Cape Town Berencana Relokasi Dua Kawanan Babon, Aktivis Desak Koeksistensi
Baca dalam 60 detik
- Dewan kota Cape Town akan segera menangkap dua kawanan babon chacma yang sering berkonflik dengan warga, mensterilkan, dan memindahkan mereka ke suaka baru.
- Aktivis hak hewan menolak relokasi dan menuntut solusi koeksistensi, sementara populasi babon di semenanjung meningkat sepertiga sejak 2000 menjadi 493 ekor.
- Pemerintah kota menghadapi dilema antara kesejahteraan satwa dan kualitas hidup warga, dengan biaya program pengelolaan mencapai 20 juta rand per 18 bulan.

Dewan Kota Cape Town mengumumkan akan segera menangkap dua kawanan babon chacma yang berulang kali menerobos permukiman dan toko, untuk disterilkan dan dipindahkan secara permanen ke suaka yang baru dibangun. Rencana ini memicu protes keras dari aktivis hak hewan yang menilai opsi koeksistensi belum dipertimbangkan secara serius.
Masalah babon di Cape Town sebenarnya telah mencuat sejak awal 2000-an, setelah otoritas setempat menghentikan pembunuhan kawanan pada akhir 1990-an akibat tekanan publik. Namun dalam dua tahun terakhir situasi memanas. Sensus 2025 mencatat populasi babon naik sepertiga sejak 2000, dari 360 menjadi 493 ekor yang terbagi dalam 12 kawanan terkelola.
Lonjakan populasi membuat kawanan babon di semenanjung kerap merusak atap rumah, masuk ke mobil yang tidak terkunci, dan menjarah dapur. Sebagian babon bahkan begadang hingga malam untuk menyusup ke rumah di Simon's Town dan mencuri camilan dari toko. Warga pun tak lagi berani menggelar barbekyu atau pesta taman karena khawatir serangan kawanan.
"Nilai properti turun karena sulit menjual rumah yang penuh kotoran dan jejak kaki babon, sementara mereka datang setiap hari," ujar Justin O'Riain, ahli ekologi perilaku dari University of Cape Town yang lama meneliti babon lokal.
Geografi Cape Town turut memperparah masalah. Semenanjung Cape, jalur sempit dari pusat kota hingga Cape Point, membuat babon terjepit antara kawasan lindung Table Mountain dan pembangunan kota yang membentang ke Samudra Atlantik.
"Persoalan mendasarnya adalah babon cenderung mencari dataran rendah karena akses air dan vegetasi lebih baik. Namun hampir semua dataran rendah di semenanjung sudah dibangun. Ini pertempuran tanpa henti," kata Joselyn Mormile, yang memimpin Cape Baboon Partnership (CBP), organisasi nirlaba yang bekerja sama dengan kota dan otoritas konservasi.
Selain memindahkan dua kawanan tersebut, kota akan membangun pagar pembatas di sisi utara antara kawasan urban dan pegunungan sekitar. Aktivis yang telah berbulan-bulan menggelar protes damai, bersama sejumlah ilmuwan, mendesak agar pagar saja yang dibangun untuk mengecualikan kawanan Waterfall dan Seaforth, bukan memindahkan satwa dari habitatnya.
O'Riain meragukan efektivitas pagar. Menurutnya, babon akan bergerak menyusuri dataran rendah hingga ujung pagar karena pasokan makanan di area selatan yang dipagari tidak mencukupi. Penentang relokasi juga menilai pemindahan akan menimbulkan tekanan psikologis jangka panjang, mengganggu struktur sosial, dan menghilangkan peran ekologis babon sebagai penyebar biji tanaman.
Meski babon chacma tidak tergolong terancam punah, kesejahteraan mereka sudah dipertanyakan: mereka kerap diracun, ditabrak mobil, dikejar anjing, dan ditembak. "Tidak ada yang boleh menembak babon, tetapi jika warga merasa otoritas tidak bertindak, mereka akan mengambil tindakan sendiri—dan itu tidak pernah baik. Beberapa hari lalu, seekor babon ditembak menembus dada," ungkap O'Riain.
Ia juga mempertanyakan efektivitas anggaran besar yang dikucurkan. "Berapa juta rand lagi yang akan kita buang untuk kawanan ini hanya untuk kembali ke titik yang sama 10 tahun lagi? Kesejahteraan babon memprihatinkan, kesehatan mereka buruk, dan kualitas hidup warga di kawasan ini sangat rendah," tegasnya.
Konteks Indonesia
Kasus Cape Town menjadi cermin bagi Indonesia yang juga menghadapi konflik satwa-liar dan manusia, terutama pada primata endemik seperti monyet ekor panjang di Bali, kera di Sulawesi, dan orangutan di Kalimantan. Alih-alih relokasi, pendekatan berbasis lanskap—seperti koridor satwa, pagar listrik, dan pengelolaan sampah—kerap menjadi solusi yang lebih berkelanjutan. Pemerintah daerah dan organisasi konservasi di Indonesia dapat mengambil pelajaran dari debat Cape Town: tanpa perencanaan tata ruang yang memadai, konflik akan terus berulang dan biaya sosial-ekologisnya membengkak.
Ke depan, apakah Cape Town akan memilih jalur relokasi yang mahal dan kontroversial, atau menguji strategi koeksistensi yang menuntut perubahan perilaku warga dan penataan ruang? Jawaban atas dilema ini akan menjadi preseden bagi kota-kota lain di dunia yang bergulat dengan kebutuhan konservasi dan kenyamanan warganya.



