Avanti West Coast Dinasionalisasi Maret 2026, Reformasi Rel Inggris Makin Nyata

Layanan kereta api Avanti West Coast akan diambil alih oleh negara mulai Maret tahun depan, demikian diumumkan pemerintah Inggris. Menteri Transportasi Heidi Alexander menegaskan bahwa keputusan ini diambil setelah bertahun-tahun keluhan penumpang mengenai kinerja perusahaan yang dinilai tidak memadai. "Sudah cukup," ujarnya dalam pernyataan resmi, menggambarkan penumpang sebagai pihak yang menanggung akibat buruk dari layanan yang buruk.

Avanti West Coast merupakan perusahaan patungan antara FirstGroup yang menguasai 70% saham dan operator milik negara Italia, Trenitalia, dengan porsi 30%. Kontrak operasional perusahaan ini sebenarnya akan berakhir pada 7 Maret, dan pemerintah memilih untuk tidak memperpanjangnya, melainkan mengambil alih langsung jalur kereta yang menghubungkan London dengan wilayah barat Inggris dan Skotlandia tersebut.

Langkah ini bukan kejutan. Sejak Maret 2020, ketika pandemi Covid-19 melanda, pemerintah Inggris memang telah memperketat kendali atas keuangan operator kereta melalui kontrak darurat dengan Department for Transport (DfT). Semua layanan yang beroperasi di bawah skema DfT secara bertahap dialihkan ke kepemilikan publik. Great Western Railway, yang juga dimiliki FirstGroup, akan menyusul pada Desember tahun ini. Sejumlah operator lain seperti Greater Anglia dan South Western Railway sudah lebih dulu dinasionalisasi, sementara layanan di Wales dan Skotlandia telah berada di tangan publik sejak 2021 dan 2022.

Direktur Pelaksana Avanti West Coast, Andy Mellors, menyatakan kebanggaannya atas pencapaian perusahaan selama enam tahun terakhir, termasuk merenovasi armada Pendolino dan menghadirkan kereta Evero baru. Ia berjanji akan bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan transisi yang mulus. Namun, pernyataan itu tidak menutupi kenyataan bahwa perusahaan menghadapi tekanan besar: pada Mei lalu, Avanti mengumumkan pengurangan frekuensi layanan di rute-rute utama sebagai dampak dari permintaan penghematan anggaran dari pemerintah.

"Selama bertahun-tahun, orang-orang dipaksa menerima pembatalan, keterlambatan, kepadatan, dan layanan yang gagal berulang kali," ujar Perdana Menteri Andy Burnham melalui unggahan media sosial, menguatkan pernyataan Menteri Transportasi.

Bagi Indonesia, langkah nasionalisasi ini menjadi cermin menarik. Di tengah rencana pemerintah untuk memperkuat infrastruktur transportasi publik—termasuk kereta cepat Whoosh dan pengembangan angkutan massal di kota-kota besar—debat tentang peran swasta versus negara dalam layanan publik semakin relevan. Inggris memilih jalan pintas dengan menambah daftar operator yang dikendalikan negara, sementara Indonesia masih bergulat dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk proyek-proyek strategis. Pertanyaannya, apakah model public ownership ala Inggris mampu menjawab persoalan ketepatan waktu dan investasi yang selama ini menjadi momok, atau justru memindahkan beban fiskal ke pundak pembayar pajak?

Sejumlah pengamat transportasi menilai bahwa nasionalisasi bukan obat mujarab. Mereka mengingatkan bahwa keberhasilan sangat bergantung pada tata kelola, pendanaan yang memadai, dan budaya operasional yang berorientasi pada penumpang. Tanpa itu, pergantian kepemilikan hanya menjadi simbol tanpa perbaikan substantif. Pemerintah Inggris berjanji akan meningkatkan infrastruktur, memangkas keterlambatan, dan memperbaiki pengalaman penumpang—janji yang akan diuji dalam beberapa bulan pertama pasca-pengambilalihan.

Dengan langkah ini, peta rel Inggris semakin meninggalkan model waralaba swasta yang mendominasi sejak 1990-an. Jika Avanti berhasil dikelola dengan baik di bawah kendali publik, bukan tidak mungkin gelombang nasionalisasi akan meluas ke operator lain yang masih tersisa. Sebaliknya, kegagalan bisa memicu kritik bahwa negara tidak lebih mampu mengelola kereta daripada swasta. Maret 2026 akan menjadi titik uji pertama.