Kemah Tendа di Jantung Madrid: Ketika Krisis Perumahan Spanyol Memicu Ultimatum pada Pemerintah

Gelombang protes terhadap krisis perumahan di Spanyol mencapai titik didih baru ketika lebih dari 300 tenda berdiri di Plaza Puerta del Sol, Madrid, menuntut pemerintah mengakhiri spekulasi properti yang dinilai telah melumpuhkan kehidupan warga. Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa; ia menjadi simbol perlawanan terhadap apa yang disebut sebagai "ekonomi rentenir" yang menguntungkan segelintir pihak sementara jutaan orang kesulitan mendapatkan tempat tinggal layak.

Pemicu langsungnya adalah penggusuran Maricarmen Abascal, seorang perempuan disabilitas berusia 87 tahun, dari rumah yang telah ia tinggali selama tujuh dekade. Rekaman yang menampilkan Abascal diangkut dengan tandu, dikelilingi polisi dan demonstran, menyebar cepat dan memicu kemarahan publik. "Seluruh negeri melihat bahwa spekulasi perumahan tidak mengenal belas kasihan," ujar Alicia del Río dari Serikat Penyewa Madrid. "Kami tidak sedih, kami marah. Dan kami tidak akan berhenti sampai ada perubahan."

Menurut laporan, pengacara Abascal mencapai kesepakatan agar kliennya dapat kembali ke rumah pada Senin malam. "Jika perjanjian ini ditandatangani, itu akan menjadi hasil yang lebih baik bagi semua pihak," kata Beatriz Duro, pengacara Abascal, seraya berharap kesepakatan itu dapat "mengubah paradigma perumahan secara umum."

Di lokasi kemah, semangat perlawanan bercampur dengan keputusasaan. David Iglesias, 25 tahun, menggambarkan bagaimana harga yang terus melambung memaksa generasinya menunda rencana hidup. "Orang yang ingin punya anak seharusnya bisa melakukannya, meski dengan menyewa. Mereka yang bercita-cita menjadi musisi atau tukang cukur seharusnya punya kesempatan, tanpa harus bekerja mati-matian hanya untuk membayar tempat tinggal," ujarnya. "Ini lingkaran setan yang merusak kesehatan mental anak muda."

Kemah ini sering dibandingkan dengan gerakan Indignados 2011 yang juga menduduki plaza yang sama. Namun Iglesias menolak perbandingan itu. "Dulu tuntutannya umum. Sekarang kami punya target jelas, dan jika tidak dipenuhi pada Selasa, kami akan mengambil tindakan," tegasnya. Slogan yang bergema di tenda-tenda pun lugas: "Ekonomi rentenir harus tumbang, atau pemerintah yang tumbang."

Pemerintah Spanyol berada di posisi sulit. Perdana Menteri Pedro Sánchez menyatakan kabinetnya "bekerja sepanjang waktu" untuk menyiapkan dekrit perumahan. Namun, koalisi yang dipimpin Partai Sosialis harus menghadapi parlemen yang terpecah, sehingga peluang meloloskan langkah-langkah reformasi besar sangat kecil. Tuntutan demonstran mencakup penghentian penggusuran, regulasi sewa jangka pendek, dan pembatasan penyewaan kamar.

Momentum protes menyebar ke seluruh negeri. Di Barcelona, aktivis memblokir jalan-jalan utama, sementara di Madrid, sekelompok orang menduduki kantor badan perumahan sosial. "Hari ini tidak bisa menjadi hari biasa," kata Enric Aragonès dari Serikat Penyewa Barcelona. "Hanya tersisa 24 jam untuk mengetahui apakah pemerintah akan menyetujui dekrit yang hanya formalitas atau yang sungguh-sungguh."

Dukungan datang dari berbagai kalangan, termasuk sutradara peraih Oscar Pedro Almodóvar yang mengunjungi lokasi pada Minggu. "Masalah perumahan melumpuhkan kehidupan Spanyol," ujarnya kepada RTVE. Di dalam tenda, Guillermo Esteve, seorang vegan, mengaku bergabung untuk menunjukkan solidaritas. "Kami ingin undang-undang yang memberi harapan, bukan seperti sekarang," katanya.

Bagi Marta García, pensiunan guru berusia 60 tahun yang terlihat menyapu plaza, aksi ini adalah soal masa depan anak-anaknya. "Saya sudah punya rumah, hidup saya mapan. Tapi dua anak saya harus berbagi kamar karena tidak ada pilihan lain. Saya tidak bisa diam saja," ujarnya. "Jika saya tidak percaya ini akan membuahkan hasil, saya akan tinggal di rumah dan menangis. Tapi saya harus tetap berguna."

Krisis perumahan di Spanyol mencerminkan tren global yang juga menghantui Indonesia. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali, harga properti dan sewa terus meroket, sementara upah stagnan. Fenomena "ekonomi rentenir"—di mana aset dikuasai segelintir orang dan disewakan dengan harga tinggi—juga terlihat di Indonesia, diperparah oleh maraknya penyewaan jangka pendek melalui platform digital yang mengubah lanskap hunian. Jika tidak diantisipasi, gelombang protes serupa bisa muncul, terutama di kalangan generasi muda yang semakin sulit memiliki rumah.

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program rumah subsidi, namun kritik menyebut sasaran tidak tepat dan implementasi lambat. Belajar dari Spanyol, tekanan publik yang terorganisir dapat memaksa perubahan kebijakan. Akankah Indonesia menghadapi ultimatum serupa dari warganya, atau akankah reformasi perumahan datang sebelum kemarahan meledak? Waktu yang akan menentukan, tetapi satu hal jelas: krisis perumahan bukan lagi masalah lokal, melainkan ujian bagi keadilan sosial di banyak negara.