakan pihaknya tidak melihat ini sebagai kendala struktural, tetapi menekankan pentingnya transparansi soal dampak lokal. Sementara itu, Verne menilai munculnya kesalahpahaman publik terhadap industri yang kini jauh lebih terlihat.

Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi cermin penting. Pemerintah tengah mendorong pembangunan pusat data nasional dan menarik investasi AI, termasuk dari pemain global. Namun tanpa kerangka konsultasi publik yang memadai, risiko resistensi serupa bisa muncul, terutama di kawasan padat seperti Jabodetabek atau Batam. Kebijakan tarif listrik, penggunaan air, dan tata ruang perlu dibenahi sejak awal agar ambisi AI tidak berbenturan dengan kepentingan warga.

Pertanyaannya kini: akankah pemerintah di berbagai negara mampu menyeimbangkan percepatan infrastruktur AI dengan legitimasi sosial, atau justru terjebak dalam lingkaran penundaan yang memperlambat adopsi teknologi itu sendiri?