Burnham Pangkas Triple Lock Pensiun demi Layanan Sosial Gratis, Inggris Uji Ulang Kontrak Sosial
Baca dalam 60 detik
- PM Inggris Andy Burnham mengumumkan penghapusan kaitan otomatis pensiun negara dengan pertumbuhan upah mulai 2030, dengan klaim penghematan hingga £15 miliar per tahun pada 2040.
- Reformasi ini menjadi tulang punggung pendanaan National Care Service yang digadang-gadang setara NHS, memicu perdebatan keras dari oposisi dan serikat pekerja.
- Pemerintah juga menyiapkan komisi reformasi sistem pemilu dan membuka jalan kontrol publik atas air, perumahan, serta hubungan lebih erat dengan Uni Eropa.
Perdana Menteri Inggris Andy Burnham secara resmi mengumumkan rencana mengakhiri skema triple lock pensiun negara mulai 2030. Kebijakan yang telah menjadi fondasi jaminan hari tua sejak 2010 itu akan dimodifikasi guna membiayai pembentukan layanan perawatan sosial nasional (National Care Service) yang digadang-gadang setara dengan NHS.
Dalam pidato perdananya di konferensi Partai Buruh di Liverpool, Burnham menyatakan bahwa pensiun negara tetap akan naik setiap tahun minimal sebesar inflasi atau 2,5%, namun kaitan otomatis dengan pertumbuhan rata-rata upah akan dihapus. Pemerintah memperkirakan langkah ini menghemat hingga £15 miliar per tahun pada 2040. Burnham mengakui reformasi ini berisiko menggerus dukungan politik, tetapi ia menegaskan "seseorang harus melewati fase menyakitkan dan mencabut plester" demi keberlanjutan fiskal.
Institut Studi Fiskal (IFS) menilai penghematan awal relatif kecil, namun akan membengkak seiring waktu. Wakil Direktur IFS, Jonathan Cribb, mengingatkan bahwa dana tersebut belum cukup untuk membiayai perawatan sosial universal pada parlemen berikutnya. Kritik juga datang dari Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Unite, Sharon Graham, yang menilai pemerintah seharusnya menarik tuas lain seperti pajak kekayaan alih-alih mengubah triple lock. Partai Konservatif memperingatkan kenaikan pajak tak terhindarkan, sementara Reform UK menuduh Burnham melancarkan "serangan terhadap lansia".
Selain pensiun, Burnham memaparkan sejumlah agenda struktural. Ia berjanji mencabut larangan ideologis era Margaret Thatcher atas kepemilikan publik perusahaan air, dengan legislasi yang akan diajukan ke parlemen. Langkah ini disebut akan memulai "perjalanan 10 tahun menuju sistem air yang sangat berbeda", termasuk memberi walikota kewenangan menuntut akuntabilitas perusahaan. Pemerintah juga akan mempermudah dewan lokal mengambil alih rumah sewa swasta yang terbengkalai jika pemilik lalai menindaklanjuti peringatan.
Di bidang hubungan luar negeri, Burnham menyatakan bahwa Brexit "lebih banyak merugikan daripada menguntungkan" dan berencana menjajaki opsi hubungan yang lebih erat dengan Uni Eropa. Menjelang perundingan dengan para pemimpin Eropa akhir tahun ini, ia akan memaparkan berbagai opsi kemitraan jangka panjang dan mencari konsensus nasional. Ia juga mengumumkan pembentukan komisi nasional reformasi pemilu yang berpotensi mengubah sistem pemungutan suara untuk pemilihan parlemen, dengan komitmen manifesto pada pemilu berikutnya.
"Layanan perawatan nasional akan menjadi kebijakan monumental, sama pentingnya dengan pendirian NHS sendiri dan sangat krusial untuk menjamin masa depannya," tegas Burnham.
Burnham turut menyoroti pengalaman keluarganya, termasuk neneknya yang cincin pertunangannya dicuri di panti jompo, sebagai alasan personal di balik ambisi reformasi perawatan sosial. Ia berjanji layanan tersebut akan dibiayai penuh tanpa utang dan diajukan kepada pemilih pada 2029. Di sisi lain, Menteri Keterampilan Baroness Smith menanggapi rencana reformasi pemilu dengan skeptis, menyebutnya bukan prioritas utama. Pemimpin Partai Hijau, Zack Polanski, menilai pidato itu hanya berisi "setengah langkah, pengumuman ulang, dan tambal sulam".
Bagi Indonesia, perubahan arah kebijakan Inggris ini menjadi sinyal bahwa negara maju mulai mengevaluasi ulang jaring pengaman sosial di tengah tekanan fiskal pasca-pandemi dan penuaan populasi. Jika Inggris berhasil membiayai perawatan sosial dengan mengorbankan sebagian indeks pensiun, negara berkembang seperti Indonesia yang tengah menyiapkan reformasi jaminan hari tua bisa belajar bahwa keberlanjutan sistem memerlukan terobosan pendanaan, bukan sekadar menaikkan iuran. Pasar obligasi dan nilai tukar poundsterling juga berpotensi terpengaruh jika reformasi ini memicu ketidakpastian politik berkepanjangan.
Ke depan, pertanyaan besarnya: apakah reformasi triple lock ini akan menjadi preseden global bahwa kontrak sosial pasca-perang perlu ditulis ulang demi generasi mendatang, atau justru menjadi bumerang elektoral yang menghancurkan ambisi Burnham sebelum 2029?
