BMKG Peringatkan Banjir Akhir Tahun, Pemerintah Daerah Diminta Bergerak Sebelum Air Datang
Baca dalam 60 detik
- BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang terlambat dan berlangsung singkat, tetapi berpotensi memicu banjir dan longsor akibat curah hujan ekstrem dalam waktu pendek.
- Kombinasi El Nino sangat kuat dan IOD positif memperpanjang kekeringan, sehingga tanah dan drainase tidak siap menerima lonjakan air pada November-Desember 2026.
- Ahli kebencanaan menekankan peringatan dini harus segera diubah menjadi aksi dini oleh pemerintah daerah dan masyarakat, bukan sekadar informasi cuaca.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan bahwa musim hujan 2026-2027 akan datang lebih lambat dan berlangsung lebih singkat, tetapi justru berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Peringatan ini disampaikan karena curah hujan diprediksi meningkat tajam dalam periode pendek saat musim hujan tiba pada November hingga Desember 2026, setelah sebagian besar wilayah Indonesia melewati musim kering yang panjang.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (22/9/2026), menegaskan bahwa lonjakan curah hujan pada musim hujan tahun ini perlu diwaspadai bersama. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak turunan berupa banjir dan longsor. Peringatan ini bukan tanpa dasar: pemantauan BMKG menunjukkan anomali suhu muka laut di wilayah Nino3.4 Samudra Pasifik pada akhir Agustus 2026 mencapai +2,83, dengan indeks ENSO periode Juli-Agustus-September (JAS) sebesar +2,63. Angka ini mengindikasikan El Nino sangat kuat yang diprediksi bertahan hingga awal 2027.
Sementara itu, di Samudra Hindia, indeks IOD pada Agustus tercatat +0,376 dan berpeluang menuju fase positif hingga akhir tahun. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, pekan lalu menjelaskan bahwa kombinasi El Nino dan IOD yang terjadi bersamaan memperparah serta memperpanjang periode kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia. Akibatnya, musim hujan datang terlambat dan berlangsung lebih singkat, tetapi dengan intensitas yang tinggi.
Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Daryono, menilai peringatan BMKG tersebut harus diterjemahkan menjadi aksi dini oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Kepada Kompas.com, Selasa (29/9/2026) malam, ia menegaskan bahwa peringatan dini tidak boleh berhenti sebagai informasi cuaca semata. "Peringatan dini harus diterjemahkan menjadi aksi dini (early warning–early action), bukan berhenti sebagai informasi cuaca," ujarnya.
Daryono merinci sejumlah langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah melalui BPBD dan organisasi perangkat daerah terkait. Pertama, memetakan wilayah berpotensi terdampak, terutama permukiman di dataran rendah, bantaran sungai, cekungan, dan daerah dengan drainase buruk. Kedua, memastikan sungai, saluran, dan pompa berfungsi optimal; membersihkan hambatan aliran; serta memeriksa tanggul dan infrastruktur pengendali banjir. Ketiga, menyiapkan jalur dan lokasi evakuasi, serta memastikan personel, perahu, logistik, fasilitas kesehatan, dan komunikasi darurat siap digunakan.
Selain itu, informasi BMKG harus cepat diteruskan hingga tingkat kecamatan, kelurahan/desa, RT/RW, dan masyarakat di wilayah rawan. Daryono menekankan prinsip sederhana: jangan menunggu banjir terjadi untuk mulai bergerak. BMKG sendiri mendorong peringatan berbasis dampak agar informasi cuaca dapat langsung menjadi dasar pengambilan keputusan dan tindakan mitigasi.
Bagi masyarakat, Daryono mengajak untuk mengetahui kondisi rumah dan tempat aktivitas apakah berada di wilayah rawan banjir. Jika ya, mereka harus segera mengikuti informasi resmi dari BMKG, BPBD, dan pemerintah daerah. "Saat peringatan meningkat, jangan menunggu air masuk rumah untuk bersiap," kata dia.
Peringatan ini memiliki implikasi langsung bagi pembaca di Indonesia, terutama investor, pelaku usaha, dan profesional yang memiliki aset atau operasional di daerah rawan banjir. Banjir yang datang tiba-tiba dapat mengganggu rantai pasok, merusak infrastruktur, dan menimbulkan kerugian ekonomi. Pemerintah daerah yang tidak siap menghadapi lonjakan curah hujan berisiko menghadapi biaya pemulihan yang lebih besar dibandingkan investasi mitigasi sejak dini. Selain itu, sektor pertanian dan transportasi juga terancam terganggu, yang pada akhirnya dapat memengaruhi harga pangan dan inflasi regional.
Dengan pola cuaca ekstrem yang semakin sulit diprediksi, pertanyaannya kini bukan lagi apakah banjir akan terjadi, melainkan seberapa siap kita menghadapinya. Apakah pemerintah daerah dan masyarakat akan mengubah peringatan BMKG menjadi tindakan nyata sebelum air datang, atau kembali menunggu bencana untuk bertindak?
