BNPB: 96 Hektare Lahan Masih Terbakar di Enam Provinsi, Operasi Udara dan Darat Terus Berlanjut

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa hingga 28 September 2026, masih terdapat 96,07 hektare lahan yang belum berhasil dipadamkan dari total 527,6 hektare area yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi. Angka ini menjadi perhatian karena meskipun secara umum terjadi penurunan, dua provinsi justru mencatat penambahan luas lahan yang belum padam.

Dari total tersebut, 431,53 hektare telah berhasil dipadamkan melalui kombinasi operasi darat seluas 369,03 hektare dan operasi udara 62,5 hektare. "Sisa lahan yang belum padam tercatat 96,07 hektare," ujar Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam keterangan tertulis, Rabu (30/9).

Jika dibandingkan dengan data 27 September 2026, luas lahan yang belum padam mengalami penurunan sebesar 62,29 hektare dari sebelumnya 158,36 hektare. Penurunan terbesar terjadi di Kalimantan Tengah (46,70 hektare), disusul Kalimantan Selatan (17,74 hektare), Jambi (1,50 hektare), dan Kalimantan Barat (1 hektare). Namun, Sumatera Selatan dan Riau mencatat kenaikan sisa lahan yang belum padam, masing-masing 4,15 hektare dan 0,5 hektare.

Untuk mempercepat pemadaman, BNPB mengerahkan satuan tugas darat dengan kekuatan personel yang bervariasi di enam provinsi prioritas. Riau mengerahkan 14.837 personel, Kalimantan Barat 14.575 personel, Sumatera Selatan 11.026 personel, Kalimantan Selatan 7.927 personel, Jambi 5.984 personel, dan Kalimantan Tengah 4.686 personel. Mereka dilengkapi pompa pemadam, pompa apung dan jinjing, selang, mobil tangki, kendaraan operasional, alat berat, perlengkapan pelindung diri, drone, GPS, serta sarana komunikasi.

Operasi udara juga dioptimalkan melalui patroli, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), dan water bombing. Sebanyak 56 unit armada udara dikerahkan, terdiri dari 13 unit patroli/OMC dan 43 unit water bombing. "Kekuatan tersebut mendukung upaya pemadaman langsung, penyekatan titik api, pembasahan, serta pendinginan lahan, terutama pada kawasan gambut yang berpotensi menyimpan bara api di bawah permukaan," jelas Berton.

"Pelaksanaan water bombing diprioritaskan setelah kondisi jarak pandang memenuhi batas aman penerbangan," ucap Berton.

Di Kalimantan, tim menghadapi tantangan berat seperti kebakaran lahan gambut, keterbatasan akses dan sumber air, angin kencang, serta kabut asap yang menurunkan jarak pandang. Untuk mengatasinya, mereka melakukan pemadaman, penyekatan, pembasahan, dan pendinginan gambut, menempatkan tangki air portabel, mengoptimalkan pompa dan sumber air alternatif, serta memanfaatkan drone termal dan injeksi air atau surfaktan untuk mendeteksi dan memadamkan api bawah permukaan.

Sementara di Sumatera, kendala meliputi kondisi lahan kering dan gambut, keterbatasan sumber air, sulitnya menjangkau kepala api, perubahan arah angin, serta kesiapan sebagian armada water bombing. Upaya yang dilakukan antara lain pembangunan embung dan kanal penampungan air, pembuatan sekat bakar, pembukaan akses menuju titik api, serta pemadaman dan pendinginan lanjutan. BNPB juga mereposisi armada water bombing yang siap beroperasi berdasarkan skala prioritas.

Pelaksanaan OMC sendiri menghadapi tantangan berupa pertumbuhan dan sebaran awan potensial yang belum merata serta rendahnya kandungan uap air di sebagian wilayah. Karena itu, pemantauan pertumbuhan awan dilakukan secara berkelanjutan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Dampak kabut asap karhutla tidak hanya mengganggu jarak pandang, tetapi juga menurunkan kualitas udara, meningkatkan risiko gangguan kesehatan, dan memaksa penyesuaian kegiatan pendidikan di sejumlah daerah. "Upaya penanganan dilakukan melalui pemantauan kualitas udara dan jarak pandang secara berkala, pembagian masker kepada masyarakat, peningkatan kesiapsiagaan pelayanan kesehatan, serta penerapan pembelajaran jarak jauh secara situasional sesuai kondisi masing-masing wilayah," tutur Berton.

BNPB bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur terkait terus memperkuat koordinasi dalam penanganan karhutla melalui optimalisasi sumber daya darat dan udara. "Sinergi tersebut diarahkan untuk mempercepat pemadaman, mencegah meluasnya kebakaran, serta meminimalkan dampak asap terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat," ujarnya.

Meski tren penurunan sisa lahan terbakar patut diapresiasi, munculnya titik api baru di Sumatera Selatan dan Riau menjadi alarm bahwa musim kemarau belum sepenuhnya berakhir. Pertanyaannya, apakah strategi pemadaman yang ada cukup untuk mencegah eskalasi karhutla menjelang puncak musim kering? Penguatan sistem deteksi dini dan penegakan hukum terhadap pembukaan lahan ilegal akan menjadi kunci.